Zona Berita

Calon Kepala Daerah di Aceh Wajib Lapor Kekayaan

pilkada-serentakZONADAMAI.COM – Calon Kepala Daerah di Aceh wajib melaporkan harta kekayaan mereka. Caranya, dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penjabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nantinya bukti pelaporan tersebut menjadi syarat lampiran yang akan diserahkan kepada pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) saat masing-masing calon mendaftarkan diri untuk calon Kepala Daerah pada Pilkada 2017. Jika tidak menyerahkan bukti pelaporan tersebut, maka KIP akan menilai calon tersebut tidak memenuhi syarat untuk maju pada Pilkada 2017.

Hal itu dikatakan oleh Fungsional Spesialis Direktorat dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Harun Hidayat dalam rapat laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota yang diadakan KPK berkerja sama dengan KIP Aceh di kantor KIP Aceh, Senin (19/09).

Harun Hidayat mengatakan “LHKPM ini salah satu persyaratan laporan pilkada, tanda terima LHKPN menjadi salah satu syarat untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah yang telah ditetapkan undang-undang”.

Kehadiran tim KPK ke Aceh lanjutnya, untuk membantu pasangan bakal calon kepada daerah guna mengisi formulir LHKPN dan melengkapi semua persyaratan untuk melengkapi formulir tersebut. Pihaknya akan berada di Aceh hingga Jumat nanti, kemarin pihaknya berada sehari penuh di KIP Aceh dan membuka klinik LHKPN untuk membantu para pasangan calon.

Kami dalam hal ini hadir membantu bakal calon untuk mengisi lembar per lembar, kami adakan klink LHKPN selama satu hari di KIP, kemudian hari Rabu, Kamis, dan Jumat nanti juga ada kerja sama dengan inspektorat,” ujarnya.

Ia menyebutkan, “harta yang harus dilaporkan oleh masing-masing bakal calon adalah harta bergerak, tidak bergerak, penghasilan, dan pengeluaran pribadi, keluarga. Harta bergerak sebutnya, seperti mobil, dan lain-lain, sementara yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, utang piutang dan tabungan,” sebutnya.

Adapun tata cara melapor LHKPN di KPK sebutnya, dengan cara mendownload formulir LHKPN terlebih dahulu di Website KPK melalui alamat kpk.go.id. Jika semua kolom itu sudah diisi kemudian para pasangan calon harus menyerahkan formulir tersebut ke klinik LHKPN untuk diverifikasi.

Nah setelah diverifikasi barukemduian KPK mengeluarkan surat tanda terima, surat itu sebagai rekomendasi untuk mendaftar ke KIP, dibawa ke KIP saat mendaftar nanti,” pungkasnya.[Aceh.Tribunnews.com]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s