Zona Berita

Dukungan PNA untuk Irwandi Yusuf Belum Sah?

muharram idris

Muharram Idris, mantan Sekjen PNA

 

“saat ini pengurus di daerah-daerah banyak yang belum mengetahui terkait masalah gugatan hukum tersebut.”

BANDA ACEH – ZONADAMAI.COM: Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Nasional Aceh (DPW-PNA) Aceh Besar, Ibnu tiba-tiba mengungkap soal status hukum Sekjen PNA, Muharram Idris yang pemecatannya dari Sekjen PNA masih disengketakan di PTUN.

Ibnu mengatakan, status Partai Nasional Aceh saat ini sedang berselisih (a quo). Karena itu, menurut Ibnu, semasa proses hukum belum selesai, PNA belum boleh mengambil kebijakan apapun.

“Partai harus menunggu proses hukum ini,” ujar Ibnu , Kamis (1/9/2016).

Menurut Ibnu, hal itu berlaku untuk pengurus PNA baik provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi dukungan untuk calon gubernur Aceh, maupun kabupaten/kota, karena status Surat Keputusan yang disahkan oleh Kanwil Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumhan) Aceh sedang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), itu belum berlaku,” katanya.

Menurut Ibnu, saat ini pengurus di daerah-daerah banyak yang belum mengetahui terkait masalah gugatan hukum tersebut. Itulah sebabnya, mereka belum bisa mengambil sikap politik. Namun, kata Ibnu, pihaknya juga telah mengirimkan ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) tembusan terkait gugatan SK Kemenkumham ke PTUN.

“Karena setiap calon yang akan diusung harus mendapat persetujuan dari DPP, dan rekomendasi itu ditandatangani oleh ketua dan sekretaris,” ujar Ibnu. Maka dengan statu sekretaris yang sedang dalam gugatan, menurut Ibnu secara otomatis akan menghambat upaya pengambilan keputusan.

Dasar gugatan, kata Ibnu juga sangat relevan. Menurut Ibnu, penggantian Muharram Idris (mantan Sekjen PNA) tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar. Seharusnya, kata dia, itu dilakukan melalui kongres. Namun kebijakan hanya diambil lewat rapat pimpinan (rapim). “Padahal rapim itu hanya mengatakan sikap politik. Bukan menggantikan pengurus,” jelasnya.

Ibnu juga menjelaskan kenapa dia berpihak kepada Muharram. Karena menurut Ibnu, hingga saat ini dia masih menganggap Muharram sebagai Sekretaris Jenderal DPP PNA, bukan Miswar Fuadi (pengganti Muharram). Muharram, menurut Ibnu, juga tidak pernah melanggar AD/ART partai.

“Muharram dipecat di tengah kepengurusan padahal masa jabatannya belum habis. Dia itu salah seorang pendiri partai yang tidak bisa dipecat,” kata Ibnu.

Ibnu menjelaskan, kesalahan pertama ada pada Kemenkumham Aceh yang mengesahkan SK pengurus baru, yang di sana disebutkan bahwa Miswar Fuadi menggantikan Muharram. “Ini kesalahan pertama,” katanya. Kemudian, lanjut Ibnu, Kemenkumham membuat DPP PNA menjadi dualisme: PNA versi Irwansyah sekretarisnya Muharram dan PNA Irwansyah yang sekretarisnya Miswar Fuadi.

“Karena SK lama belum habis masa jabatan dan juga tidak dileburkan ketika SK baru disahkan,” ungkapnya.[modusaceh.co]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s