Zona Politik

Jika Salah Pilih Pemimpin, Aceh Akan Makin Terpuruk

Pilkada_Remaja-Masjid-660x330

ZONADAMAI.COM – Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Aceh, Drs. Saidan Nafi SH, M.Hum, menilai kondisi Aceh jelang Pilkada Aceh 2017 mengalami kerawanan kekerasan yang dipicu oleh berbagai sebab. Karena itu, ia meminta semua pihak agar melakukan pencegahan sejak dini sehingga kerawanan tersebut bisa diantisipasi.

Hal itu disampaikannya seusai mengisi seminar dan lokakarya dalam rangka peringatan Milad ke-39 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Aceh di Masjid Jamik Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Sabtu (3/9). Seminar yang diikuti oleh para siswa dan mahasiswa itu mengangkat tema, “Pemuda dan Remaja Masjid Siap Mendukung Suksesnya Pilkada Damai di Aceh tahun 2017”.

Selain Saidan, juga ada pembicara lain, yaitu Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi SH, Ketua KNPI Aceh Jamaluddin M Jamil ST, mantan ketua BKPRMI Aceh Dr. H. Bustami Usman SH. SAP, M.Si, dan Kapolda Aceh diwakili Kasubdit Politik Dit Intelkam Polda Aceh AKBP Alfian SH. Hadir sebagai pembanding, Saifuddin Bantasyam SH, MA dan dipandu moderator Sulaiman Tripa.

“Catatan nasional Aceh rawan kedua nomor dua setelah Papua. Namun demikian, dengan kondisi yang terbungkus selama ini saya katakan sangat rawan kita. Dengan kata-kata rawan bermaksud jangan main-main, berarti pencegahan dini harus kita lakukan. Itu maksud saya, bukan menakut-nakuti,” katanya.

Menurutnya, kerawanan jelang Pilkada sudah terlihat dari berbagai sisi, baik yang muncul dari masyarakat sendiri yang tidak peduli dengan Pilkada maupun dari kandidat dan partai pengusung. Untuk mengatasi hal itu, ia berharap penyelenggara Pilkada bersama pihak keamanan dan masyarakat dapat mengawal Pilkada ini dengan baik. Sebab, Pilkada 2017 akan menjadi barometer bagi Aceh dalam menciptakan Pilkada halal dan bersih setelah dua pilkada sebelumnya (2006 dan 2012) berlangsung dengan sedikit ternoda. Karena itu, ia meminta agar penyelenggaraan Pilkada di Aceh menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.

“Ingat, tidak ada pembangunan tanpa perdamaian dan tidak akan mencapai kedamaian jika Pemilu damai tidak mampu menciptakan sebuah keadilan. Sekarang sudah terjadi indikasi-indikasi panas karena ada yang mengatakan ‘pokoknya saya harus menang’. Bahkan sudah terjadi penembakan posko,” katanya.

Apabila pada Pilkada yang berlangsung 15 Februari 2017 masyarakat salah memilih pemimpin Aceh, Saidan menyakini keadaan Aceh semakin terpuruk. “Aceh sekarang nomor dua termiskin di Sumatera, padahal uang kita melimpah ruah. Dengan penduduk 5 juta sekian kita tidak mampu membangun ekonomi rakyat,” ujarnya lagi.

Dalam kesempatan itu, Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi, Ketua KNPI Aceh, Jamaluddin M Jamil, dan mantan Ketua BKPRMI Aceh, Dr. H. Bustami Usman juga menyampaikan yang pada intinya mengajak semua pihak untuk menyukseskan Pilkada Aceh secara damai.

Berbeda dengan pernyataan Saidan, Kasubdit Politik Dit Intelkam Polda Aceh, AKBP Alfian, SH mengatakan meskipun perkembangan kamtibmas Aceh jelang Pilkada agak memanas seiring munculnya kandidat. Tapi katanya, situasi Aceh masih tergolong dalam kondisi relatif aman meskipun ada riak-riak kecil. Bahkan, pihaknya memprediksikan Pilkada 2017 lebih aman dari sebelumnya.

Menurutnya, perubahan peta politik di Aceh dipicu dengan adanya perpecahan ditubuh partai lokal dan munculnya kandidat independen. Untuk mengatisipasinya, Alfian berharap penyelenggara Pilkada, pihak keamanan, peserta Pilkada, dan masyarakat harus kompak menjaga keamanan Pilkada. Bahkan, Mabes Polri siap menambah personil polisi jika dibutuhkan.

“Kalau kita sama-sama bersatu menjaga pasti tidak ada masalah. Kalau indikasi kita harus berani melaporkan ke penyelenggara Pilkada dan polisi, walaupun di kampung jangan ragu untuk melaporkan karena petugas kita sebar di seluruh Aceh. Jadi kita harus berani,” katanya yang diwawancara usai seminar.

Ia menjelaskan, saat ini daerah yang dianggap rawan oleh Polda Aceh daerah yang berada di jalur timur, mulai dari Aceh Besar sampai Aceh Timur. Sedangkan wilayah pesisir pantai barat masih tergolong rawan sedang. Meski demikian, kondisi kerawanan setiap daerah bisa berubah-ubah. “Seperti Singkil dulu tidak kita anggap rawan, sekarang sudah kita anggap rawan,” sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Saifuddin Bantasyam sebagai pembanding mengatakan pelaksanaan Pilkada 2017 harus menjadi momen penting bagi Aceh. Sebab, pemimpin Aceh yang dipilih pada 15 Februari mendatang akan menentukan arah pembangunan Aceh ke depan, apakah ke arah maju atau malah mundur.

“Karena itu, mari kita berkomitmen tinggi untuk Pilkada 2017. Kita harus sadar bahwa pengalokasian dana otonomi khusus (otsus) dari 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) akan berakhir tahun 2022. Pada saat gubernur terpilih nanti, maka Aceh hanya menerima 1 persen dana otsus dari tahun 2023 hingga 2027,” katanya.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada bukan hanya dilihat dari sisi proseduralnya saja, tapi juga subtansi dari Pilkada. Bagi Saifuddin, prodesur pelaksanan Pilkada sama pentingnya dengan subtansi atau hasil yang dicapai. “Saya tidak bermimpin Pilkada Aceh damai, tapi saya bermimpi bagaimana terciptanya prosedural damai agar menghasilkan pilkada yang berkualitas,” ujarnya. [aceh.tribunnews.com]

Categories: Zona Politik

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s