Zona Berita

Komisi II Kritisi Aturan Soal Pilkada di Aceh

Jimly-DKPP

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie (kiri) menghadiri sidang etik penyelenggara pemilu Aceh di Banda Aceh, Selasa (9/8/2016).

JAKARTA – ZONADAMAI.COM:  Anggota Komisi II DPR RI Tagore Abubakar melempar kritik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kritik terkait isi Peraturan KPU nomor 6 tahun 2016 tentang Pilkada di daerah otonomi khusus.

“…aturan ini malah akan mendorong semangat primordial.”

Wakil rakyat dari Aceh ini secara khusus mengkiritisi pasal 12 PKPU No.6 Tahun 2016. Pasal itu menyebut jika calon kepala daerah di wilayah Aceh harus memenuhi persyaratan sebagai orang asli Aceh. Aturan ini ditentang Tagore.

“KPU tidak cermat dalam menganalisa itu. Dalam Undang-Undang Aceh nomor 67 juga menyatakan syaratnya adalah WNI,” kata Tagore di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Politikus PDI Perjuangan ini menyayangkan keteledoran KPU dalam menyusun PKPU. Sebab, aturan ini malah akan mendorong semangat primordial.

Menurutnya, KPU harus memperbaiki kesalahan tersebut. Apalagi, aturan itu jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Aceh.

Ia juga mengatakan, aturan tersebut telah berdampak kepada salah satu partai yang ingin mengusung calon kepala daerah. “Ada partai yang mau usung calon (yang bukan orang Aceh), lalu konsultasi ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, kata KIP boleh daftar, tapi tidak lolos, karena dia bukan orang Aceh. Padahal, dia sudah menetap lama di Aceh,” jelas Tagore.

Sementara itu, Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan, pihaknya akan mempelajari kritik yang disampaikan oleh Tagore. Namun, Ia mengetahui jika aturan tersebut tidak ada dalam undang-undang khusus.

“Terkait orang asli Aceh, itu tidak ada di UU khusus, tapi ada di Qanun,” ungkap Juri.

Qanun, kata dia, merupakan salah satu turunan dan penjelas dari UU Aceh yang diterapkan oleh DPR Aceh. KPU, kata dia, tentunya akan memperhatikan, apakah keharusan orang asli Aceh sebagai syarat untuk calon kepala daerah akan dipertahankan atau dihapus.

Juri juga mengakui, soal syarat tersebut juga tidak semerta-merta tercantum dalam qanun. Namun demikian, saat pembahasan soal syarat itu, KPU hanya menyerap aspirasi dari DPR Aceh dan Pemerintah Provinsi Aceh.

“Ada aspirasi di dalam proses penyusunan peraturan, karena itu juga hukum positif. Tapi, (qanun) memang di bawah undang-undang, kami tentu akan mengkaji ulang kalau itu ternyata bertentangan dengan undang-undang,” pungkas Juri.[metrotvnews.com]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s