Zona Berita

Peta Potensi Ancaman Pilkada Aceh

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Goenawan

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Goenawan

ZONADAMAI.COM – Kepolisian Daerah Aceh telah memetakan potensi ancaman menjelang penyelenggaraan pilkada Aceh. Potensi ancaman itu menjadi titik fokus kepolisian dalam menjaga suasana menjelang pemilu agar tetap kondusif.

“Sepanjang penyelenggaraan pemilu, akan ada potensi-potensi ancaman. Kita akan berupaya menjaga agar penyelenggaraan pemilu berjalan kondusif,” kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Goenawan, Senin, 18 Juli 2016.

Goenawan menyebutkan, dari analisis kepolisian, ada beberapa potensi kerusuhan atau ancaman menjelang pemilu. Potensi ancaman itu meliputi aturan kewajiban mundur bagi calon independen yang berasal dari partai politik hingga pergesekan antar pendukung bakal pasangan bakal calon.

Pertama, kata Goenawan, adalah aturan mundur bagi calon independen yang berasal dari partai politik. Berdasarakan peraturan perundang-undangan, anggota partai politik yang akan maju dari calon independen harus mundur dari partainya minimal tiga bulan sebelum mendaftarkan dari melalui jalur perseorangan. Aturan ini berpotensi melahirkan gesekan jika ada bakal calon yang tak mundur sesuai tenggat yang diharuskan.

Potensi ancaman kedua adalah rapat pleno pemilihan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Nagan Raya. Pleno tersebut telah dilakukan pada Senin siang, 11 Juli 2016, dan sempat berlangsung ricuh. Goenawan menyebut, polisi mewaspadai potensi ancaman lanjutan dari kerusuhan itu.

Potensi ketiga adalah dukungan untuk bakal calon gubernur. Goenawan menyatakan soal dukung-mendukung ini bisa berpotensi melahirkan keributan.

Selanjutnya, ptensi keempat adalah penetapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang juga berpotensi ricuh. Dan potensi lainnya, adalah aturan honorarium bagi pelaksana pilkada.

Untuk pengamanan pilkada sendiri, Polda Aceh akan menggelar Operasi Mantap Praja Rencong 2017. Operasi ini digelar untuk mengamankan pilkada serentak baik pemilihan gubernur/waki gubernur maupun bupati/wakil bupati di 20 kabupaten/kota di Aceh.

“Namun untuk jumlah personel belum bisa kita pastikan. Kita masih menunggu instruksi dari Mabes Polri,” katanya. [*]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s