Zona Hukum

Uang Kas Dua Satuan Kerja Pemerintah Aceh Raib 1,4 Miliar

Mantan Kadisperindag Safwan, SE

Mantan Kadisperindag Aceh Safwan, SE

ZONADAMAI.COM – Kas dua Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) 2015 dilaporkan raib Rp 1,4 miliar, yaitu di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Rp 800 juta dan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Rp 600 juta. Bahkan, pihak Inspektorat Aceh sudah meminta pertanggungjawaban Bendahara RSIA berinisial Ir dan mantan Kadisperindag Aceh berinisial Saf, sehingga keduanya sudah meneken surat pertanggungjawaban hutang itu.

Informasi ini awalnya diperoleh dari sumber-sumber Serambi di Banda Aceh. Menurut sumber itu, raibnya kas di RSIA Rp 800 juta karena bendahara rumah sakit itu berinisial Ir, menggunakan dana rutin yang ditariknya dari Dinas Keuangan Aceh untuk kebutuhan lain, bukan untuk peruntukan sebenarnya. Begitu juga di Disperindag Aceh, kas diduga raib Rp 600 juta karena Kadisperindag ketika itu berinisial Saf tidak menggunakan dana rutin yang ditarik bendahara di Dinas Keuangan Aceh untuk kebutuhan sebenarnya, tapi untuk penggunaan lain.

Menurut informasi dari pihak Inpektorat Aceh, kedua kasus tekor kas ini sudah dilaporkan ke Polda Aceh dan pihak Polda juga sudah beberapa kali memanggil Bendahara RSIA berinisial Ir dan mantan Kadisperindag Aceh Saf, untuk dimintai keterangan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Inspektorat Aceh, Abdul Karim, mengakui Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, sudah memerintahkan pihaknya untuk memeriksa dan meminta pengembalian dana yang sudah raib tersebut. Karena itu, kata Abdul Karim, pihaknya sudah meminta Bendahara RSIA berinisial Ir membuat surat pertanggungjawaban dan sudah meneken hutang atas raibnya dana Rp 800 juta. Begitu juga terhadap mantan Kadisperindag Aceh berinisial Saf atas raibnya Rp 600 juta.

“Mereka menyatakan siap membayar kehilangan dana rutin yang menjadi tanggungjawab masing-masing. Misalnya saudara mantan Kadisperindag Aceh berinisial Saf sudah mengagunkan sertifikat rumahnya untuk jaminan pembayaran pertanggungan hutang atas raibnya dana rutin kantor dipimpinnya dulu itu,” ungkap Abdul Karim.

Abdul Karim menambahkan sesuai aturan PNS, mereka diberi waktu maksimal dua untuk mengembalikan dana yang raib tersebut. “Meski demikian untuk pengusutan dugaan tindak pidana korupsi menjadi urusannya pihak berwajib,” ujar Abdul Karim.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, Maman Abdurrahman, mengakui adanya informasi mengenai rainya kas di RSIA dan Disperindag Aceh itu, tetapi ia menegaskan pihaknya kini sedang mengaudit APBA 2015.

Menurutnya, jika hasil audit laporan keuangan APBA 2015 itu nanti terbukti adanya tekor kas di dua SKPA itu, maka Pemerintah Aceh terancam tidak bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan 2015 yang diperiksa BPK RI Perwakilan Aceh. [aceh.tribunnews.com]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s