Zona Berita

Papan Nama Kantor ULMWP Dicabut Polisi

ULMWP-kantor wamena-1

Papan Nama ULMWP terpasang di depan Honai yang dijadikan kantor Dewan Adat Lapago. (Foto: Jubi)

WAMENA – ZONADAMAI.COM: Usai diresmikannya kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Senin (15/2/2016) di kompleks jalan Kuburan Lama, Kota Wamena, Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo langsung mengumpulkan forum komunikasi pimpinan daerah Jayawijaya.

Bertempat di ruang Bupati Jayawijaya, Selasa (16/2/2016) pertemuan dihadiri Kapolres Jayawijaya, Dandim 1702/Jayawijaya, Danyon 756/WMS, Ketua DPRD Jayawijaya, Kepala Kejaksaan Negeri Wamena usai mendapatkan informasi adanya peresmian kantor ULMWP di Wamena.

Kapolres Jayawijaya, AKBP Semmy Ronny Thabaa kepada Jubi usai pertemuan di kantor bupati menjelaskan, rencana awal Dewan Adat wilayah Lapago sesuai dengan surat yang disampaikan hanya melakukan ibadah syukur dilanjutkan dengan peresmian honai adat atau sekretariat dewan adat di Wamena. Namun diakui Kapolres, sesuai hasil informasi di lapangan ternyata ada gerakan lain atau disusupi dengan peresmian kantor ULMWP dan bahkan papan nama pun telah dipasang.

“Begitu tadi pagi setelah tahu informasi itu, pak Bupati Jayawijaya mengumpulkan Muspida Jayawijaya untuk diskusikan untuk langkah-langkah lanjut. Kepolisian dibantu dengan teman-teman TNI kita akan lakukan tindakan sesuai prosedur hukum, dengan mengundang panitia untuk minta klarifikasi dan meminta pertanggungjawaban mereka kaitan dengan informasi adanya peresmian kantor ULMWP itu,” kata Kapolres.

Menurut Kapolres, dalam pertemuan tertutup itu juga Bupati membuat surat himbauan dan juga teguran kepada panitia penyelenggara dan meminta dalam waktu satu hari panitia sudah harus mencopot papan nama ULMWP itu.

“Kita tahu bahwa kalau dewan adat lakukan kegiatan kita memaklumi, selama kegiatan itu tidak mengganggu kamtibmas dan tindakan nyata yang melawan negara kita pikir tidak ada masalah,” ujarnya.

“Cuma yang tidak boleh itu ada lambang-lambang atau embel-embel maupun slogan dari organisasi-organisasi terlarang yang memang asasnya bukan Pancasila, visi misi nya itu tentu bertentangan dengan negara kesatuan RI. Jadi, keberadaan mereka pun sudah harus diantisipasi. Hari ini juga saya sudah undang panitia untuk minta klarifikasi terkait dengan kegiatan kantor bukan ibadah syukur,” tegasnya.

Sementara ketika dikonfirmasi kembali, Kapolres mengakui bahwa sekitar jam empat sore dirinya memimpin anggota kepolisian datang ke sekretariat dewan adat dan memberi pemahaman kepada masyarakat.

“Kami datang ke sekretariat dewan adat dan kami memberi penjelasan bahwa ULMWP ini tidak sesuai dengan asas yang dianut di negara kita, sehingga kami pun menurunkan papan nama kantor ULMWP itu tanpa kekerasan,” tambah Kapolres.

Dandim 1702/Jayawijaya, Letkol Inf Muhammad Aidi menambahkan, surat ijin yang diajukan dewan adat disalahgunakan dengan melakukan pendirian kantor ULMWP.

“Walaupun dalam aturan, sesuai peraturan daerah maupun negera Dewan Adat Lapago ini tidak terdaftar di Kesbangpol karena asas bukan Pancasila, tetapi kita maklumi dewan adat itu adalah organisasi kemasyarakatan sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum dan melawan kepada institusi NKRI, diijinkan kegiatannya,” ungkap Dandim.

Bupati Jayawijaya sendiri ketika ditunggu sejumlah awak media di kantornya guna menanggapi diresmikanya kantor ULMWP, hingga sore hari masih sibuk menerima sejumlah tamu.

“Tanya Kapolres atau Dandim saja kata bapak,” ujar salah satu staf Bupati menyampaikan kepada wartawan yang menunggu.

Markus Haluk, petinggi ULMWP yang hadir dalam peresmian Kantor ULMWP tersebut membenarkan pencabutan papan nama kantor ULMWP. Ia mengatakan pihak Honai Adat, dimana Kantor ULMWP tersebut diresmikan, mendapatkan surat yang ditandatangani oleh Bupati Jayawijaya.

“Hasil rapat kordinasi Muspida Jayawijaya, Honai Adat diminta menurunkan papan nama ULMWP dalam waktu 1×24 jam. Jika tidak diindahkan, akan diambil tindakan tegas. Tapi tadi sekitar pukul 16.30, Kapolres dan Dandim sendiri yang datang menurunkan papan nama dan mencabut tiangnya,” jelas Markus Haluk.

Namun ia mengatakan aktivitas ULMWP tidak akan berhenti karena kejadian itu.
“Itu hanya papan nama dan tiang. Tapi honai adat kami masih ada. ULMWP tidak akan berhenti,” kata Markus Haluk. [tabloidjubi.com]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s