Zona Hukum

Papua Harus Dapat 50% Saham Divestasi Freeport

freeport indonesia

JAKARTA – ZONADAMAI.COM: Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (FI) hendaknya memprioritaskan masyarakat dan pemerintah daerah di Papua. Sebanyak 50% saham dari program divestasi itu harus dialokasikan untuk masyarakat Papua.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Papua (Formepa) Herman Dogopia di Jakarta, Senin (21/12), menegaskan bahwa tuntutan saham itu tidak berlebihan dan sesuai dengan posisi masyarakat Papua. Alokasi saham tersebut meliputi masyarakat sebagai pemegang hak ulayat, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan Pemerintah Provinsi Papua.

“Selama ini renegosiasi perpanjangan kontrak karya PT FI hanya memperhatikan kepentingan pemerintah pusat dan segelintir elite yang mengatasnamakan rakyat Indonesia. Jadi kami tuntut 50% saham dari program divestasi itu untuk masyarakat dan pemerintah daerah,” tegas Herman.

Sebelumnya, pada Jumat (18/12) lalu, puluhan aktivis Formepa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Aksi damai itu juga mendorong kontrak karya PT FI diperpanjang hingga tahun 2041.

Formepa sangat mendukung rencana Gubernur Papua Lukas Enembe yang mendorong perpanjangan kontrak karya tersebut. Namun, dukungan perpanjangan itu harus diikuti dengan sejumlah syarat yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat Papua.

Dalam sejumlah pertemuan dengan pemerintah pusat dan pihak PT FI, Lukas Enembe sudah menyampaikan 17 tuntutan yang merupakan aspirasi masyarakat Papua. Salah satu prioritas dalam renegosiasi perpanjangan kontrak karya itu adalah divestasi saham.

Seperti diketahui, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), FI wajib melepas saham sebesar 30% ke investor nasional karena diklasifikan sebagai perusahaan pertambangan bawah tanah. Untuk itu hingga 2020, FI masih harus melepas 20,64% sahamnya sebab pemerintah sampai saat ini baru memiliki 9,36%. Untuk tahap awal, FI melepas 10,64 persen pada tahun ini guna menggenapi menjadi 20% kepemilikan nasional, sementara 10% sisanya baru masuk masa penawaran divestasi pada 2020.

Dalam Pasal 97 Ayat (2) PP 77/2014 menyebutkan perusahaan tambang wajib melakukan penawaran divestasi saham kepada pihak Indonesia melalui tahapan menawarkannya kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, atau kepada BUMN dan BUMD, atau kepada badan usaha swasta nasional.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan dirinya berusaha sekuat mungkin agar Pemprov Papua mendapatkan bagian dari divestasi saham PT FI sebesar 10,64 persen. “Itu sudah di 17 item yang kita ajukan dulu, ini kesempatan bagi Pemprov Papua, kalau kita tidak perjuangkan ini tidak ada lagi jalan untuk mendapatkan divestasi itu,” kata Lukas beberapa waktu lalu.

Menurut Lukas, kesempatan mendapatkan saham PT FI ini sulit untuk terulang kembali sehingga dia meminta semua pihak untuk mendukung hal tersebut. “Kalau ini tidak berhasil rugi sekali, karena ini setelah kontrak karya 1967 sampai 1992, baru kali ini kesempatan Pemprov Papua untuk masuk mendapatkan,” katanya.  [www.beritasatu.com] 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s