Zona Berita

Peraturan Menteri Soal Otsus Lahan Komunal Papua Segera Terbit

papua-TANAH ADAT

Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan (kiri) dan Gubernur Papua Lukas Enembe menandatangani nota kesepahaman kerja sama pengembangan kemampuan SDM Papua, di Kantor Pemprov Papua, Jayapura, Kamis (10/12/2015). Foto: Kementerian ATR

JAYAPURA – ZONADAMAI.COM:  Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Otonomi Khusus (Otsus) untuk menyelesaikan persoalan lahan komunal di Papua.

Hal tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan, saat hadir dalam tatap muka dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, di Gedung Pemprov Papua, Kota Jayapura, Kamis (10/12/2015).

Sebelumnya, Ferry telah menerbitkan Permen Nomor 9 Tahun 2015 tentang Hak Komunal yang di dalamnya mengatur penghormatan terhadap hak masyarakat adat. “Permen ini, jika dalam konteks otonomi khusus, ada hal-hal yang perlu dielaborasi. Perlu dimuat norma tambahan. UU Otsus untuk Papua saja ada, masa Permen Otsus tidak boleh (ada),” kata Ferry, dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com.

Ferry berharap Permen itu menjadi landasan regulasi yang dibuat untuk membantu mengembangkan Provinsi Papua. Sehingga, kata Ferry, ada pengakuan secara unik bagaimana memotret Papua.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan Permen tersebut nantinya akan dipelajari dan didukung dengan Peraturan Daerah sehingga ada pengakuan dan penghargaan kepada kepemilikan lahan masyarakat Papua. “Karena urusan tanah itu kan menjadi masalah krusial di Papua, sehingga pemetaan tanah adat (ulayat) harus jelas,” kata Lukas.

Selain hak komunal, Papua juga membutuhkan tenaga ahli di bidang pengukuran tanah yang selama ini jumlahnya belum mencukupi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemprov Papua memberikan beasiswa kepada pelajar di Papua untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta.

“Setiap tahunnya ada 29 siswa Papua yang menempuh program D1 di STPN. Saat ini sudah tahun ketiga. Kami mengirimkan siswanya ke STPN untuk belajar soal tanah,” kata Kepala Kantor Wilayah BPN Papua, Nicolas Wanenda.

BPN Papua sedikitnya membutuhkan 300 juru ukur tanah di Papua. Saat ini jumlahnya masih kurang dari 100 orang juru ukur tanah. “Dari 28 kabupaten dan 1 kota di Papua, BPN baru memiliki 12 kantor pertanahan,” kata Nico. [Metrotvnews.com]

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s