Zona Berita

Pemberian Amnesti untuk Tapol Dinilai bisa Ciptakan Kepercayaan Warga Papua

Aktivis dari Koalisi Peduli HAM Papua membawa poster dan spanduk saat unjuk rasa di Jakarta, Senin, 15 Desember 2014. Mereka meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kasus kekerasan di Papua yang disinyalir dilakukan oleh Aparat TNI dan Polisi. (CNN Indonesia)

Aktivis dari Koalisi Peduli HAM Papua membawa poster dan spanduk saat unjuk rasa di Jakarta, Senin, 15 Desember 2014. Mereka meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kasus kekerasan di Papua yang disinyalir dilakukan oleh Aparat TNI dan Polisi. (CNN Indonesia)

“Saat ini, jejaring aktivis nasional sedang melakukan penyusunan naskah akademik untuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas undang-undang yang mengatur tentang makar.”

JAKARTA-ZONADAMAI.COM : Pemberian amnesti atau pembebasan bagi tahanan politik Papua dinilai sebagai salah satu upaya efektif untuk menarik dukungan dan kepercayaan masyarakat Papua.

Hal tersebut disampaikan oleh Zely Ariane selaku Koordinator National Papua Solidarity (Napas) saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu (6/5/2015) malam.

“Kami melihat selama ini proses penangkapan selama persidangan banyak yang melanggar hukum. Oleh karena itu, amnesti bagi tapol Papua tindakan yang paling tepat,” kata Zely.

Zely mengatakan permohonan amnesti bagi sejumlah tapol Papua telah diupayakan sejak setahun terakhir kepada pemerintah Indonesia. Saat ini, jejaring aktivis nasional sedang melakukan penyusunan naskah akademik untuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas undang-undang yang mengatur tentang makar.
“Kami sedang meneruskan advokasi hukum terhadap sekitar 60-an warga Papua yang dituduh makar,” kata Zely.
Zely mengatakan UU tindakan makar, terutama pasal 106 KUHP, sering digunakan untuk mengkriminalkan kebebasan berpendapat. Hal ini terus meningkat intensitasnya di Papua.
“Banyak tuduhan seperti misalnya atas penggunaan kepemilikan senjata tidak benar,” kata dia.
Lebih jauh lagi, Zely mengatakan pada prinsipnya permohonan amnesti diajukan agar terbukanya kebebasan berekspresi di Papua. “Jangan mengibarkan bendera saja ditahan padahal tak ada kekerasan sama sekali,” kata dia menegaskan.
Sementara itu, pemerintah merencanakan kunjungannya ke wilayah Indonesia Timur, yakni Maluku dan Papua, pada 6 hingga 11 Mei ini. Jokowi bertolak menuju Ambon, Maluku, Rabu (6/5) malam pukul 22.00 WIB dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Menurut  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh adat nantinya, belum diketahui apakah Presiden Jokowi akan membahas mengenai upaya pembebasan orang Papua yang menjadi tahanan politik. “Secara spesifik belum,” kata dia.

Papua selama ini diketahui sebagai salah satu wilayah yang paling banyak memiliki tahanan politik kasus makar. Gerakan separatisme yang kerap mewarnai kehidupan masyarakat di provinsi paling timur di Indonesia itu selama ini menjadi sorotan khusus pemerintah pusat. [ CNN Indonesia ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s