Zona Berita

Program Prioritas Dinkes Papua Dibahas di Bappenas

Infrastruktur-Papua

JakartaZONADAMAI.COM: Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) dan Pejabat dari Dinkes Provinsi Papua mengajukan sejumlah program yang diprioritaskan hingga dibahas di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di Jakarta pada Jumat (24/4/2015) lalu.

Menurut Ketua Harian UP2KP Esau Rumbiak, salah satu program prioritas yang diajukan untuk dibahas di Bappenas yaitu pembangunan Rumah Sakit rujukan nasional tipe A dengan anggaran sebesar Rp 300 miliar, Jakarta, Senin (28/4/2015).

“Program prioritas berikutnya ialah pembangunan Rumah Sakit pratama yaitu Rumah Sakit Kabupaten Sarmi, Rumah Sakit Kabupaten Deiyai, Rumah Sakit Kabupaten Tolikara, Rumah Sakit Kabupaten Lanny Jaya, Rumah Sakit Kabupaten Waropen dan Rumah Sakit Kabupaten Intan Jaya. Perkiraan biaya untuk pembangunan masing-masing rumah sakit di tiap-tiap kabupaten tersebut senilai Rp 100 miliar.”

Pembangunan Rumah Sakit tipe A merupakan pusat rujukan di kawasan pasifik dan pusat pendidikan kedokteran di Tanah Papua.

Selanjutnya yakni pembangunan enam Rumah Sakit rujukan nasional, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, RSUD Kabupaten Biak, RSUD Kabupaten Mimika, RSUD Kabupaten Merauke, RSUD Kabupaten Wamena dan RSUD Kabupaten Nabire.

“Estimasi anggaran untuk pengembangan masing-masing rumah sakit tersebut sebesar Rp 400 miliar,”ujar Esau.

Ia melanjutkan, program prioritas berikutnya ialah pembangunan Rumah Sakit pratama yaitu Rumah Sakit Kabupaten Sarmi, Rumah Sakit Kabupaten Deiyai, Rumah Sakit Kabupaten Tolikara, Rumah Sakit Kabupaten Lanny Jaya, Rumah Sakit Kabupaten Waropen dan Rumah Sakit Kabupaten Intan Jaya.

Perkiraan biaya untuk pembangunan masing-masing rumah sakit di tiap-tiap kabupaten tersebut senilai Rp 100 miliar. Ada juga beberapa pembahasan yang di bahas di Bappenas pada Jumat kemarin diantaranya keterkaitan kerja antara UP2KP dan Dinkes Papua dalam hal pengawasan, pengendalian dan monitoring.

Dalam hal pengawasan dibahas berupa hal yang menyangkut pembayaran premi jasa jaminan kesehatan atau integrasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Papua Sehat (KPS).

Esau menambahkan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menjamin sekitar tiga juta jiwa yang di dalamnya sekitar 1,2 juta jiwa adalah orang asli Papua, dan sekitar 60 persen orang asli Papua yang tidak terakomodasi oleh pihak BPJS. Maka premi yang dibayarkan sudah sekitar Rp 350 miliar. [www.jokowinomics.com]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s