Zona Berita

Adili KPU dan Bawaslu, Tunggu Jadwal Sidang DKPP

dkpp-gelar-sidang-kode-etik-teradu-ketua-dan-anggota-kpuAmbon,Zonadamai,com : Tim kuasa hukum calon anggota DPR dari Partai Golkar, Hamzah Sangadji masih menu­nggu jadwal Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengadili komisiner KPU dan Bawaslu Maluku.

Sangadji mengadukan 9 orang aparat penyelenggara yaitu, lima komisioner KPU Maluku, tiga pimpinan Bawaslu Maluku dan Ketua KPU Kota Tual dan meminta agar DKPP memberhentikan mereka.

“Jadi baik oleh tim sukses­nya Hamzah Sangadji mau­pun lewat kuasa hukumnya kami telah memasukan peng­aduan ke DKPP. Sudah tentu pengaduan itu harus dipe­riksa oleh DKPP atau digelar perkaranya. Nanti setelah digelar perkara baru DKPP memutuskan kapan dilaksa­nakan persidangan tentang kode etik,” kata Kuasa Hukum Hamzah Sangadji, M Taha Latar, yang dikonfirmasi Siwa­lima melalui telepon selu­lernya, Jumat (16/5).

Latar menjelaskan, sesuai aturan DKPP harus melaku­kan gelar perkara terlebih dulu. Jika pengaduan yang di­sampaikan telah memenuhi syarat, maka DKPP akan me­nen­tukan jadwal persida­ngan.

“Sampai saat ini memang belum diinformasikan, karena laporan atau pengaduan yang masuk ke DKPP itu bukan saja dari Maluku tetapi seluruh provinsi lainnya di Indonesia juga ada, sehingga memang kita bersabar karena begitu banyak pengaduan yang masuk,” ujar Latar.

Seperti diberitakan, Hamzah Sangadji resmi mengadukan 9 orang aparat penyelenggara di DKPP.  Ke-9 orang penye­lenggara tersebut yaitu lima komisioner KPU Maluku, tiga pimpinan Bawaslu Maluku dan Ketua KPU Kota Tual.

Pengaduan tersebut ter­catat di administrasi DKPP dengan nomor 244/1-P/6-DKPP/2014. Sangadji meminta DKPP untuk memberhentikan mereka.

Kuasa hukum Hamzah Sangadji, Lauritzke Mantula­meten, kepada Siwalima me­lalui telepon selularnya, Se­lasa (13/5) menjelaskan, peng­aduan diajukan ke DKPP atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh kesembilan penyelenggara tersebut pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara calon anggota DPD, DPR dari dapil Maluku.

“Pada tanggal 28 April lalu, telah berlangsung proses pem­bahasan rekapitulasi penghitu­ngan suara Kota Tual untuk DPD, DPR dan DPRD Provinsi dan setelah itu sudah ada penetapan, dimana tidak ada keberatan dan keberatan ha­nya untuk DPRD Provinsi oleh saksi parpol,” katanya.

Selanjutnya, pada 2 Mei, je­las Matulameten, saat penge­sahan rekapitulasi penghitu­ngan suara untuk DPD, DPR dan DPRD Provinsi, ada rekomendasi secara lisan dari Bawaslu Maluku untuk me­ngo­reksi angka-angka perole­han sura calon anggota DPD dan DPR dari Kota Tual, na­mun rekomendasi tersebut disampaikan  secara lisan.

“Pengesahan rekapitulasi penghitungan suara tersebut kemudian diumumkan di media cetak. Kemudian pada ta­ng­gal 6 Mei, Bawaslu kembali menyampaikan rekomendasi secara lisan untuk mengo­reksi angka-angka perolehan suara untuk calon anggota DPD dan DPR. Setelah ada koreksi ternyata ada keberatan yang diajukan oleh calon anggota DPR, Edison Betaubun bahwa ada pergeseran angka, pada­hal sebelumnya sudah pe­nge­sahan suara. Selanjutnya, pada tanggal 7 Mei, Bawaslu kemudian mengeluarkan reko­mendasi tertulis untuk me­mak­sakan angka-angka per­olehan suara dari calon ang­gota DPR,” jelasnya.

Matulameten mengatakan, setelah ada rekomendasi ter­tulis dari Bawaslu Maluku, Ketua KPU Maluku tidak me­la­kukan pleno tertutup untuk mengkaji, menganalisa sesuai aturan yang berlaku serta me­nindaklanjuti rekomendasi tersebut, tetapi secara sepi­hak Ketua KPU Maluku me­merintahkan saksi-saksi par­tai politik bersama Panwaslu Kota Tual meninggalkan rua­ngan pleno, dan hanya KPU Maluku dan Bawaslu Maluku mengoreksi sendiri angka-angka tersebut, namun ko­reksi tersebut juga dilakukan secara tertutup padahal atu­rannya tidak boleh.

Akibat dari koreksi terse­but, ungkap Matulameten, angka-angka pengesahan re­ka­pitulasi suara yang sudah ditetapkan pada 28 April dan 2 Mei menjadi  berubah.

“Tindakan KPU dan Ba­waslu Maluu merupakan tin­dakan pelanggaran pemilu yang telah tersusun secara sistimatik, dan masif sehingga mereka sebagai penyele­ng­gara tak layak untuk melak­sanakan tugas tersebut,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya perolehan suara Edison Betaubun di Kota Tual berjumlah 3.347 suara sementara Hamzah Sangadji (4.240 suara). Namun setelah dilakukan pencocokan data dengan formulir DA1.KWK-KPU hasil koreksi KPU Kota Tual, terbukti Betaubun seha­rusnya mendapatkan 5.947 suara, sedangkan Hamzah Sangadji hanya memperoleh 1.240 suara.

Walaupun hasil bedah ini ditantang saksi Golkar Umar Lessy dan Husein Toisuta, namun Ketua KPU Maluku Musa Toekan tetap menge­sah­kannya.

Akibatnya, Hamzah Sa­ngadji yang sebelumnya di­nyatakan unggul dan lolos ke Senayan oleh KPU Maluku kini digan­tikan oleh Edison Betaubun. Betaubun meraih 58.765 suara semenyata Ham­zah Sangadji berada di posisi kedua dengan meraih 54.233 suara.

Calon anggota DPR yang diusung PDIP Alexander Li­taay juga mengadukan KPU Maluku dan Bawaslu Maluku ke DKPP maupun Bawaslu Pusat.

Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (12/5), Litaay menjelaskan, peng­aduan terhadap KPU dan Ba­waslu Maluku ini terkait de­ngan berbagai pelanggaran me­kanisme yang dilakukan oleh dua institusi penyele­nggara pemilu ini.

“Tadi saya resmi telah ma­sukan pengaduan saya terha­dap KPU dan Bawaslu Malu­ku ke DKPP dan Bawaslu Pusat. Pengaduan saya ini un­tuk KPU terkait dengan pe­langgaran kode etik semen­tara Bawaslu terkait dengan berbagai pelanggaran meka­nisme,” jelas Litaay.

Menurutnya, langkah yang dilakukannya itu disebabkan penyelenggaran Pemilu di Provinsi Maluku mening­galkan sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di seluruh wilayah di daerah ini yang dilakukan oleh ok­num-oknum caleg yang meli­batkan para penyelenggara pemilu.

Siap Hadapi

KPU Maluku siap meng­ha­dapi gugatan Litaay dan Sa­ngadji di MK maupun DKPP.

“Intinya KPU siap hadapi berbagai gugatan yang su­dah diajukan ke MK maupun DKPP, itu saja,” kata Ketua KPU Maluku, Musa Toekan ke­pada Siwalima melalui tele­pon selulernya, Kamis (15/5).

Dikatakan, bukti-bukti su­dah disiapkan maupun peng­acara. “Bukti-bukti sudah siap. Soal pengacara mungkin dengan Kejati Maluku, karena ada kerjasama atau bisa juga kita pakai pengacara profe­sional,” jelasnya.

Toekan mengatakan, ber­bagai pelanggaran pileg yang terjadi ada di tingkat bawah. KPU Maluku hanya mela­kukan rekap suara sesuai hasil pleno masing-masing KPU Kabupaten/Kota.

“Ini kan persoalannya dari tingkat bawah, berulang-ber­ulang saya sampaikan dalam pleno bahwa KPU Provinsi hanya melakukan rekap. KPU membaca hasil pleno di Kabu­paten/Kota yang telah dilaku­kan oleh KPU setempat, sete­lah itu ada ketidakpuasan ya wajar. Jadi KPU siap untuk di MK maupun DKPP,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Pim­pinan Badan Bawaslu Malu­ku, Lusia Peilouw juga me­ngatakan, pihaknya siap un­tuk memberikan keterangan di MK dan DKPP.

“Untuk semuanya Bawaslu siap, tidak perlu memerlukan pengacara,” ujarnya singkat.

Biang Kerok Kisruh

KPU dan Bawaslu dinilai sebagai biang kerok kisruh pileg di Maluku.

Hasil pileg yang sudah ditetapkan kemudian dianulir lagi menunjukan kerja ko­mi­sioner maupun aparat Ba­waslu yang tak profesional.  Tidak ada koordinasi yang baik, sehingga banyak pihak yang dirugikan.

“Sebelumnya sudah disah­kan namun kemudian dianulir kembali. Seharusnya ada koordinasi yang terintegritas antara Bawaslu dan KPU, sehingga hasil pileg Maluku tidak ada yang dibawa  MK dan DKPP, karena banyak pihak yang dirugikan,” tandas Akademisi FISIP Unpatti, Amir Kotarumalos kepada Siwalima, usai dengar Pen­dapat Umum Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan UUD NKRI Tahun 1945, Kerjasama MPRI dengan PWI Maluku di Lantai II Kantor Walikota Ambon, Kamis (15/5).

Ia menilai, komisioner dan aparat pengawas tidak sing­kron. Terkesan saling meng­intip, dan menuding ketika terjadi masalah.

“Saya melihat bahwa seha­rusnya kedua lembaga ini harus profesional untuk paling bekerja sama, tidak saling menyalahkan di media, apalagi saling menjatuhkan,” ujarnya.

Kotarumalos juga menga­takan, pelanggaran yang dila­ku­kan KPU Kota Tual sudah me­rupakan pelanggaran se­rius, sehingga harus ditindak tegas.

“Jadi bukan hanya diajukan ke DKPP, tetapi itu sudah pidana. Kalau cuma sanksi pemecatan dan tidak ada sanksi secara hukum pidana untuk apa. Otomatis orang bisa buat seenaknya. Ini kan sudah kali KPU Kota Tual lakukan pelanggaran. Bisa seenaknya mereka melakukan pergeseran, perubahan suara dan sebagainya, karena tidak ada efek jera,” tandasnya.

Kinerja KPU Buruk

Kotarumalos mengaku kecewa dengan kinerja KPU Maluku yang tidak profe­sional, sehingga berbuntut pada berlabuhnya hasil pileg di MK dan DKPP.

Kotarumalos kecewa lanta­ran Ia merupakan satu satu tim seleksi yang melahirkan 10 calon komisinoner Maluku, dan kemudian ditetapkan  5 orang oleh KPU Pusat.

“Saya memang bagian dari proses seleksi komisioner tetapi tidak merupakan bagian dari proses melahirkan 5 orang, saya merupakan bagian dari 10 orang, dan 5 orang merupakan hak dan yang menentukan itu adalah KPU Pusat,” ungkapnya.

Dikatakan, tim seleksi su­dah bekerja profesional da­lam me­nentukan 10 besar calon komi­sioner KPU, dan diantara mere­ka ada yang berkualitas namun digugurkan oleh KPU Pusat.

“Diantara 10 besar tersebut juga ada sederet nama yang sangat profesional, mendapat nilai yang baik dalam seleksi namun digugurkan padahal mereka itu berkualitas,” ungkapnya

Categories: Zona Berita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s