Zona Berita

Gubernur: Pilkada Langsung di Papua Rawan Konflik

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto bersama Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1/2014). Kompas.com

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto bersama Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1/2014). Kompas.com

BOGORZONADAMAI.com: Gubernur Papua Lukas Enembe menginginkan agar pemilihan umum (pemilu) kepala daerah di wilayahnya dilakukan melalui mekanisme perwakilan, bukan pemilihan secara langsung. Menurut Lukas, pemilihan langsung cenderung menjadi pemicu konflik di wilayah paling Timur Indonesia tersebut.

“Konflik bukan karena ingin merdeka tapi persoalan lokal, pilkada kubu yang satu ingin menang, yang satu dihasut. Kami menginginkan ke depan pemilu tidak langsung, tapi melalui DPR karena ini kekerabatannya luar biasa, membuat konflik luar biasa terjadi,” kata Lukas, dalam jumpa pers di Istana Bogor, Selasa (28/1/2014), di tengah-tengah pertemuannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menteri kabinet Indonesia Bersatu II.

Pertemuan ini membahas evaluasi Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Turut diundang dalam pertemuan itu, Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi.

Menurut Lukas, sistem pemilihan langsung tidak cocok diterapkan di Papua karena masyarakat di wilayahnya tersebut cenderung komunal atau hidup bersama-sama dengan sistem kekerabatan yang kuat.

“Sehingga membuat perpecahan cenderung terjadi,” tambahnya.

Berbeda dengan Papua, kondisi masyarakat di Papua Barat cenderung kondusif. Abraham membantah adanya keinginan sebagian masyarakat untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kalau ada keinginan papua barat merdeka itu tidak ada. Merdeka satu kali untuk selamanya,” kata Abraham.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto meminta kedua gubernur untuk mengajak kelompok masyarakat yang angkat senjata kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Menurut Djoko, tugas untuk menekan gerakan bersenjata di Papua bukan hanya tugas TNI/Kepolisian RI.

“Mengajak mereka-mereka di hutan yang angkat senjata untuk kembali ke pangkuan kita dan itu bukan hanya tugas TNI/Polri tapi tugas bersama,” tutur Djoko.

Lukas juga mengatakan bahwa kelompok bersenjata di Papua yang ada selama ini bukan bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI melainkan motif lainnya yang bisa digolongkan sebagai perbuatan kriminal. Untuk mencegah kelompok tersebut, Lukas mengaku sudah meninjau langsung ke daerah-daerah konflik dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian terkait.

“Sekarang yang terjadi sekelompok orang bersenjata yang menurut saya kriminal karena kelompok ini dengan berbagai tuntutan memegang senjata, dengan demikian saya anggap kriminal, bukan berjuang minta merdeka,” kata Lukas. [KOMPAS.com]

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s