Zona Berita

Dana Otonomi Khusus Aceh Rp 6,824 Triliun, Papua Rp 4,777 Triliun, dan Papua Barat Rp 2,047 Triliun

foto:metronews.com

foto:metronews.com

Jakarta-ZONADAMAI.com: Pemerintah melalui Menteri Keuangan M. Chatib Basri telah menetapkan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.07/2013, yang ditandatangani Menteri Keuangan M. Chatib Basri pada 17 Desember 2013, Provinsi Aceh memperoleh alokasi Dana Otonomi Khusus sebesar Rp  6,824triliun atau 2% dari pagu Dana Alokasi Umum.

Adapun Provinsi Papua sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2013 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan M. Chatib Basri pada 17 Desember 2013, memperoleh Dana Otonomi Khusus Rp 4,777 triliun, dan Papua Barat memperoleh alokasi Rp 2,047 triliun.

“Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan setara 2% dari Dana Alokasi Umum Nasional (Rp 6,824 triliun), dengan proporsi 70% (Rp 4,777 triliiun) untuk Provinsi Papua, dan 30% (Rp 2,047 triliun) untuk Provinsi Papua Barat,” bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (1,2) PMK Nomor 196/PMK.07/2013 itu.

Khusus untuk Papua dan Papua Barat, pemerintah juga memberikan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp 2,5 triliun, dengan rincian Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Rp 2 triliun, dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat sebesar Rp 500 miliar.

Dianggarkan Dalam APBD

Menurut kedua Peraturan Menteri Keuangan itu, penggunaan Dana Otonomi Khusus merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014.

“Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Qanun Aceh,” bunyi Pasal 3 PMK No. 195/PMK.07/2013.

Sementara Pasal 9 PMK No. 196/PMK.07/2013 menegaskan, tata cara penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PMK. No. 196/PMK.07/2013 juga menegaskan, bahwa Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ditujukan untuk pendanaan bidang pendidikan dan kesehatan. Adapun Dana Tambahan Infrastruktur ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur.

“Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi kedua Peraturan Menteri Keuangan yang diundangkan pada 17 Desember 2013 itu. [http://www.setkab.go.id]

Categories: Zona Berita

Tagged as: , , , , , ,

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s