Zona Humaniora

Affirmative Action, Jalan Pintas Pendidikan Papua

pendidikan di papua
ZONADAMAI.COM: DENGAN kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang hanya 3,6 juta orang, warga Papua sejatinya memiliki potensi untuk maju dan makmur. Namun, kenyataannya, Papua masih menjadi provinsi tertinggal, dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling rendah dibanding provinsi lain.

Sebagai perbandingan, IPM Nasional tahun 2011 mencapai 72,77 persen, sementara IPM Papua mencapai 65,36 persen. Angka Melek Huruf Nasional mencapai 92,99 persen, sedangkan Papua mencapai 75,91 persen. Demikian juga kesenjangan tingkat kemiskinan Papua jauh tertinggal. Jika tingkat kemiskinan nasional mencapai 11,66 persen, maka Papua berada pada kisaran 30,66 persen.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, sejak 2001 pemerintah pusat dan DPR telah mengeluarkan UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. UU ini pada pada hakikatnya melakukan percepatan pembangunan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat agar bisa sederajat dengan provinsi lain. Agar percepatan pembanguann itu dapat terwujud, pemerintah menerbitkan kebijakan Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui Perpres (P4B) Nomor 65 tahun 2011 serta Perpres Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Pecepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) untuk mengawalnya. Secara keseluruhan, kebijakan tersebut adalah kebijakan afirmasi yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat.

Agar lebih efektif, UP4B mengambil fokus pada 5 progam utama percepatan pembangunan dari 7 program utama yang ditetapkan dalam Rencana Aksi P4B. Lima fokus tersebut meliputi, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, serta affirmative action untuk Orang Asli Papua (OAP).

Dalam konteks peningkatan pelayanan pendidikan, UP4B mendorong program afirmasi pendidikan yang digagas bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Universitas/Sekolah/Lembaga dalam bentuk Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK), Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), dan Afirmasi Vokasi yang meliputi pendidikan di STAN, STIS, STPI, AKMIL dan AKPOL.

Program afirmasi pendidikan tinggi (ADIK) diselenggarakan dengan mengirimkan para siswa asli Papua lulusan SMA/SMK ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di luar Papua. Program ini dimulai sejak 2012. Pada tahun tersebut program ini berhasil mengirim 770 siswa lulusan SMA/SMK ke 32 PTN. Melalui koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi UP4B dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendibud, serta Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTNI) serta Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kabupaten/Kota, pada 2013 disepakati untuk disediakan kuota dan beasiswa bagi OAP yang mencapai 600 mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi di 39 PTN di luar Papua dan Papua Barat. Setelah melalui tahaban seleksi hingga pengumuman kelulusan, para calon mahasiswa ADIK telah diberangkatkan ke 39 PTN di 29 kota yang tersebar mulai dari Banda Aceh hingga Maluku. Sejak 2012 hingga 2013 ini, sudah ada 900 mahasiswa yang mengikuti program ADIK tersebut.

Sambutan luar biasa terhadap program ADIK akhirnya menelorkan program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), yaitu berupa pengiriman siswa lulusan SMP terbaik atau sederajat dari masing-masing kabupatan/kota untuk melanjutkan pendidikan di 200 SMA/SMK di Jawa dan Bali. Program ADEM dimulai pada 2013 dan diharapkan pada 2016 telah tersedia siswa-siswi lulusan SMA/SMK asal Papua yang memiliki bekal cukup untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Setiap Kabupaten/Kota seluruh Papua mengirimkan 10-15 siswa lulusan SMP terbaik untuk direkrut masuk program ADEM. Program ADEM memberi kesempatan kepada siswa/siswi untuk menyesuaikan diri dan sekaligus menempatkan diri pada derajat akademik yang sama dengan siswa lain di luar Papua. Pada 2013 disediakan kuota dan beasiswa bagi 500 OAP untuk melanjutkan pendidikan pada 179 sekolah unggulan SMA/SMK di Pulau Jawa dan Bali.

UP4B juga telah menggagas beberapa afirmasi pendidikan vokasi, yaitu untuk menghasilkan tenaga ahli OAP di berbagai bidang dengan spesialisasi tertentu. Para lulusan pendidikan vokasi dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan serta keahlian profesional sesuai bidang masing-masing. Sejauh ini ada beberapa pendidikan vokasi yang telah dilaksanakan yakni di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Akademi TNI, dan Akademi Polisi (AKPOL).

Jalan Pintas

Juru Bicara dan Asisten Ahli Kepala UP4B, Amiruddin Alrahab mengatakan, program afirmasi yang didukung UP4B bersifat jalan pintas (percepatan) untuk memperbaiki output pendidikan di Papua dan Papua Barat. Karena itu, Kemendikbud tidak boleh menjadikan program afirmasi tersebut sebagai jalan utama memperbaiki dan memajukan sistem, sarana dan output pendidikan di Papua dan Papua Barat.

“Program afirmasi ini harus dilihat sebagai langkah sementara atau emergensi. Langkah utama yang seharusnya ditempuh oleh Kemendikbud adalah memenuhi, menambah, dan memperbaiki sarana/prasarana pendidikan, menambah jumlah tenaga pengajar, meningkatkan fasilitas untuk siswa dan mendamping serta mengawasi aparatur daerah terus-menerus. Anggaran dalam APBN ada untuk itu,”ujar Amiruddin kepada Jurnal Nasional, beberapa waktu lalu.

Amiruddin mengatakan, untuk kesuksesan program afirmasi tersebut, para siswa harus mengikuti sejumlah seleksi seperti seleksi potensi akademik. Namun, selain kemampuan, program tersebut juga memerhatikan unsur keterwakilan setiap wilayah/daerah atau suku.

Amiruddin berharap agar Kemendikbud dan Pemerintah Provinsi terus membenahi pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah. “UP4B untuk saat ini dan masa datang mengingatkan Kemendikbud dan Pemprov agar fokus pada perbaikan pendidikan dasar dan menengah, karena itu fondasi SDM masa datang Papua,”ujarnya.

Kepala UP4B, Bambang Darmono mengatakan bahwa pendidikan merupakan langkah strategis dan penting untuk membawa Papua keluar dari ketertinggalan. “Pendidikan adalah bidang utama dan strategis untuk menerobos ketertinggalan Papua, walau itu jangka panjang. Baik pendidikan formal maupun pendidikan vokasi perlu digagas dengan cara memberi berbagai macam kemudahan serta insentif yang bertujuan memberikan keberpihakan kepada OAP,”ujarnya dalam buku “Selayang Pandang Afirmasi Pendidikan Orang Asli Papua”. [Jurnas.com ]

2 replies »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s