Zona Editorial

Isu Genosida di Papua, Dulu Australia Menuduh, Kini Tertuduh

peta-genosida

ZONADAMAI.com: Isu pelanggaran HAM Papua saat ini sedang menghangat setelah pekan lalu Asian Human Rights Commission (AHRC) yang bermarkas di Hong Kong menerbitkan laporan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Pegunungan Tengah Papua, tahun 1977-1978.

Dalam laporan setebal 40 halamanitu, Komisi HAM Asia mengungkapkan kematian lebih dari 4,000 orang Papua, melalui metode pembunuhan yang umumnya digunakan oleh tentara Indonesia di antaranya pengeboman dari udara dan penembakan oleh pesawat OV-10 Bronco dari Amerika Serikat serta beberapa jenis helikopter Australia.

Merasa dituduh, Departemen Pertahanan Australia segera membantah klaim AHRC yang menyebut pihaknya ikut menyuplai helikopter untuk kepentingan militer Indonesia di Papua kala itu.

Departemen Pertahanan menyatakan pihaknya memiliki catatan arsip yang berbeda.

“Dari tahun 1976 sampai 1981, unit pertahanan  terlibat dalam Operasi Cenderawasih,  untuk mensurvey dan memetakan Irian Jaya. Helikopter Iroquois, Caribou, Canberra serta Hercules C-130 Hercules Australia turut digunakan untuk melakukan operasi itu di Irian Jaya. Markas besar operasi tersebut di Bandara Udara Mokmer di Pulau Biak.”

Secara tegas, juru bicara Departemen Pertahanan Australia bidang luar negeri dan perdagangan mengatakan, kebijakan pemerintah Australia saat ini terhadap Papua sudah jelas, yakni mengutuk semua kejahatan terhadap warga sipil maupun kejahatan yang dilancarkan kepada personil keamanan. Situasi HAM saat ini di Provinsi Papua tidak seperti yang digambarkan di dalam laporan AHRC.

Mari kita bandingkan dengan peristiwa lain ketika Pemerintah Indonesia disudutkan terkait genosida di Papua. Itu dilakukan warga Australia sendiri tiga tahun silam, namun Pemerintah Australia terkesan membiarkan opini itu berkembang liar.

Tahun 2010 seorang akademisi Australia, bernama Jim Elmslie mengeluarkan data yang katanya hasil penelitiannya di tahun yang sama. Dalam laporan berjudul “West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: “Slow Motion Genocide or not?” yang diterbitkan oleh University of Sydney, Centre for Peace and Conflict Studies, Jim menyebutkan bahwa jumlah Orang Asli Papua (OAP) di Propinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 1971 sebanyak 887,000 dan tahun 2000 baru 1.505.405. Dengan mengasumsikan tingkat pertumbuhan yang tetap sebesar 1,8% per tahun maka jumlah penduduk Papua tahun 2010 menjadi 3.612.856. (Angka ini sedikit lebih tinggi dari hasil sensus penduduk BPS tahun 2010 yang menghasilkan angka final : 3.593.803 jiwa)

Para pendukung hasil penelitian Jim di Papua mengkomparasikan angka itu dengan data penduduk di PNG yang menurut mereka tahun 1969 hanya 700 ribu orang, namun tahun 2010 meningkat menjadi 6 juta orang. Maka terbuktilah ‘vonis’ Jim Elmslie sesuai judul bukunya “Slow Motion Genocide or not?” itu.

Dari manakah data itu? Karena Indonesia baru melakukan sensus penduduk menurut suku bangsa baru pertama kali dilakukan tahun 2000, itupun belum bisa dilakukan di Papua karena situasi politik di wilayah ini sedang memanas. Baru pada tahun 2010, sensus penduduk menurut suku bangsa dilakukan di Papua. (Bandingkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Papua, No.13/03/94/Th.I, 1 Maret 2011 menilis: penduduk OAP mencapai 76,21 persen sementara penduduk non-Papua 23,79 persen).

Namun setidaknya, Jim Elmslie benar soal angka pertumbuhan penduduk 1,8% per tahundi Papua itu. Dan angka ini tergolong tinggi. Bandingkan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia secara keseluruhan 1,49 %per tahun. Ini pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal beberapa bulan lalu: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/17/mq2oy6-2013-penduduk-indonesia-diperkirakan-250-juta-jiwa

Intinya, sebagai bangsa kita harus mewaspadai semua tudingan tentang pelanggaran HAM dan genosida itu. Karena tudingan pelanggaran HAM ujung-ujungnya akan bermuara kepada satu kepentingan politik : “self determination”. Karena di luar sana ada banyak kelompok kepentingan dan para petualangan politik yang mengadu-domba kita dan menunggu bangsa ini pecah, agar mereka bisa mendapatkan akses pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang kaya raya ini. Mari kita sama-sama mewaspadainya…[***]

by: Kanis WK (Mindiptana-Merauke)

1 reply »

  1. Data sensus penduduk dari PBS tahun 2010 itu dilakukan berdasarkan angka penduduk untuk kepentingan politik pemilu. Angka penduduk untuk pemulu itu tidak benar. Karena jumlah penduduk sebenarnya hanya 100 jiwa dinaikan menjadi 100 ribu jiwa seperti kasus di Yahukimo. Berdasarkan data gereja hanya 150 ribu.orang. Tetapi untuk kepentingan Gusuran Uang dan pemilu dinaikan menjadi 300 ribu jiwa. Maka 150 ribu orang itu datang dari mana? Karena itu, Sensus penduduk yang dilakukan pemerintah Indonesia ini tidak valid. Angka pertumbuhan penduduk di Papua sangat tinggi di dunia menurut sensus 2010 ini bukan karena angka kelahiran orang asli Papua tetapi pertumbuhan penduduk karena Migrasi besar-besaran dari orang Indonesia ke Papua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s