Zona Berita

Pemerintah Harus Tegas Atasi Gerakan Papua Merdeka

Bintang Kejora, bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM).JAKARTA -Zona Damai: Organisasi Papua Merdeka (OPM) , Senin (1/7/2013) kembali merayakan ulang tahun. Upaya untuk mewujudkan Papua Merdeka hingga saat ini terus dilakukan organisasi tersebut melalui aksi domestik dan internasional.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Helmi Fauzy mengatakan pemerintah sudah tidak bisa lagi ragu-ragu dalam mengatasi apapun gerakan yang mengarah pada kemerdekaan Papua. Karena keberadaan Papua sebagai wilayah sah dari Republik Indonesia tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Dunia internasional juga secara terbuka mengakui legalitas dan kedaulatan Indonesia di Papua. Tetapi gerakan Papua merdeka di satu sisi juga semakin menguat, baik domestik maupun yang dialkukan oleh kelompok diaspora melalui advokasi di dunia internasional.

“Jadi pemerintah tidak bisa lagi ragu-ragu, harus tegas. Usaha yang dilakukan peemrintah Indonesia selama ini belum komprehensif,” kata Helmi saat dihubungi Republika, Senin (1/7/2013).

Langkah yang lebih komprehensif bisa dimulai melalui upaya diplomasi yang lebih pro aktif untuk mersepon gerakan yang dilakukan kelompok pro Papua merdeka di luar negeri.

Pemerintah tidak bisa lagi memandang enteng pergerakan yang dilakukan kelompok tersebut yang cenderung selalu hadir di setiap event internasional. Sehingga usaha mereka menunjukkan masih eksisnya gerakan Papua merdeka semakin menguat di level internasional.

Kemudian, lanjut Helmi, untuk memperkuat posisi pemerintah secara domesti di Papua, harus dilakukan evaluasi terhadap operasi yang selama ini dilakukan. Karena eksistensi gerakan Papua merdeka tidak hanya menimbulkan gangguan keamanan. Tetapi juga menelan korban jiwa yang tidak sedikit.

“Apakah yang selama ini dilakukan Polri cukup berhasil. Kalau tidak, turunkan TNI dan mempercepat alutsista TNI,” ujarnya.

Pendekatan ekonomi dan kesejahteraan, serta kultural juga harus ditingkatkan pemerintah. Untuk merancang sebuah kebijakan yang tepat dan kembali memenangkan hati rakyat Papua.

Direktur Imparsial, Poengky Indarti mengatakan pemerintah harusnya serius menyembuhkan luka hati orang Papua. Dengan menghentikan pendekatan kekerasan dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Papua.

“Selama ini kan yang terjadi justru kekerasan maish langgeng dan pembangunan masih top down. Sehingga orang Papua masih merasa dizalimi,” ujarnya.

Karena itu, pendekatan yang dilakukan pemerintah harus diubah. Menjadi pendekatan yang mengedepankan dialog damai. Sehingga kepercayaan masyarakat Papua pulih kembali kepada pemerintah Indonesia. [REPUBLIKA.CO.ID]

2 replies »

  1. Semua yang dibicarakan oleh pemerintah + DPR dan MPR di Senayan atau dimana saja, semuanya bermakna tipu daya dan omongkosong belaka. Perlu anda sebagai anggota MPR/DPR di Senayan Jakarta tau bahwa, selain dari Negara Republik Indonesia Serikat yang kedaulatannya didapat pada tanggal 27 december 1949 di Amsterdam Belanda yang terdiri dari 7 Negara Bahagian dan 9 Daerah OTONOMI sesuai dengan Hasil hasil KMB dan Rancangan Konstitusi RIS 1949, maka apapun dan bagaimanapun Indonedsia itu, tetap saja berstatus palsu dan ilegal sesuai dengan UUD 1945 dan KUHPRI 1958. NKRI benar benar adalah negara palsu dan ilegal konyol yang tidak ada alasan bernegara secara pasti dan benar. Segala milik RIS dirampas dan dimasukan menjadi NKRI, tanpa adanya REDERENDUM atau Permusyawaratan sebagai jalan demokrasi, kecuali Kriminal International dan itulah kepalsuan dan ilegal. Indonesia alias NKRI benar benar adalah berstatus palsu dan ilegal di Asia tenggara dan harus dikeluarkan dari keanggotaan ASEAN dan PBB. NKRI bukanlah negara merdeka dan berdaulat, mengakui itu, artinya ikut terlibat dalam “Persekongkolan Kejatan Berat International” atau COMPLOT-THEORIE. Dari BPPKRMS dan terimalah salam kebangsaan kami “Mena Muria”

  2. saya Mendukung Pak Helmi Fauzy..sebab dengan pendekatan,kekerasan,UP4B,Otsus Plus,pembangunan,kesehatan,pendidikan itu bukan Solusi Untuk Menyelesasikan Konflik di Di papua dengan keseluruhannya.melainkan mengundang konflik yg lebih dari yg sebelumnya.
    Solusi Adalah Dialog Antara Jakarta dengan Rakyat Papua duduk di Alam terbuka dan di Mediasi Oleh ketiga Pihak yang Netral ini adalah Solusi terbaik.tetapi ada apa Pemerintah indonesia tidak pernah tanggapi kata Dialog.
    kalau pemerintah Indonesia tidak Mampu menyelesaikan Konflik di papua berarti alangkah baiknya kembalikan kedaulatan Ras Malanesia Papua Barat secara paksa di masukan dalam bingkai NKRI tersebut Agar Papua mengatur Negaranya sendiri tidak perlu tergantung pada pemerintah Indonesia.kami Ras Malanesia Papua Barat sudah Bosan bergabung dengan Negara Pnejajah,pembunuh,pemerkosa,penculik,pencuri,pengkhianat,penguasa,peniksa.

    kini saatnya GIVE ME FREEDOM FOR WEST PAPUA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s