Zona Berita

Sikap Kritis Itu Datang dari Papua, Tapi Jangan Pesimistis

Sorong-Zona Damai: Seminar mengenai penegakan hukum dan HAM di ball room Hotel Mariat, Kota Sorong, Papua berjalan dinamis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sungguh tajam dan kritis. Menurut Denny, bersikap kritis itu bagus, namun jangan pesimistis.

Seminar nasional ini digelar oleh Gereja Protestan Indonesia (GPI) mulai Kamis (30/5/2013) dan akan berakhir pada Sabtu (1/6/2013). Denny diundang panitia untuk membuka seminar dan menjadi pembicara kunci. Peserta seminar ini sekitar 200 orang, terdiri dari rohaniwan, aktivis LSM, mahasiswa, dan lain-lain.

Denny membawakan materi berjudul ‘Penegakan Hukum dan HAM di Tengah Kemajemukan di Indonesia.’ Pada intinya Denny menyampaikan penegakan hukum dan HAM di Indonesia telah berjalan lebih baik pasca reformasi. Ada lima indikasi yang memperkuat hal itu. Yaitu Indonesia yang lebih demokratis, regulasi yang lebih baik, institusi penegakan hukum yang lebih baik, pers yang lebih bebas, dan partisipasi publik yang lebih baik.

Terkait dengan kemajemukan atau pluralisme, Denny juga memberi contoh adanya pembuatan regulasi yang lebih baik, yaitu adanya UU Anti Diskriminasi, Ras, dan Etnik. Regulasi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berbhinneka Tunggal Ika. “Tapi, di lapangan masih ditemukan masalah-masalah, tentu kita sama-sama perbaiki dan cari solusi,” kata Denny.

Setelah seminar dibuka secara resmi, seminar di hari pertama itu dilanjutkan dengan tanya jawab. Luar biasa! Ada sekitar 10 peserta yang menyampaikan pertanyaan. Di antara penanya adalah beberapa pendeta. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta sangat kritis. Bahkan, ada yang melenceng dari tema seminar.

Seorang pendeta perempuan, bernama Pendeta Sali, bahkan tampak menyampaikan pertanyaan yang menggebu-gebu seperti orator. “Sebenarnya hukum ini untuk orang kecil atau orang besar?” tanya perempuan asli Papua ini. Dia juga bertanya, “Untuk Papua, harus ada keputusan jelas dari pemerintah, merdeka atau tidak!” tegas dia. Dia mempertanyakan hal ini, karena menganggap orang-orang Papua belum merasakan otonomi khusus.

Pendeta Maksi menanyakan hal yang lebih berat. “Melanggar HAM tidak kalau orang Papua minta merdeka?” tanya dia. Dia mengusulkan agar pemerintah melakukan referendum bagi Papua, apakah merdeka atau tidak.

Beberapa peserta juga menanyakan tentang kekisruhan gereja Yasmin di Bogor. Juga ada yang menanyakan upaya-upaya penanganan korupsi. Ada juga peserta yang memberi apresiasi Denny yang sering melakukan sidak ke berbagai LP dalam upaya melakukan penertiban. Ada juga peserta yang memberikan saran agar dalam merealisasikan toleransi beragama harus memanfaatkan kearifan lokal.

Semua pertanyaan itu diakomodir Denny. Namun karena keterbatasan waktu, Denny tidak menjawab satu persatu pertanyaan dan memberikan jawaban secara global. Sikap kritis para penanya itu dihargai Denny. “Sikap kritis seperti ini membuat saya makin yakin bahwa Indonesia akan maju dan punya harapan. Tidak menerima kekurangadilan merupakan modal untuk maju di kemudian hari,” kata Denny.

Namun, Denny mengingatkan sikap kritis itu tidak mengakibatkan pesimisme. “Kita harus optimistis. Kalau pesimistis itu modal gagal. Karena itu, dari awal sudah saya katakan supaya kita bisa melihat secara proporsional. Mari jangan lihat negatifnya saja,” ujar Denny.

Mengenai toleransi beragama di Indonesia, menurut Denny, hal ini tidak bisa menafikan mayoritas dan minoritas. “Toleransi harus ada take and give. Saling menghormati,” kata Denny. Karena itu, Denny meminta semua pihak untuk melihat masalah toleransi dengan proporsional dan bijak.

Denny juga meminta agar masyarakat melihat secara proporsional upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya. Dia meminta agar masyarakat optimistis bahwa pemberantasan korupsi dan penegakan hukum bisa dilakukan.

“Dulu sebelum Reformasi, memang ada anggota DPR yang ditangkap karena korupsi? Apakah ada bupati, gubernur, menteri yang ditangkap? Tidak ada yang ditangkap, bukan berarti mereka tidak korupsi. Tapi, mereka tidak tersentuh oleh hukum,” jawab Denny.

Dengan adanya KPK dan PPATK, Denny bersyukur, praktek-praktek korupsi yang dilakukan pejabat negara bisa terungkap. Para anggota DPR, para kepala daerah, dan pimpinan partai politik saat ini dipenjara karena kasus korupsi. [detik.news]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s