Zona Berita

KPK Bidik Korupsi Dana Otsus

Ketua  KPK Abraham Samad menabuh Tifa ketika membuka  pelatihan bersama peningkatan kapasitas penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi   di  Travellers Hotel, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin.Ketua KPK Abraham Samad membuka Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi   di  Travellers Hotel, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (13/5/2013).

JAYAPURA-Zona Damai: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)   tengah  melakukan investigasi lebih lanjut  terkait  kasus  dugaan korupsi  dana  Otsus di Papua.

“Dari  hasil  investigasi  itu nanti  ditentukan kalau misalnya  memenuhi  dua  alat  bukti  yang cukup, akan kita lanjuti terus dengan melakukan koordinasi, sinergitas dengan jajaran Polda dan Kejaksaan Tinggi yang ada  di Papua,”  tegas Ketua  KPK Abraham Samad didampingi  Kapolri Jenderal (Pol) Drs. Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrib Arif dan Deputi Ketua UKP4 Mas Ahmad Santosa usai  membuka  Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi   di  Travellers Hotel, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (13/5/2013).

Dikakatan,  pihaknya  yakin  pemberantasan korupsi  di Tanah  Papua  ini  harus  terus dinyalahkan.  Papua  harus menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum  baik Kepolisian, KPK maupun Kejaksaan, terutama masalah pemberantasan korupsi.

Ditanya  kasus dugaan korupsi dana  Otsus   yang  menjadi  prioritas, ujar Ketua KPK, pihaknya  belum bisa menyampaikan kepada publik, karena  termasuk bagian dari strategi  penyelidikan. Bila disampaikan di kwatirkan  barang bukti bisa raib.
“Kami tetap berkomitmen  untuk melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi  dana-dana Otsus  di Papua,” katanya.

Sementara itu Kapolri Jenderal (Pol) Drs. Timur Pradopo, mengatakan upaya pemberantasan korupsi  di Papua terkendala  kondisi geografis yang   lain daripada  yang lain, sehingga  perlu keberanian termasuk  mempersiapkan biaya penyelidikan.

Namun demikia,  kata Kapolri,  pihaknya pada  2013 telah melakukan beberapa  perbaikan anggaran terkait masalah penyelidikan khusus tindakan pidana korupsi,  melalui mekanisme yang diselenggaran pimpinan KPK, tentunya saling mendukung. Apabila Polisi kekurangan KPK ada  anggaran sekaligus bantuan teknis  yang  diperlukan  untuk penanganan   penyidikan kasus tindakan pidana korupsi,  baik  pencegahan  maupun penegakan hukum.  Kemudian KPK memberikan peningkatan kemampuan kepada penyidik  baik  dari  Kejaksakan Polri maupun BPK dan BPKP.

Karenanya, kata dia,  KPK, Polri, Kejaksaan bisa  menanganinya tak bekerja sendirian. Tapi  bekerjasama dengan penegak hukum dan seluruh masyarakat, sehingga  langkah-langkah itu  harus dioptimalkan,  baik pencegahan maupun penegakan hukum yang ada  di Tanah Papua khususnya.

Berkaitan dengan  tuduhan  penegak hukum melakukan tebang pilih dalam penanganan kasus  korupsi di Papua, ujar Jaksa Agung Basrib Arif,   sebenarnya instruksi kita tak demikian bahwa  itu  yang  penting unsur-unsur  delik  itu bisa terpenuhi.

“Kalau  seandainya ada istilah ATM aparat penegak hukum kalau memang itu ada  kebenaran saya juga dilaporkan ini dalam rangka pembenahan baik aparatur maupun administrasi di dalamnya  atau kita akan lakukan pembenahan terus  jangan kita memberantas korupsi, ternyata  di dalam kita tak bisa melakukan  pembenahan,”ujar Jaksa Agung.

Berkaitan dengan masalah pemeriksaan pejabat  harus  izin Presiden, kata Jaksa Agung, dengan putusan Mahkamah Konstitusi  menyangkut izin Presiden dalam  hal pemeriksan  pejabat negara  tak diperlukan lagi, kecuali  untuk melakukan penahanan.
“Jadi  tak ada hambatan, untuk itu dari sekarang  ini kita tak perlu memintakan izin  kepada Presiden untuk memeriksa  para pejabat, seperti Kepala Daerah,” ujarnya.

Deputi Ketua UKP4 Mas Ahmad Santosa mengatakan, pihaknya melihat  ada empat faktor  yang mempengaruhi keberhasilan pemberantasan korupsi. Pertama, ketrampilan hukum. Kedua, koordinasi. Ketiga, intregritas. Keempat,  komplimentasi. Keterbatasan sumber daya  yang dimiliki oleh masing-masing institusi  penegak  hukum bisa diatasi  kalau ada  kebersamaan. [Bintang Papua]

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s