Zona Berita

HUKUM RIMBA SUMBER KONFLIK DI TANAH PAPUA

Jayapura—Zona Damai : Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Adat Suku Wolani, Mee dan Monni, Tobias Bagubau menilai penerapan hukum rimba menjadi sumber konflik horisontal di Papua. Rakyat saling rebut hak ulayat dengan mengorbankan sesamanya.

“Saya kecewa rakyat Papua mengunakan hukum rimba. Rakyat ini terkesan tidak tahu yang namanya menghargai hak sesamanya,”ujar Tobias.

Menurut dia, rakyat selalu megendepankan egonya untuk merebut hak sesamanya. Rakyat selalu klaim dan merebut tanah adat. “Mereka yang kuat merebut dan mengambil tanah adat dan isinya”.

Kebiasaan ini berlangsung lama. Papua sudah mengenal ini sebelum kontak dengan dunia luar.  Pontensi ini kemudian menjadi jalan masuk pihak ketiga, dunia luar yang mendatanggi orang Papua kini. Pihak ketiga memanfaatkan orang Papua saling membunuh. “Pihak ketiga memakai mereka untuk saling membunuh,”ujarnya.

Dampaknya sangat nyata. Orang Papua saling membunuh dengan berbagai alasan. Alasan perebutan tanah adat, pemekaran, pemilukada dan pertambangan. “Kita lihat contoh konfilik di Timika, Degeuwo dan Puncak Jaya.”katanya.

Menurut diA konflik yang muncul bisa teratasi dan sangat tergantung kepada  intelektual orang Papua itu sendiri. Dikatakan intlektual orang Papua  mesti berperan aktif memberikan pemahaman, peta sosial budaya dan politik terkini agar rakyat Papua memahami dan tidak gampang dimanfaatkan oleh pihak lain atau pihak ketiga. “Intelektual Papua harus memberikan pemahaman kepada masyarakat,”tegasnya.

Bagubau juga menilai penyelesaian penambangan emas ilegal di Degeuwo, Kabupaten Pania berlarut-larut sejak tahun 2001. Korban nyawan, pengerusakan alam hingga rusaknya moral rakyat melalui praktek prostutusi dan perjudian di lokasi penambangan liar terus berlangsung.

Sekalipun korban terus berjatuhan, tapi menurutnya, pemerintah daerah kabupaten, provinsi, dan penegak hukum, terkesan tak peduli. “Pemerintah tak peduli rakyat sendiri berbeda pendapat. Ada yang mencari untung di sela-sela korban nyawa sesama yang lain,” katanya.

Agar tak ada korban jiwa lagi di pihak rakyat, Bagubau meminta MRP memfasilitasi masyarakat pemilik hak ulayat bertemu di para-para adat. “Saya minta tolong MRP fasilitasi persoalan Degeuwo. Kita duduk di para-para adat,” ujarnya.

Menurut Bagubau, dengan harapan, masyarakat adat duduk bersama untuk mengahasilkan satu kehendak bersama. Kehendak bersama itu dirumuskan bersama MRP menyerahkannya kepada pemerintah daerah hingga pusat dan kepada lembaga penegak hukum untuk ditindak lanjuti.

“Kita satukan ide dan harapan masyarakat. MRP surati keputusan  ke pemerintah  dan sejumlah LSM. Kalau masyarakat bilang Degeuwo tutup MRP harus fasilitasi,” tegasnya.

Minggu lalu, Bagubau mengadakan jumpa pers yang berisi meminta Polda Papua menangkap pengusaha pendulangan ilegal di Degeuwo. Namun, pihak kepolisian belum memberikan reaksi atas permintaan itu. “Kita belum dengar reaksi dari pihak polda Papua. Saya berjuang sejak tahun 2001 hingga kini dan akan terus berjuang,” tegasnya. [Jubi/Mawel]

Categories: Zona Berita

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s