Zona Editorial

Belum Terlambat Mengevaluasi Otsus Papua

13557852271591171975

Zona Damai: Pekan lalu, Pemerintah menggelar evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Kebijakan solutif yang oleh para aktivis Papua dituding ‘gagal’ ini memang sudah berjalan sekitar 11 tahun, namun belum memberikan hasil maksimal untuk mendorong kemajuan Papua lantaran masih terdapat banyak kendala teknis dalam implementasinya.

Hasil evaluasi yang diprakarsai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu menurut juru bicara Kemendagri Reydonizar Moenek akan menghasilkan beberapa rekomendasi yang bertujuan untuk penguatan dan penajaman serta untuk menumbuh-kembangkan dan membangun Papua. http://kbr68h.com/berita/papua/41965-kemendagri–pelaksanaan-otsus-papua-bermasalah?

Kendati belum ada penjelasan resmi tentang rekoemendasi dimaksud, namun dari berbagai komentar Reydonizar Moenek di media, saya menduga rekomendasi Pemerintah akan lebih fokus pada upaya untuk mengefektifkan pengelolaan dana otsus. Mengapa? Karena disinilah letak utama kekisruhan implementasi kebijakan Otsus Papua itu.

Betul bahwa Otsus Papua itu tidak bisa diartikan hanya sebatas dana otsus, tetapi juga bagaimana kebijakan dan konsepsinya, substansi dan muatannya. Namun, jika pengelolaan dana Otsus tidak sejalan dengan kebijakan dan konsepsinya, substansi dan muatannya, sehingga tidak membuat warga Papua sejahtera, maka apalah artinya Otsus bagi Papua?

Apa yang mesti dibuat?

Pertama, Pemerintah seyogyanya segera melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Caranya, antara lain meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan Papua. Untuk itu, Kemendagri selaku leading-sector di bidang Otsus, agar secara intens memberikan bimbingan dan pelatihan, asistensi dan supervise kepada jajaran Pemda dan Pemprov Papua dan Papua Barat dalam pengelolaan keuangan daerah. Banyak penyelewengan dana otsus Papua terjadi karena aspek ini belum dilaksanakan secara baik.

Kedua, terkait aspek infrastrukturnya. Pemerintah agar tidak hanya mendesak, tetapi juga memfasilitasi Pemprov Papua dan Papua Barat untuk menetapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Istimewa (Perdasi) tentang dana otonomi khusus. Karena tanpa adanya aturan ini, pelaksanaan otsus di Bumi Cenderawasih dipastikan tidak akan berjalan optimal. Apalagi soal ini (Perdasus dan Perdasi tentang pembagian dan pengelolaan penerimaan dana Otsus) telah diamanatkan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Kita sama-sama menyadari bahwa setelah 11 tahun Otsus diberlakukan di Papua, tingkat kesejahtaraan warga Papua belum mencapai target yang diharapkan. Daripada terus-menerus tersandung pada batu yang sama, mari kita singkirkan batu sandungan itu, agar ke depan, dalam kurun waktu yang masih tersisa (masih ada sisa waktu 14 tahun) kita lebih serius dan intens menata dan berbenah. Mari kita bangun Papua dengan cinta karena mereka adalah bagian dari kita. [Sarjito]

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s