Zona Berita

Asosiasi Pengusaha Papua dan UP4B Akan Buat MoU

Asosiasi-Asosiasi Pengusaha Papua bersama UP4B saat bahas Perpres No.84/2012 di  Hotel  Aston, Jayapura, Sabtu (1/12).

       Asosiasi-Asosiasi Pengusaha Papua bersama UP4B saat membahas Perpres No.84/2012                  di Hotel Aston, Jayapura, Sabtu (1/12/2012).

JAYAPURA -Zona Damai: Dalam rangka memberikan peluang bagipengusaha asli Papua agar bisa berperan lebih besar dalam  pembangunan di Tanah papua, Asosiasi-Asosiasi Pengusaha  Papua  bersama  Unit  Percepatan Pembangunan Papua dan Papua  Barat  (UP4B)  telah  membuat Memorandum  of  Understanding (MoU). MoU itu juga sekaligus untuk mengimplementasikan Perpres No.84/2012.

Hal itu disampaikan Juru Bicara UP4B  Amiruddin  di Jayapura, Minggu (2/12/2012).   Menurutnya, MoU yang dibuat tersebut ditujukan untuk memaksimalkan pengawasan dan pengendalian proses pengadaan barang dan jasa secara langsung sebagaimana diatur oleh Perpres No.84/2012. Lebih jauh, MoU tersebut ditujukan untuk meminimalisir KKN.

Merespon kehadiran Perpres 84/2012, Ketua Kadin Papua Drs. John Kabey  menyampaikan, Asosiasi   Pengusaha Papua perlu membentuk  Crisis Center untuk memfasilitasi jika terjadi konflik norma. Disamping itu Asosiasi-asosiasi  juga perlu menyusun  pusat  data base yang lengkap tentang keanggotaan agar bisa menata dan melatih anggota untuk meningkatkan kehandalan keahlian dan manajemen.

Wakil  Ketua  UP4B  Edward Fonataba  juga menegaskan, percepatan hanya mungkin dilakukan dengan pemihakan dan pendampingan, serta pengawasan dan pengendalian, untuk itu dibutuhkan pengecualian.
Perpres No.84/2012 adalah pelembagaan pengecualian  tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala UP4B  Banbang  Darmono juga menegaskan,  Perpres No.84/2012 merupakan bentuk nyata dari hakekat Otsus  Papua.  Perpres No.84 juga merupakan hasil nyata dari dialog panjang dengan banyak stake holder selama ini.

Meski pun demikian Bambang Darmono juga mengingatkan, Perpres yang menunjukan keberpihakan kepada pengusaha asli Papua ini bisa menjadi momentum dan peluang untuk mengkoreksi kekeliruan yang terjadi selama ini. Namun, bisa jadi beban jika pengusaha asli Papua tidak siap dengan manajemen dan sumberdaya atau kapasitas yang tidak siap. Peran kepala daerah, Gubernur dan Bupati/Walikota juga sangat penting untuk mendorong implementasikan Perpres ini. Sebab kewenangan dan uang ada di SKPD2.

“Pengertian pengusaha asli Papua dalam Perprees No.84 ini sesuai dengan pengertian yang diatur oleh UU Otsus bagi Papua, sebab Perpres ini bertujuan memperkuat  Otsus Papua,” kata Bambang Darmono. [Bintang Papua]

Categories: Zona Berita

Tagged as: , ,

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s