Zona Berita

Mabes Polri Bantu Rp2,8 M Modal Berantas Korupsi di Papua

Direskrimsus Polda Papua Kombespol Drs. Setyo Budianto, SH,MH menandatangani MoU Anggaran Rp 2,8 Miliar untuk Pemberantasan Tipikor di Papua disaksikan Direktur III Tipikor Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Drs. Nur Ali di Polda Papua, Jayapura, Kamis (8/11/2012)

JAYAPURA—Zona Damai: Upaya Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian MA untuk memberantas korupsi di Papua mendapat dukungan dari Mabes Polri, tidak tangung-tanggung Mabes Polri melalui Direktur III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mabes Polri Brigjen Pol Nur Ali, memberikan dana sebesar Rp 2,8 miliar untuk modal Polda Papua memberantas korupsi.

Dana yang akan digunakan membersihkan tanah Papua dari korupsi diterima langsung oleh oleh Direktur Reskrim Khusus Kombes Setyo Budiyanto dan disaksikan disaksikan Kapolda Papua, Kepala  Perwakilan BPKP Papua , Ketut S Merada, para  pejabat utama Polda Papua,  para Kasat Reskrim Polres Se Papua serta para penyidik Tipikor Polda Papua di Aula Rastra Samara, Polda Papua, Jayapura, Kamis (8/11) kemarin.

Dir III Tipikor Mabes Polri seusai penyerahan bantuan kepada wartawan mengatakan, bantuan dari Mabes Polri itu merupakan wujud dukungan penuh dari Kapolri atas upaya pemberantasan korupsi yang saat ini sedang digalakkan jajaran Polda Papua.

“Kapolri mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut sehingga selain membantu dalam bentuk dana, Mabes Polri juga siap membantu dalam bentuk tenaga baik itu penyidik maupun supervisi,” kata dia.

Diakui Nur Ali, Polda Papua merupakan satu-satunya Polda yang memperoleh dana bantuan terbesar yakni mencapai Rp 2,8 miliar dan jumlah tersebut sesuai dengan permintaan atau usulan yang diajukan.

Besarnya dana yang diterima itu karena untuk menyidik satu kasus diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp 169 juta, akibat letak geografis wilayahnya yang sebagian besar harus ditempuh melalui udara.

Mabes Polri siap membantu Polda Papua dalam upaya pemberantasan korupsi baik itu dalam bentuk dana maupun tenaga, tegas Brigjen Pol Nur Ali.

Sementara itu Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian secara terpisah menegaskan, pihaknya telah menargetkan satu Polres menangani satu kasus korupsi sehingga dalam akhir 2012 tercatat 29 kasus korupsi yang ditangani, sedangkan untuk jajaran direktorat reserse khusus Polda Papua menangani lima kasus sehingga seluruhnya berjumlah 34 kasus.

“Januari 2013 mendatang, kami akan mengevaluasi penanganan kasus korupsi yang ditangani Polres-Polres guna mengetahui permasalahan yang dihadapi,” kata Irjen Pol Tito seraya mengharapkan tidak ada anggota polisi di jajaran Polda Papua yang mencoba melindungi koruptor.

Dalam kesempatan itu Kapolda mengakui, upaya  ini tidak akan berjalan maksimal tanpa  bantuan dari BPKP, karena salah-satu unsur Tipikor mengarah pada kerugiaan negara dan itu sudah menjadi kewajiban BPKP  untuk menghitung berapa kerugiaan keuangan  negara.

“Paling  greget  untuk pemberantasan korupsi dari seluruh Polda di Indonesia adalah Polda  Papua yang mengajukan dana sampai Rp 2,8 Miliar. Ada Polda Maluku yang mengajukan dana Rp 370  Juta, Polda Sumut dan Polda lainnya. Angka ini ditentukan sesuai pengajuan dan tentunya ada arahan Kapolri ke beberapa daerah yang menjadi salah-satu indikator keberhasilan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Terkait membantu pemberantasan, Kepala BPKP Papua, Ketut S. Merada mengatakan, pihaknya siap untuk mendukung langkah Kapolda Papua seperti yang sudah disampaikan saat Rapat Koordinasi, 16 Oktober lalu.

“Saya  mendukung langkah-langkah Polda untuk  pemberantasan korupsi. Kita akan siapkan tenaga, seperti disampaikan Polda, kekurangan dana sampaikan ke pusat dan kami pun kalau kekurangan tenaga akan  minta ke pusat ataupun perwakilan terdekat. Itu komitmen BPKP untuk  memberantas korupsi di Papua,” tegasnya.

Soal jumlah kasus yang telah diaudit BPKP, Ketua mengakui jumlah kasus sesuai dengan permintaan Polda Papua sebagaimana disampaikan Direktur  Tipikor Bareskrim Polri.

“Kami cuma membantu dalam  rangka investigasi audit, kalau  proses penyilidikan tetap Polri. Jadi  BPKP tak melakukan audit seperti dulu, melainkan  minta  atas permintaan dari Polda maupun Kejaksaan untuk melakukan investigasi audit,  kemudian  perhitungan kerugian keuangan Negara,” jelasnya.

Disinggung soal berapa lama BPKP melakukan audit, dia menegaskan dalam proses audit, pihaknya kerap terkendala bukti-bukti yang ada.

Kata  dia, pihaknya  dalam mengumpulkan data tergantung di lapangan, karena berkaitan dengan Tipikor, biasanya susah mereka memberikan  data. “Jadi bagaimana kita bisa mengorek data secepat mungkin, sementara data kurang lengkap,” tukas  dia. [Bintang Papua]

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s