Zona Berita

Sejak 2007, Polisi Malaysia Tewaskan Ratusan WNI

KUALA LUMPUR-Zona Damai:Pekan lalu, ada empat orang yang ditembak oleh polisi Malaysia di Ipoh, Pulau Pinang, Malaysi. Dari empat orang yang dilaporkan ditembak mati  oleh kepolisian Malaysia itu, baru satu yang telah dikonfirmasi sebagai WNI.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hishammudin Hussein mengatakan, sejak 2007, kepolisian Malaysia sudah menewaskan 300 orang dan separuhnya adalah warga negara Indonesia. Demikian dilansir media online Free Malaysia Today.

Hishammudin melanjutkan, warga Indonesia berjumlah 151 orang dari 298 tersangka kriminal yang ditembak mati antara 2007 dan Agustus 2012. Dia menambahkan, 145 orang di antaranya tewas seketika.

Warga Malaysia menduduki daftar kedua korban tewas terbanyak dengan 134 orang, Vietnam (5), Myanmar (3), dan Thailand (2). Dalam waktu yang bersamaan, kepolisian Malaysia juga menewaskan masing-masing seorang warga Nigeria, Liberia, dan satu orang lagi tak diketahui kewarganegaraannya.

Sebagian besar kasus penembakan ini terjadi pada tahun 2008-2009. Pada 2008, sebanyak 58 warga Indonesia tewas. Adapun pada 2009, sebanyak 34 warga Indonesia lagi tewas tertembak peluru polisi Malaysia.

Pernyataan Hishammudin ini merupakan bagian jawaban tertulis kepada anggota parlemen Malaysia, Dr Michael Jeyakumar Devaraj.

Bisa Dilaporkan ke PBB

Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan aktivis change.org, Usman Hamid, mengungkapkan, Pemerintah Indonesia berhak melaporkan kasus penembakan WNI di Malaysia kepada Dewan HAM PBB. Pasalnya, penembakan oleh Polisi Diraja Malaysia itu masuk dalam ranah internasional sehingga harus ditindaklanjuti dengan lebih serius  oleh Pemerintah Indonesia.

“Pemerintah harus mengambil langkah bilateral dan multilateral terhadap kasus penembakan TKI ini. Kalau langkah bilateral dapat dilakukan antara Indonesia dan Malaysia, sedangkan multilateral dapat dilakukan dengan ASEAN ataupun tingkatan yang lebih luas, yaitu PBB. Indonesia berhak melaporkan kasus penembakan TKI itu ke Dewan HAM PBB,” ujar Usman di Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Usman memaparkan, di tingkat ASEAN, pemerintah harus meyakinkan Badan HAM ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission for Human Rights) untuk memberikan suara dan tidak pasif menyikapi hal ini. Indonesia wajib meyakinkan Badan HAM ASEAN untuk mengambil langkah monitoring terhadap proses hukum di Malaysia.

Sementara di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan Hak Asasi Manusia, pemerintah dapat mengupayakan agar kasus penembakan TKI diangkat di sidang Universal Periodic Review (UPR).
[KOMPAS.com]

2 replies »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s