Zona Berita

Kalimantan Utara jadi Provinsi ke-34, Papua Barat Tambah 2 Kabupaten Baru

Jakarta-Zona Damai: Rapat paripurna DPR RI, Kamis (25/10/2012) mengesahkan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi ke 34 di Indonesia. Kaltara daerah otonom baru hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Alie itu, Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan bahwa bersamaan dengan pembentukan Provinsi Kaltara itu juga disahkan empat kabupaten baru, yakni Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Pesisir Barat (Lampung), Kabupaten Manokwari Selatan (Papua Barat), dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat).

Menurut Agun, dengan disetujuinya lima RUU tentang pembentukan daerah otonom baru itu, DPR berharap pemekaran wilayah sebagai upaya menata daerah menjadi solusi untuk mengoptimalkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga lebih efektif dan efisien.

Pengisian Jabatan

Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, efektif pengisian jabatan di lima daerah otonom itu baru bisa lakukan pada tahun 2015.

“Pengisian setelah Pemilu 2014, karena DPRD juga belum dipilih, pemilihan kepala daerah juga belum dilakukan. Efektif pengisian baru 2015,” ujar Gamawan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10).

Menurut Gamawan, dalam waktu sembilan bulan ke depan akan dipilih pejabat-pejabat sementara untuk mulai menjalankan roda pemerintahan di lima daerah otonom tersebut. Untuk membangun sarana dan prasarana di daerah yang baru tersebut, provinsi induk atau kabupaten induk tetap harus memberikan subsidi.

Rawan Pencaplokan

Dalam konteks Provinsi Kaltara, sejumlah daerah memang rawan terhadap upaya pencaplokan atau pemindahan patok-patok tapal batas itu seperti di Sebatik dan Krayan (Kabupaten Nunukan) serta pencaplokan wilayah laut di kawasan Laut Ambalat.

“Selain itu juga banyak terdapat tenaga kerja Indonesia ilegal di Sabah dan Serawak yang rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi seperti ‘human trafficking’,” Kata Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa.

Secara geostrategis, Provinsi Kaltara merupakan pintu terbuka ke Malaysia (Sabah), Filipina Selatan, dan Brunei Darussalam. Provinsi tersebut dinilai berada pada posisi yang strategis sehingga dapat dikembangkan menjadi kekuatan nasional untuk menghadapi segala ancaman terhadap NKRI yang datang dari dalam maupun luar, langsung dan tidak langsung.

Namun, kata Agun, kondisi objektif di daerah perbatasan itu pada saat ini justru sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan secara perlahan mulai tereduksi semangat nasionalismenya.

“Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, daerah perbatasan sebagian besar merupakan daerah pedalaman yang tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan karena panjangnya rentang kendali dari pusat pemerintahan Provinsi Kaltim di Samarinda,” ujarnya. [Merdeka.com]

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s