Zona Berita

9 Gereja dan 5 Vihara di Banda Aceh Ditutup

Banda Aceh-Zona Damai: Sembilan bangunan gerena dan lima vihara di Banda Aceh akan ditutup karena tidak memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

Menurut Pergub 25/2007 itu,  membangun rumah ibadah dapat memperoleh izin jika mendapat persetujuan dari 120 warga sekitar, dengan jumlah anggota jemaat lebih dari 150 orang, mendapat pengesahan dari lurah/kecik, serta ada surat rekomendasi dari Departemen Agama setempat.

Persyaratan itu jauh lebih berat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Dua Menteri yang mewajibkan ada 90 anggota jemaat, dengan dukungan 60 warga sekitar.

Ketentuan ini mendapat tanggapan dari dua anggota DPR RI, Eva Kusuma Sundari dan Nurul Arifin.

Tindakan Subversif

Menurut Eva, penutupan 9 gereja dan lima vihara itu dinilai sebagai tindakan subversif terhadap konstitusi yang menjamin kebebasan setiap warga untuk beribadah.

Tindakan tersebut bertolak belakang dengan sikap dunia internasional yang menjadikan Indonesia sebagai model Islam yang moderat. Selain itu, kata dia, tindakan Pemkot bertentangan dengan Islam di Indonesia yang selaras dengan dasar negara Pancasila.

Eva Sundari

Eva menuntut agar Kementerian Dalam Negeri memberikan peringatan keras kepada Wali Kota Banda Aceh dan meminta segera membatalkan kesepakatan penutupan tempat ibadah itu. Menurut dia, tidak boleh ada peraturan yang mengalahkan perintah UUD 1945 bahwa pemerintah harus menjamin kebebasan beribadah.

“Masih banyaknya perilaku subversif pemimpin dan elite daerah terhadap prinsip empat pilar berbangsa merupakan kemunduran demokrasi Pancasila. Pemerintah pusat harus menyelenggarakan sosialisasi empat pilar bagi penyelenggara negara, terutama kepada kepala daerah,” ungkap anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Jangan Anggap Remeh

Sementara itu, Nurul Arifin dari Komisi II mendesak Pemerintah pusat segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah penutupan gereja dan vihara di Banda Aceh itu. Jika tidak, penutupan tempat ibadah itu akan menjadi preseden buruk yang bakal diikuti oleh pemerintah daerah lain.

“Jika perkara ini dianggap remeh oleh pemerintah pusat, maka hal ini akan menimbulkan luka terpendam bagi banyak orang. Apa jadinya jika misalnya di Papua kejadian sebaliknya menimpa umat muslim?,” kata  Nurul.

Nurul mengaku prihatin atas maraknya penutupan tempat ibadah, khususnya gereja di banyak tempat di Indonesia. “Seringkali kita tidak berempati dan lupa bahwa mereka saudara-saudara kita. Kemajemukan itu anugerah dan kekuatan kita sebagai bangsa,” kata dia.

Menurut Nurul, pemerintah Aceh memang selalu ingin berbeda dengan pemerintah pusat dalam pembuatan peraturan. Pemerintah pusat, kata dia, seharusnya bersikap tegas atas Pergub itu lantaran masalah agama menjadi urusan pemerintah pusat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kita harus melawan intoleransi yang semakin masif. Paling tidak modal awal adalah implementasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme yang dilandasi pentingnya menghargai pluralisme untuk menyelamatkan NKRI,” pungkas Nurul. [Disari dari Kompas.com]

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s