Zona Berita

Penanganan Korupsi di Papua Akan Disamakan Terorisme

JAYAPURA—Zona Damai: Para koruptor yang selama ini terkesan dibiarkan bebas berkeliaran di Papua, sudah harus hati-hati. Pasalnya, Kapolda Papua, Irjen Pol Drs M. Tito Karnavian, MA sudah berkomitmen memerangi korupsi di Papua.

Dalam upaya memberantas kasus korupsi di Papua, Polda Papua akan menggunakan system yang dipakai Densus 88 Antiteror dalam menangani terorisme di Jawa dan Bali. “Saya punya inspirasi membangunnya seperti Tim Khusus Penanganan Korupsi di Papua sebagaimana Densus 88 yang khusus berhasil menanggulangi terorisme dan narkotika di Jawa dan Bali, baik organisasinya, mekanisme kerjanya sampai prestasinya,” ujar Kapolda Papua Irjen Pol Drs M. Tito Karnavian, MA ketika Rapat Koordinasi Anti Korupsi mengusung topik Terwujudnya Komitmen Polda Papua Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Papua dan Papua Barat di Ruang Rasta Samara, Mapolda Papua, Jayapura, Selasa ( 16/10/2012).

Karena itu, pihaknya dalam pekan ini bertemu Kapolri untuk meminta dukungannya terkait penanganan kasus korupsi di Papua.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh Kapolres dan Kapolresta di Papua dan Papua Barat, diberi target minimal menangani 1 kasus korupsi hingga Desember 2012 mendatang. Dan siapapun pihak yang berupaya menghambat proses hukumnya terancam dipidana, dipindahkan atau dipecat dari jabatannya. Kegiatan tersebut yang dihadiri Ketua GIDI di Tanah Papua sekaligus Ketua Forum Tokoh Tokoh Gereja-Gereja di Provinsi Pdt. Lipius Biniluk, STh, Ondoafi Besar Kampung Waena Ramses Ohee, Ketua BEM Uncen Paulus Numberi, Asisten Pidana Khusus Kejati Papua Nikolaus Kondomo, SH dan Kepala BPKP Papua Ketut S Merada serta media massa.

Mantan Komandan Detasemen 88 Anti Teror Mabes Polri ini mengutarakan, upaya pemberantasan kasus korupsi dilakukan dua tahap. Masing-masing tahap jangka pendek mulai hari ini sampai Desember 2012. Sedangkan tahap jangka panjang mulai Januari 2013.

Menurutnya, pihaknya akan melakukan evaluasi pada awal Januari 2013, Polres mana yang memenuhi target menangani lebih dari 1 kasus korupsi, maka yang bersangkutan diberikan penghargaan yang disampaikan oleh masyarakat.
“Apabila Kapolresnya berada di Yahukimo, tapi dinilai berprestasi menangani kasus koorupsi, maka ia dipromosikan memimpin Polres yang banyak terjadi kasus korupsinya,” imbuhnya.

Sedangkan Polres mana yang tidak mencapai target maka pihaknya segera menurunkan Tim untuk memeriksa Kapolres. Bila terbukti yang bersangkutan menerima suap, maka segera diproses pidana atau dimutasikan.
“Saya minta Kapolres jangan jadi tukang peras. Panggil pejabat yang berindikasi korupsi dan di-86-kan,” tukas dia.

Pihaknya memberikan waktu 3 bulan untuk meraih target baru. Apabila selama 3 bulan nilainya cukup bagus, maka pihaknya akan menggulirkan bola yang lebih besar lagi, yakni membentuk Tim Khusus Penanganan Kasus Korupsi.

Ketua GIDI yang juga Ketua Forum Tokoh-Tokoh Gereja Gereja di Provinsi Papua, Pdt. Lipius Biniluk, STh mengutarakan, kasus korupsi yang ditangani serampangan di Indonesia dan khususnya Papua menyebabkan rakyat Papua tak memiliki respons terjadap pemerintah pusat.

“Bila Pak Kapolda dapat menanggulangi kasus korupsi di Papua berarti dapat mengembalikan trust (kepercayaan) rakyat Papua terjadap pemerintah pusat,” tandas dia.

Ondoafi Besar Kampung Waena Ramses Ohee menegaskan, pemberantasan kasus korupsi ibarat membersihkan kebun. Kebun bila tak dibersikan maka rumput ilalang berlomba-lomba tumbuh dan otomatis mengganggu tanaman lainnya. Tapi bila rumput dan ilalang terus menerus dibersihkan maka dia akan memperlancar pertumbuhan tanaman lain.

“Kalau korupsi tak dibersihkan, maka dia akan sangat mengganggu proses pembangunan lainnya,” tukasnya.

Ketua BEM Uncen Paulus Numberi mengatakan, korupsi di Papua telah mencapai stadium tinggi, sehingga perlu penanganan tingkat tinggi yang didukung seluruh elemen masyarakat pasti dapat ditanggulangi.
“Kami mendukung 100 persen kebijakan Kapolda, karena. Faktor pemicu lambatnya pembangunan, kemiskinan dan penyakit adalah korupsi,”kata dia.

Asisten Pidana Khusus Kejati Papua Nikolaus Kondomo, SH mengatakan, pihaknya telah menangani kasus korupsi secara optmal. Namun pihaknya masih mengalami hambatan yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pidsus Kejati Papua 4 Jaksa untuk menangani kasus korupsi di Papua dan Papua Barat.

Kepala BPKP Papua Ketut S Merada mengatakan, ia mendukung sepenuhnya kebijakan Kapolda memberantas korupsi sekaligus dengan penuh tanggung jawab melaksanakan permintaan dari instansi untuk melakukan audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara akibat korupsi. [Bintang Papua]

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s