Zona Berita

Isu Genosida di Papua Terbantahkan

Oleh : Kanis WK *)

Zona Damai: Data-data penduduk asli Papua sesuai hasil Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010 tercatat jumlah penduduk di Provinsi Papua 2.83 juta jiwa, dan di Prov. Papua Barat 570 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut,  penduduk asli Papua tercatat sebanyak 2.159.318 (di Prov. Papua) dan di Papua Barat hampir 300 ribu jiwa (51,67%).

Angka itu diperoleh karena selama pelaksanaan Sensus Penduduk 2010 para petugas sensus mendapatkan tambahan tugas, yaitu menanyakan seputar asal suku kepada warga yang didata.  (Kompas.com, selasa 11 Januari 2011).

Sementara hasil riset Jim Elmslie dari University of Sydney tahun yang sama mencatat jumlah Orang Asli Papua di Propinsi Papua dan Papua Barat hingga tahun 2010 mencapai 3,612,85641.

Dalam laporan berjudul “West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: “Slow Motion Genocide” or not?” yang diterbitkan oleh University of Sydney, Centre for Peace and Conflict Studies, Jim juga melaporkan bahwa jumlah Orang Asli Papua pada tahun 1971 sebanyak 887,000 dan tahun 2000 meningkat menjadi 1.505.405. Sementara SP BPS Papua tahun yang sama (tahun 2000) menunjukkan jumlah penduduk asli Papua sebanyak 1.460.846 jiwa (Kompas, 15/06/2002).

Menurut perkiraan para aktivis Papua mestinya jumlah penduduk asli Papua bisa mencapai 6 juta jiwa. Angka itu mereka bandingkan dengan pertumbuhan ras Melanesia di negara tetangganya (PNG) yang saat ini mencapai 7,7 juta jiwa. Mereka juga membandingkan tahun 1969, penduduk PNG 2,5 juta jiwa, dan tahun 2000 meningkat menjadi 5.299.000 jiwa. Mengapa ras Melanesia di Tanah Papua hanya separuh dari PNG, menurut mereka lantaran telah terjadi upaya sistematis genosida oleh Pemerintah Indonesia (Tabloid Jubi,3 April 2008). Benarkah demikian ?

Faktor Penyebab

Para aktivis Papua lupa memperhitungkan bahwa ada banyak faktor penyebab mengapa penduduk asli Papua dari tahun 1971 hingga tahun 2000 pertambahannya tidak sampai 50 persen, sedangkan di PNG bertambah lebih dari 100 peresen. Beberapa diantaranya adalah masalah akses terhadap fasilitas kesehatan, masalah budaya, perang antar-suku, emigrasi akibat konflik politik di masa lalu, dsb.

Angka kematian bayi

Angka kematian bayi di Papua hingga kini masih tergolong tinggi. Hal itu pernah diungkapkan Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Papua Marthen Sagrim, SKM, M.Kes. Menurutnya, data tahun 2008 menunjukan angka kematian bayi di Papua mencapai 22 persen. Prosentase ini didasarkan pada angka cakupan pelayanan kunjungan bidan kepada ibu yang melahirkan nifas pertama (bayi baru lahir) yang hanya 32 persen di tahun 2008.”Ini artinya bahwa sebagian besar ibu-ibu hamil kita yang melahirkan belum ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih,” jelasnya sebagaimana dikutip Cenderawasih Pos.

http://www.batukar.info/news/angka-kematian-bayi-di-papua-masih-tergolong-tinggi

Hal ini juga dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Papua, Bagus Sukasuara, dan Direktur Bina Kesehatan Ibu Departemen Kesehatan RI, Sri Hermiyanti Yunizarman, pada diskusi panel Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Jumat (21/11/2008) di Jayapura, Papua.

Bagus mengatakan, angka kematian ibu melahirkan m

enurut data BPS Tahun 2006 di Papua sebanyak 396 per 100.000 kelahiran hidup dan kematian bayi sebanyak 52. Kondisi ini disebabkan antara lain kurangnya tenaga bidan atau tenaga kesehatan terlatih.

“Bidan di Papua kurang banyak. Untuk dapat menjangkau pelayanan sampai ke masyarakat di desa-desa, berdasarkan topografi daerah dibutuhkan tenaga bidan 300 sampai 1.500 orang. Untuk bertugas di Papua diperlukan sepatu yang bagus dan kaki yang kuat,” kata Bagus.

http://nasional.kompas.com/read/2008/11/21/18560181/Tinggi.Kematian.Ibu.Melahirkan.dan.Bayi.di.Papua

Budaya Melahirkan

dr. Anti Soleman

Budaya melahirkan di pinggir sungai dan mengungsikan wanita Papua yang hendak melahirkan di pondok yang terpisah dari rumah tinggal. Pengalaman Dr. Antie Soleman yang sudah 25 tahun membantu orang Papua di daerah pedalaman,sebagaimana dipublikasikan The Jakarta Post 6 Januari 2012.

http://www.thejakartapost.com/news/2012/01/06/antie-soleman-fighting-papua0.html

 

Dokter wanita berusia 60 tahun ini hingga kini masih menemukan perempuan Papua menggunakan metode “tradisional” melahirkan tanpa bantuan.

Di wilayah Arfak misalnya, seorang ibu yang siap melahirkan akan pergi ke pondok dan berjuang sendiri untuk melahirkan. Dua minggu kemudian, dia akan muncul dengan bayinya atau tanpa bayi. Jika ia datang sendirian, itu berarti anaknya sudah meninggal dan sudah dikuburkan.

Atau ketika lahir anak kembar, ibu itu harus menentukan untuk membunuh salah satu dan hanya membawa pulang salah satu dari mereka, karena ada keyakinan bahwa anak kembar adalah dua saudara yang akan tumbuh saling bermusuhan. Untung saja Dr. Anti jarang menemukan kasus lahir kembar di Papua. Di Mamberamo, seorang ibu yang akan melahirkan akan pergi ke sungai, berdiri di atas batuan padat dan memegang sebuah pohon di tepi sungai. Ketika darah mulai menetes buaya menunggu di bawahnya. Saat bayi muncul, sang ibu harus cepat merebut dan berbaring di pinggir sungai untuk memotong tali pusar. “Ibu dan kematian anak sangat tinggi di Papua,” ujar dr. Antie.
http://politik.kompasiana.com/2012/01/06/di-papua-masih-ada-ibu-melahirkan-di-pinggir-sungai/

Migrasi

Migrasi penduduk secara besar-besaran ke PNG dalam kurun waktu 1970-an akibat konflik politik di Tanah Papua. Ini diyakini sebagai salah satu sebab mengapa pertumbuhan penduduk PNG dua kali lipat lebih tinggi daripada penduduk Papua.

Setelah situasi politik mulai membaik dan terus kondusif hingga saat ini, arus repatriasi penduduk asli Papua yang pernah mengungsi ke PNG di masa lalu tampak sangat signifikan. Ribuan orang (repatrian) telah kembali ke kampung asalnya di Papua. Mulai dari hanya 65 orang hingga 6 ribu orang. Pemerintah Indonesia bersama Pemda-Pemda di wilayah Papua sudah menyiapkan sejumlah tempat pemukiman kembali bagi para repatrian ini, antara lain di Kampung Kwimi, Yabanda, dan beberapa tempat lainnya.

Pekan lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemkab Keerom (Provinsi Papua) mendapat permintaan dari Kepala Suku Senggi di PNG yang mengirim daftar calon repatrian mencapai 6.675 orang. Menurut Asisten I Pemkab Keerom, Drs.Syaharuddin yang juga dibenarkan oleh Anggota  DPRD Keerom Isack Yunam, mereka itu dulunya pada zaman Belanda lari ke PNG karena takut ditangkap tentara Belanda. Mereka kemudian lari dan hidup di hutan belantara di wilayah PNG. Semakin lama jumlah mereka terus meningkat dengan bertambahnya anak-cucu mereka.

http://bintangpapua.com/headline/22861-mereka-warga-papua-yang-lari-ke-hutan

Arus repatriasi ini sudah dimulai sejak tahun 2007, semenjak Gubernur Papua Barnabas Suebu sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia berkunjung ke Port Moresby untuk mengajak Warga Papua yang masih ada di pengusian untuk kembali ke kampung halamannya. Bila mereka mau ke Papua, demikian Janji Suebu, mereka akan dijamin hidupnya.

Peter Parera (76), salah satu repatrian, menuturkan, dia telah tinggal di Papua Niugini selama 34 tahun dan menikah dengan warga setempat. Bersama istri, sembilan anak, dan satu cucu, Peter akan kembali ke Jayapura.

”Saya dulu pergi karena orang-orang memaksa saya untuk ikut pergi ke Papua Niugini. Sekarang saya ingin pulang, ingin menggarap tanah di Jayapura,” kata Peter, yang bekerja di kantor pemerintah Papua Niugini.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Departemen Luar Negeri Teguh Wardoyo mengatakan, banyak WNI di Papua Niugini yang ingin kembali karena mereka tidak lagi memiliki tanah garapan sewaan di Papua Niugini. Tanah mereka dibeli para pengusaha dan mereka kehilangan tanah yang menghidupi mereka. Banyak pula di antara mereka yang merupakan pelarian politik, yaitu tokoh atau anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau orang-orang yang dikejar-kejar oleh anggota OPM karena tidak mau setuju dengan mereka.

”Pemerintah Papua Niugini beritikad baik membantu repatriasi WNI asal Papua dan Papua Barat. Repatriasi ini juga mengurangi beban pemerintah PNG,” ujar Teguh.

http://regional.kompas.com/read/2009/11/18/05020516/.320.WNI.Mulai.Direpatriasi.

Tetapi para aktivis Papua tampaknya lebih percaya kepada Pemerintah asing daripada kepada Pemerintahnya sendiri. Ini terlihat ketika ada kunjungan Dubes Swiss untuk Indonesia, Heinz Walker-Nederkoom ke Kampung Kwimi beberapa waktu lalu dan berdialog dengan warga eks PNG itu.

Pieter Welip, salah satu repatrian mengkeluhkan kepada Dubes Swiss bahwa apa yang dikatakan oleh Barnabas Suebu sebagai perwakilan dari Pemerintah Indonesia tiga tahun yang lalu di Port Moresby bahwa bila pihaknya kembali ke Papua akan dijamin rumah dengan semua barang tapi kenyataannya tidak ada sama sekali.

“Anak-anak repatrian yang berusia sekolah juga tidak sekolah dengan baik. Kami sudah lapor ke Dinas P dan P,” tambah Pastor John Djonga yang ikut mendamping Dubes Swiss dalam kunjungan itu.

http://politik.kompasiana.com/2012/05/26/isu-genosida-di-papua-terbantahkan-bag-2/

*) Kanis WK : kontributor Zona Damai di Papua

2 replies »

  1. Ya, yang paling akses terhadap pelayanan kesehatan adalah yang paling masuk akal, tingginya kematian ibu dan anak serta penyebaran penyakit AIDS/HIV yang paling tinggi di tanah air

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s