Zona Berita

Natalegawa Sampaikan Pandangan Indonesia di Dewan HAM PBB

Genewa-Zona Damai : Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan pandangan Indonesia terhadap kondisi toleransi agama di sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Sebelumnya Indonesia dituding sering melakukan pembiaran terhadap intolerasi yang dilakukan sekelompok orang terhadap agama atau ajaran tertentu. Tudingan ini dilakukan oleh beberapa kelompok kritis Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Dalam hal ini, Menlu Natalegawa mewakili Pemerintah Indonesia mengakui bahwa ada kelompok-kelompok yang selama ini menyampaikan pandangan yang keras dan cenderung ekstrem sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ini menjadi tantangan bagi Indonesia dalam tetap mempertahankan alam demokrasi di negeri ini.

Pandangan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada sesi dialog dalam kerangka Universal Periodic Review (UPR) Putaran Kedua, Sidang Sesi ke-13 Kelompok Kerja UPR Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss (23/05).

“Seperti negara demokrasi lainnya, baik yang telah mapan maupun yang sedang dalam transisi, kami sadar bahwa peningkatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia bukan tanpa tantangan,” kata Natalegawa dalam kutipan pidato yang disiarkan Kementerian Luar Negeri RI.

Dalam pidatonya, Menlu Natalegawa tidak secara rinci menanggapi isu-isu tersebut. Namun, dia mengakui bahwa perlindungan HAM di Indonesia bukan tanpa tantangan. “Alam demokrasi yang membawa kebebasan telah memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki pandangan keras dan cenderung ekstrim untuk mengeksploitasi ruang demokrasi untuk kepentingan kelompok tertentu, bahkan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri, yaitu dengan mengedepankan intoleransi relijius dan memicu konflik-konflik komunal,” kata Natalegawa dalam kutipan pidato berbahasa Inggris.

Bagi Indonesia tantangan tersebut dirasakan semakin besar mengingat keragaman etnis, budaya dan agama serta bentuk geografis Indonesia. Namun komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM tidak akan berjalan di tempat apalagi bergerak mundur.

“Untuk melakukannya, sangat penting bahwa kita berbicara sebagai satu kesatuan. Secara obyektif mengakui di mana kesenjangan dan kekurangan masih lazim, namun yang paling penting, memberikan dorongan dan dukungan kepada upaya-upaya positif untuk menekan intoleransi” lanjut Natalegawa.

Dialog dengan Dewan HAM PBB ini menyusul Laporan Nasional yang telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia pada bulan Februari 2012 yang berisi antara lain berbagai upaya Pemerintah RI dalam memajukan dan melindungi HAM di tanah air, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi, dalam kurun waktu 2008-2012.

Dialog dengan Dewan HAM PBB juga diikuti oleh 13 negara anggota PBB lainnya seperti Inggris, Belanda, India dan Filipina. Dalam kerangka mekanisme UPR, semua negara anggota PBB, tanpa terkecuali, harus menjalani review atas kinerjanya di bidang HAM.

Pada Putaran Pertama UPR, telah dilakukan review terhadap seluruh 192 negara anggota PBB. Untuk Indonesia, dialog ini merupakan yang kedua kalinya, di mana putaran pertama telah dilaksanakan pada tahun 2008. [http://www.kabarinews.com]

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s