Zona Berita

OPM Juga Bisa Calonkan Diri

JAYAPURA – Zona Damai :  Keberadaan UU No. 21 Tahun 2001 yang diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2008 UU Otsus Papua bagi Provinsi Papua memberikan peluang bagi mantan Tahanan Politik dan Narapidana Politik (Tapol/Napol) bahkan pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur Papua periode 2012-2017 mendatang, hal itu tertuang dalam kekhususan UU Otsus.

Hal itu disampaikan, Jan Ayomi, Ketua Fraksi Golkar DPR Papua kepada Bintang Papua Senin (7/5) kemarin di Jayapura. “Peluang ini sangat terbuka luas bagi teman-teman mantan Tapol/Napol bahkan pimpinan OPM, tentu dengan prosedur yang sudah diatur dalam UU dan ini sudah dilakukan di Provinsi Aceh, namun kalau mantan narapidana karena kasus pidana umum tentu tidak boleh,” jelasnya.
Dijelaskan Jan, ada tiga persyaratan khusus yang diatur dalam UU Otsus terkait dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia putera asli Papua,  Mantan Tahanan Politik atau Narapidana Politik, dan Minimal berpendidikan Sarjana atau sederajat.
“Inilah keistimewaan atau kekhususan UU Otsus Papua, selain mendapatkan kesempatan yang luas dibindang lain juga kita mendapatkan hak politik yang luas yang tidak terjadi di Provinsi lain, kecuali Provinsi Aceh,” lejas.

Sehingga UU ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk membangun daerah  ini ke arah yang lebih baik, tentu dalam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR). Jan yang juga mantan Ketua Pansus Pilkada Gubernur lima tahun lalu, menjelaskan aturan yang memperbolehkan Tapol/Napol dan OPM tidak tertuang dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Kepala Daerah, tatapi di dalam UU Otsus, sehingga kepentingan dan hak politik masyarakat Papua harus ditampung dan disalurkan.
Namun meski hak politik yang luas ini diberikan, tentu ada aturan dan norma didalamnya, untuk diikuti para mantan Tapol/Napol dan OPM yang berminat membangun Papua dengan cara berpolitik dan Damai.
“Sudah terbukti di Aceh pimpinan GAM bisa mencalonkan diri menjadi Gubernur, bahkan menang dan saat ini sedang memimpin Aceh,” jelasnya.

Perdebatan
Disinggung tentang keputusan DPR Papua untuk melaksanakan bagian dari proses tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernu Papua, yang diperdebatakan bahkan ditentang banyak kalangan, Jan mengatakan tidak ada aturan atau UU yang dilanggar oleh DPR Papua, namun yang terjadi adalah saat ini DPR Papua sedang mengawal UU Otsus yang diberikan pemerintah Pusat untuk Papua berjalan di relnya.
“Soal tahapan Pilgub yang saat ini sedang berjalan, DPR Papua tidak melanggar satu aturan atau UU pun, justru DPR melakukan pengawalan jalannya UU Otsus di Papua,” terangnya.

Dalam tahapan proses Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan DPR Papua hanya pada tahapan Pendafaran, Persifikasi selanjutnya diserahkan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk mendapat pertimbangan, setelah itu dikembalikan ke DPR Papua untuk diserahkan kepada KPU agar dilanjutkan pada tahapan pemilihan dengan pencabutan nomor urut di TPS.
“apa yang dilakukan DPR Papua sesuai dengan Pasal 20 UU Otsus, bawah DPR Papua melalui sidang pleno akan mengusulkan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada MRP untuk mendapat pertimbangan,” ungkapanya.

Jika DPR Papua tidak ikut dalam tahapan, maka siapa yang akan melakukan tahapan atau mengatarkan para Balon Gubernur dan Wakil Gubernut tersebut kepada MRP untuk dimintai pertimbangan. Aturan ini dalam UU Otusus pasal 20 ayat 1 hal itu jelas.

“Penyelenggara Pilgub tetap KPU, DPR Papua hanya tahapan pendaftaran, verifikasi serta meminta pertimbangan MRP. Proses seperti ini yang dilakukan lima tahun lalu, juga dilakukan Papua Barat yang baru saja melaksanakan PIlgub,” jelasnya.

Dari semua peraturan Pilkada di Indonesia hanya pasal 139 PP No. 6 pada Bab ketentuan lalin-lain saja yang mengatur tentang penyelenggaraan Pilkada secara khusus berdasarkan UU Otsus di Papua dan Aceh, “ DPR Papua berpegang disitu, karena tidak ada mekanisme lain yang mengatur kekhususan ini, di dalam UU Otsus pasal 20 wewenang itu ada di DPR Papua bukan di KPU,” jelasnya.

Soal pencabutan pasal 7 yang menjelaskan bahwa proses Pilkada bukan lagi lewat DPR, Jan menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam pencabutan pasal itu adalah, pemilihan DPR bukan lagi wewenang DPR, melainkan dilakukan secara langsung oleh masyarakat, “setelah dicabut pasal 7 DPR tidak lagi melakukan pemilihan didalam ruangan, tetapi secara langsung oleh masyarakat di TPS yang diselenggarakan oleh KPU,” jelanya.

Meski mendapatkan perdebatan dan pertentangan atas kebijakan yang diambil, DPR Papua tidak menyurutkan langkah, dan tetap melanjutkan proses tahapan Pilgub dengan membuka Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yang tahapannya dimulai dari pengambilan formulir, sejak hari ini Senin (7/5) di DPR Papua melalui Pansus Pilgub Papua.  [bintangpapua.com]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s