Zona Hukum

Memahami Kasus Kekerasan di Papua

sumber : karikatur inilah.com

*) Refleksi 49 Tahun Integrasi Papua

Oleh : Ir. Sarjito

Dihitung dari 1 Mei 1963 semenjak Bendera Merah Putih berkibar di Tanah Papua menggantikan bendera UNTEA (PBB), Integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan RI sudah berusia 49 Tahun. Kurang satu tahun lagi, genap setengah abad. Dan selama itu pula, Tanah Papua seakan tak pernah absen dari berbagai kasus kekerasan.

Dalam evaluasi tentang 49 tahun integrasi Papua, media online lokal bintangpapua.com telah mewawancarai beberapa tokoh yang selama ini dinilai vokal menyuarakan masalah HAM di Tanah Papua, dan memberi judul berita terkait pendapat tokoh-tokoh tersebut sebagai berikut : Kekerasan Suburkan Aspirasi Papua Merdeka. Saya kutip beberapa pendapat mereka sebagaimana dipublikasikan media tersebut hari ini : http://bintangpapua.com/headline/22397-kekerasan-suburkan-aspirasi-papua-merdeka

Logika Terbalik

Menyimak pendapat tiga tokoh dalam berita tersebut, khususnya opini yang dibangun oleh dua pentolan Gereja Protestan di Tanah Papua (Pdt. Benny Giayai dan Pdt. Socratez Sofyan Nyoman) saya berkesimpulan bahwa mereka telah menggunakan “Logika Terbalik” untuk memahami kasus kekerasan yang terjadi di Tanah Papua. Sesungguhnya yang terjadi adalah “Aspirasi Papua Merdeka-lah yang Menyuburkan Kekerasan”. Mengapa ?

1. Kalau riwayat kekerasan di Tanah Papua dirunut, mana yang lebih dahulu ada : Aspirasi merdeka atau aksi kekerasan? Sejarah mencatat, ketika Belanda masuk ke Tanah Papua, mereka masuk dengan pendekatan agama, mewartakan Injil, bukan untuk membentuk negara. Itu bagian dari taktik penjajah (God, Gold, and Glory) karena faktanya setelah hati dan pikiran orang Papua ditaklukan dengan Injil, pelan tapi pasti, Bendera Netherland dikibarkan. Papua resmi menjadi bagian dari wilayah Kerajaah Belanda, seperti juga wilayah-wilayah Nusantara lainnya yang sudah lebih dahulu dikuasai Belanda. Kekerasan di Papua waktu itu relatif  tidak terjadi, karena sudah diredam melalui pendekatan agama Kristen, yang tentu saja mengedepankan perdamaian dan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Setelah Prolamasi kemerdekaan RI (satu paket dengan wilayah Papua), Belanda belum ikhlas melihat Republik muda melenggang bebas. Sumatera, dan sebagian Jawa masih diduduki, termasuk Papua.  Setelah satu demi satu wilayah dibersihkan dari pendudukan Belanda, tinggallah Papua.  Disini memang agak alot. Loby dan perundingan berkali-kali dilakukan, tetapi selalu mentok. Di pihak lain, membaca arus dukungan internasional terhadap Indonesia, Belanda menerapkan strategi lain: menanamkan dalam pikiran orang Papua bahwa Papua bukan bagian dari NKRI. Padahal Belanda termasuk negara perumus hukum internasional yang didalamnya berlaku azas Uti Possedetis Juris. Artinya, batas wilayah negara bekas jajahan yang kemudian merdeka, mengikuti batas wilayah sebelum negara tersebut merdeka. Itu berarti Papua (West Papua) otomatis beralih statusnya menjadi bagian wilayah Republik Indonesia sejak saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.

Coba bandingkan dengan pernyataan Pdt. Socratez Sofyan Yoman dalam berita di atas : Rakyat Papua sudah kehilangan kepercayaan kepada Pemerintah, dan yang ada hanya keinginan Merdeka. Ini dibuktikan dengan berkibarnya ribuan bendera bintang kejora diseantero Papua, 1 Mei kemarin tepat pada peringatan aneksasi Papua ke NKRI.

Secara tidak langsung, Pdt. Socratez mau melanjutkan perjuangan Belanda dulu, untuk tidak percaya kepada Pemerintah yang sah serta mendorong aspirasi Papua merdeka. Dengan dalih HAM, dan kebebasan berpolitik, Pdt. Socratez tentu lebih mudah memenangkan hati orang Papua ketimbang Pangdama atau Kapolda misalnya.

3. Kendati Belanda tahu bahwa Papua sudah merdeka bersama NKRI, namun dengan watak aslinya sebagai negara penjajah tetap ingin menguasai. Maka sebelum hengkang dari Tanah Papua, ia terlebih dahulu menanamkan bibit-bibit perpecahan. 1 Desember 1961 Belanda membentuk negara boneka dengan nama Netherland New Guinea, ibukotanya di Port Numbay (sekarang Jayapura) serta membentuk pasukan tentara yang menjadi cikal bakal TNP-OPM sekarang.

Faktanya, sampai sekarang tanggal 1 Desember di Papua selalu tegang. Masih banyak orang Papua yang meyakininya sebagai hari Kemerdekaan Papua dari penjajahan Belanda. Dan karena keyakinan itu pula, mereka (TNP-OPM) rela berbuat apa saja termasuk melanggar HAM dengan dalih “mempertahankan kemerdekaan”.

Maka, silahkan menyimpulkan sendiri : Apakah benar Kekerasan Suburkan Aspirasi Papua MerdekaatauAspirasi Papua Merdeka-lah yang Menyuburkan Kekerasan”.

Yang jelas, kita sepakat : Kekerasan di Tanah Papua harus segera dihentikan.

[Kompasiana]

http://hankam.kompasiana.com/2012/05/03/memahami-kasus-kekerasan-di-papua-dengan-logika-terbalik/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s