Zona Berita

OPM Eksis Karena Kebijakan ‘Setengah Kopling’

Zona Damai : Tewasnya seorang jurnalis lokal Leiron Kogoya, wartawan Papua Pos Nabire (grup Pasific Post) dalam insiden penembakan pesawat Trigana PK-YRF di Bandara Mulia, Ibukota Puncak Jaya, Papua Hari Minggu (8/4/2012), masih menyisakan duka yang dalam bagi para pekerja media di Tanah Air.

Sejumlah pernyataan keprihatian atas insiden itu sudah dilontar berbagai pihak, antara lain dari Menkopolhukam, DPR RI, serta dari rekan-rekan seprofesi Leiron Kogoya di Papua dan Sulawesi, yang mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka itu.

“Itu ulah OPM. Siapa lagi kalau bukan mereka yang kerap membuat kekacauan di sana, dan ini sudah berulang kali,” kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI M.Erwin Safitri. Pangdam juga menekankan, OPM bukan sekedar kelompok sipil bersenjata, melainkan kelompok separatis.

Puncak Jaya selama ini memang dikenal sebagai basisnya kelompok OPM bersenjata. Sejumlah aksi kekerasan menggunakan senjata api sudah sangat sering terjadi di wilayah itu. Tahun 2010 Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe pernah melontarkan pernyataan kesalnya, yakni meminta TNI untuk membombardir markas OPM di wilayah Puncak Jaya.

Kekesalan Lukas Enembe itu tentu saja beralasan. Lihat saja, selama tahun ini saja (2012) sudah tiga kali aksi penembakan dilakukan. Sebelum insiden penembakan pesawat Trigana tersebut, dua kejadian sebelumnya adalah penembakan terhadap seorang warga sipil (pendatang) bernama Kisma Rafiq (20 Januari 2012) di Kurilik, distrik Puncak Jaya, dan penembakan terhadap seorang anggota Brimob bernama Briptu Sukarno (28 Januari 2012) yang sedang berpatroli di Distrik Mulia.

Sementara kejadian sepanjang tahun 2011 lebih parah lagi. Setidaknya ada enam insiden berdarah terjadi di wilayah Puncak Jaya. Korban penembakan antara lain seorang tukang ojek benama Abdul Kholik (18 Oktober 2011), Sertu Kamaruzaman dari Kopassus (Tanggal 28 Mei 2011), Pratu Kadek Widana dari Yonif 751/BS (5 Juli 2011), Pratu Fana S. Hadi (3 Agustus 2011) yang tewas tertembak di dalam Helikopter milik Kodam XVII/Cenderawasih yang diberondong sekelompok warga sipil bersenjata di sekitar Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, serta Kapolsek Puncak Jaya, AKP Dominggus Oktavianus (24 Oktober 2011) yang juga tewas di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.



Aksi-aksi penembakan yang dilakukan OPM itu tidak bisa ditolerir lagi. Aksi-aksi itu jelas merupakan teror klasik di wilayah Papua, karena yang menjadi sasaran tembak mereka sudah semakin melebar sampai warga sipil, baik orang Papua asli dan lebih-lebih warga pendatang.

Maka sudah menjadi tugas Pemerintah dan lebih-lebih aparat keamanan (TNI dan Polri) untuk mengambil tindakan tegas, dalam rangka memberikan rasa aman kepada warga negara. Juga untuk menjaga kelanggengan dan keberhasilan pembangunan di Tanah Papua ini.

Jika OPM bersenjata itu dikategorikan sebagai ‘pemberontak’ maka seperti yang juga berlaku di negara lain, kelompok seperti ini harus ditumpas, apapun ideologi yang diusung oleh para pemberontak itu. Disinlah tugas militer untuk menghadapinya.

Namun jika aksi-aksi kekerasan mereka masih bisa ditolerir sebagai aksi kriminal maka solusinya adalah penegakan hukum secara adil dan konsekuen.

Namun, jika karena berbagai pertimbangan Pemerintah tampak enggan untuk mengambil sikap tegas, ini ibarat kebijakan setengah kopling. Dampaknya adalah keutuhan NKRI akan terus terancam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s