Zona Berita

Laica Marzuki: UU Minerba Lucuti Otonomi Daerah

Prof Laica Marzuki , Pakar hukum

Jakarta-Zona Damai : Pakar hukum Prof Laica Marzuki menyatakan bahwa pengaturan wilayah pertambangan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah melucuti konsep otonomi daerah.

“Pengaturan oleh UU Minerba telah melucuti konsep otonomi daerah yang seluas-luasnya,” kata Laica Marzuki, saat memberi keterangan sebagai ahli pemohon dalam sidang pengujian UU Minerba di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa.

Menurut dia, penetapan wilayah pertambangan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tetapi juga harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang wilayahnya dijadikan operasi pertambangan tersebut.

Untuk itu, Laica Marzuki meminta Pasal 171 ayat (1) UU Minerba, yakni sepanjang kata untuk mendapatkan pemerintah, juga harus diartikan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Pasal 171 ayat (1) UU Minerba selengkapnya berbunyi: “Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya penguasaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud Pasal 69 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, atau operasi produksi paling lambat satu tahun sejak berlakunya UU ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah”.

Pengujian UU Minerba ini dimohonkan Bupati Kutai Timur Isran Noor yang menguji sejumlah pasal dalam UU Minerba yakni pasal 1 angka 29, angka 30, angka 31, pasal 6 ayat (1) huruf e, dan ayat (2). Ada lagi Pasal 10 huruf b dan c, pasal 11-19, termasuk penjelasan pasal 15.

Menurut pemohon, pasal-pasal tersebut mengakibatkan pihaknya tidak dapat mengurus dan mengatur penetapan wilayah pertambangan yang ada di wilayah pemohon sendiri yang mempengaruhi pendapat asli daerah.

Pemohon menilai pasal-pasal itu menghambat kepala daerah untuk mengelola kekayaan sumber daya mineral dan batubara di wilayahnya, sebab penetapan WP, WUP, dan menetapkan luas dan batas WIUP menempatkan pemerintah pusat menjadi atasan dari pemerintah kabupaten-kota yang tak memiliki kewenangan untuk memutuskan.

Sementara pemohon mengklaim merasa berhak mengatur energi, sumber daya, dan mineral di wilayahnya sendiri sebab Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 sudah menyebut bahwa pemerintahan daerah mengatur pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan asas otonomi daerah masing-masing.[Antara]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s