Zona Tokoh

Ryaas Rasyid : Otda harus perkuat Pemda

Jakarta-Zona Damai : Pengamat politik Ryaas Rasyid mengatakan pemberlakukan otonomi daerah sejatinya bertujuan untuk memperkuat peranan pemerintah daerah (Pemda), sehingga pemerintah pusat bisa berkonsentrasi dalam perannya di pentas global.

“Pemerintah seharusnya menolak adanya upaya untuk penarikan kekuasaan (desentralisasi) dari daerah ke pusat, justru harusnya Pemda diberi kewenangan lebih, itu akan memberikan ruang lebih bagi pemerintah pusat untuk maju ke kancah global,” kata Ryaas ketika menjadi narasumber dalam sebuah acara diskusi bertema “Reformasi Birokrasi” di kediaman Ketua DPD RI, Irman Gusman, di Jakarta, Senin (12/3/2012) malam.

Ryaas menilai otonomi daerah harus terus didukung karena hal tersebut sejalan dengan reformasi birokrasi yang dicita-citakan bangsa Indonesia.

Namun, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Reformasi Birokrasi itu menilai sistem pemilihan kepala daerah secara langsung perlu dikaji kembali karena justru menjadikan pelaksanaan sistem demokrasi di daerah selalu tersandera oleh modal politik.

“Pemilihan langsung di daerah itu merupakan bagian dari suksesnya pelaksanaan pilpres secara langsung, padahal daerah sendiri belum tentu mampu melaksanakannya,” kata Ryaas.

Menurut Ryaas, proses pemilihan langsung kepala daerah telah menimbulkan dampak mahalnya biaya politik, sehingga rakyat yang selama ini sudah terbiasa dengan budaya politik uang tidak ada kesempatan untuk berubah.

“Argumentasi kasuistik semacam itu selalu batal oleh asumsi besar yang menjadikan demokrasi sebagai berhala, padahal kita juga harus mempertimbangkan persyaratan kondisional terhadap pelaksanaan demokrasi langsung itu sendiri,” katanya.

Ryaas mengatakan penataan sistem manajemen pemerintahan berhubungan erat dengan pelaksanaan demokrasi langsung tersebut, sehingga hal itu yang perlu dikedepankan saat ini.

“Sistem rekrutmen birokrasi yang berbasis kompetensi akan mendidik individu menjadi seorang profesional, bukan hanya birokrat yang harus menyenangkan atasannya,” kata Ryaas.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dimulai pada Juni 2005 dengan pemilihan pertama yang digelar di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memilih paket bupati dan wakil bupati.

Sejak saat itu, pelaksanaan pilkada selalu menjadi sorotan karena seringkali disertai dengan berbagai persoalan yang rumit seperti kecurangan pilkada, dugaan penyimpangan dana bantuan sosial, hingga sengketa terhadap hasil.

Namun, pada akhir Februari lalu Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, mengatakan pemerintah tengah mengkaji wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tingkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Sekarang sedang disusun rancangan undang-undang tentang Pilkada yang nanti mengatur pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, tidak lagi dipilih secara langsung,” kata Djohermansyah saat itu. [Jakarta (ANTARA News) – Pengamat politik Ryaas Rasyid mengatakan pemberlakukan otonomi daerah sejatinya bertujuan untuk memperkuat peranan pemerintah daerah (Pemda), sehingga pemerintah pusat bisa berkonsentrasi dalam perannya di pentas global.

“Pemerintah seharusnya menolak adanya upaya untuk penarikan kekuasaan (desentralisasi) dari daerah ke pusat, justru harusnya Pemda diberi kewenangan lebih, itu akan memberikan ruang lebih bagi pemerintah pusat untuk maju ke kancah global,” kata Ryaas ketika menjadi narasumber dalam sebuah acara diskusi bertema “Reformasi Birokrasi” di kediaman Ketua DPD RI, Irman Gusman, di Jakarta, Senin malam.

Ryaas menilai otonomi daerah harus terus didukung karena hal tersebut sejalan dengan reformasi birokrasi yang dicita-citakan bangsa Indonesia.

Namun, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Reformasi Birokrasi itu menilai sistem pemilihan kepala daerah secara langsung perlu dikaji kembali karena justru menjadikan pelaksanaan sistem demokrasi di daerah selalu tersandera oleh modal politik.

“Pemilihan langsung di daerah itu merupakan bagian dari suksesnya pelaksanaan pilpres secara langsung, padahal daerah sendiri belum tentu mampu melaksanakannya,” kata Ryaas.

Menurut Ryaas, proses pemilihan langsung kepala daerah telah menimbulkan dampak mahalnya biaya politik, sehingga rakyat yang selama ini sudah terbiasa dengan budaya politik uang tidak ada kesempatan untuk berubah.

“Argumentasi kasuistik semacam itu selalu batal oleh asumsi besar yang menjadikan demokrasi sebagai berhala, padahal kita juga harus mempertimbangkan persyaratan kondisional terhadap pelaksanaan demokrasi langsung itu sendiri,” katanya.

Ryaas mengatakan penataan sistem manajemen pemerintahan berhubungan erat dengan pelaksanaan demokrasi langsung tersebut, sehingga hal itu yang perlu dikedepankan saat ini.

“Sistem rekrutmen birokrasi yang berbasis kompetensi akan mendidik individu menjadi seorang profesional, bukan hanya birokrat yang harus menyenangkan atasannya,” kata Ryaas.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dimulai pada Juni 2005 dengan pemilihan pertama yang digelar di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memilih paket bupati dan wakil bupati.

Sejak saat itu, pelaksanaan pilkada selalu menjadi sorotan karena seringkali disertai dengan berbagai persoalan yang rumit seperti kecurangan pilkada, dugaan penyimpangan dana bantuan sosial, hingga sengketa terhadap hasil.

Namun, pada akhir Februari lalu Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, mengatakan pemerintah tengah mengkaji wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tingkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Sekarang sedang disusun rancangan undang-undang tentang Pilkada yang nanti mengatur pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, tidak lagi dipilih secara langsung,” kata Djohermansyah saat itu. [Antaranews]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s