Zona Berita

Pemimpin Tradisional serta Kepala Daerah di Yogyakarta tidak bisa dipisahkan

Yogyakarta-Zona Damai : DPRD Yogyakarta menolak usulan Kementerian Dalam Negeri tentang pemisahan kekuasaan di Yogyakarta.

Anggota DPRD Yogyakarta Arif Noor Hartanto mengklaim, mayoritas anggota DPRD serta sejumlah elemen masyarakat tetap menginginkan Sultan Hamengkubuwono serta Paku Alam menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Menurut dia, jabatan Sri Sultan dan Paku Alam sebagai pemimpin tradisional serta kepala daerah di Yogyakarta tidak bisa dipisahkan.

“Saya menyarikan dari pandangan berbagai elemen masyarakat, meang apa yang ditawarkan oleh Mendagri (seputar opsi pemisahan kekuasan) itu disikapi berbeda oleh elemen masyarakat. Menurut saya usulan itu diendapkan dulu dan apa yang akan diputuskan harus berdasarkan aspirasi dari masyarakat DIY dan bukan tafsiran dari Kementerian Dalam Negeri,” tegas Arif.

Dirinya meminta Komisi Dalam Negeri DPR RI menolak usulan pemisahan kekuasaan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkait polemik RUU Keistimewaan Yogyakarta.

Kemarin, Mendagri Gamawan Fauzi mengusulkan opsi pemisahan kekuasaan di Yogyakarta. Dengan opsi ini, Sri Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam menjadi pemimpin tradisional warga Yogyakarta sedangkan Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih melalui mekanisme pemilukada. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan perhatian khusus kepada keluarga Sultan berupa biaya hidup maupun hak protokol. Sebagai pemimpin tradisional, Sultan dan Paku Alam juga diberi kewenangan untuk melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. [KBR68H]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s