Zona Berita

Perlu Konsensus Rakyat di Papua

Staf Pengajar fakultas Sospol USTJ Jayapura

JAYAPURA-Zona Damai : Tahapan Pilkada Gubernur Papua oleh DPR Papua sesuai Perdasus No. 6 Tahun 2011, mendapat persetujuan dari Mendagri, meskipun belum final. Artinya, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dipilih oleh DPR Papua.

Penguatan statemen Mendagri ini menyusul masukan yang diberikan MRP kepada Mendagri Gamawan Fauzi, bahwa Pilkada di Papua dikembalikan kepada DPRP. Hal ini masih berhubungan langsung dengan pelaksanaan Pilkada Bupati di beberapa kabupaten pemekaran seperti Puncak ilaga, Tolikara dan Pilgub Papua Barat dianggap rawan konflik, bahkan pelaksanaan pilkada dibeberapa Kabupaten Pemekaran di Pegunungan Tengah Papua ini, berbuntut perang saudara.

Ketua MRP Timotius Murib pernah mengutarakan, sebaiknya Mendagri menerapkan Perdasus No. 6 ini secepatnya jangan menunggu hingga Bulan Agustus, meski penerapan perdasus serentak pada Agustus 2012 mendatang, namun untuk Papua baiklah lebih awal.

Terkait dengan itu, Staf Pengajar fakultas Sospol USTJ Jayapura, Bonifasisus Bao menyatakan, dari perspektif politik, undang undang no. 21 Tahun 2001 tentang Otsus tidak mengakomodir perkembangan dinamika Politik kekinian. Artinya bahwa organ negara, seperti DPRP, KPU, KEMENDAGRI, punya interpretasi tersendiri dalam melaksanakan pemilukada, karena dari kacamata mereka punya landasan hukum/aturan sebagai pedoman untuk bekerja. Ketika DPR Papua merasa bahwa sesuai amanat Undang undang Otsus, mereka berhak menyelenggarakan tahapan tahapan Pilkada, ujarnya.

“Disisi yang lain, KPU sebagai penyelenggara memiliki aturan/ dasar hukum juga dan berwenang melakukan itu, Inilah kemudian menjadi polemik di masyarakat karena kalau dua institusi ini tidak melakukan bergaining atau kompromi, good will, comon will, sama sama melepaskan diri dari egoisme Politik terkait dengan pilkada gubernur ini, maka rakyat akan bertanya tanya, ada apa dibalik ini semua”katanya.

Ia menilai, sah sah saja, bila pendapat tentang pelaksanaan Pilkada di beberapa kabupaten berbuntut konflik hingga Pilkada dikembalikan kepada DPR Papua guna meminimalisir konflik pilkada. Yang penting adalah adanya kemauan Politik dari semua elemen untuk menjalankan Otsus dengan baik. Sementara disisi lain, kita berada pada ranah demokrasi yang mengisyaratkan rakyat secara langsung memilih pemimpinnnya, dan itu diproteksi dalam undang undang”, ujarnya.

Menurut Bonifasius, bila Gubernur dan Wakil Gubernur dikembalikan kepada DPR Papua, maka diperlukan konsensus seluruh rakyat Papua terkait Pilkada dipilih oleh DPRP, karena rakyat akan bertanya, kenapa baru sekarang diwacanakan DPRP yang pilih Gubernur dan wakil gubernur, kenapa lima tahun lalu tidak?
“Yang jelas bahwa kedewasaan berdemokrasi itu butuh waktu, pengorbanan dan ongkosnya mahal,” ujarnya, Minggu (11/3/2012). [Binpa]

1 reply »

  1. TOLONG KAMI SEBAGAI MASYARAKAT ADAT DI PAPUA, MENOLAK PERPANJAGAN KEDUDUKAN INDONESIA DI TANAH PAPUA DEGAN MELALUI MELAKSANAKAN PILKADA ATAU PEMILIHAN UMUM. JANGAN MEMBERI RUANG DAN WAKTU UNTUK MEMBASMI MANUSIA PAPUA DIATAS TANAH MEREKA SENDIRI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s