PURWOKERTO-Zona Damai : Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Banyumas, Jawa Tengah, menolak rencana pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ketua PPDI Banyumas Sudarko menyatakan penyaluran BLT bakal memicu konflik di masyarakat dan membuat situasi desa menjadi kacau. “Pemerintah pusat harus tahu kalau penyaluran BLT membikin repot perangkat paling bawah, karena akan memicu kecemburuan antarwarga. Oleh karena itu, kami tegas menolak kebijakan tersebut,” katanya di sela-sela pertemuan dengan DPRD Banyumas, Senin (12/3).

Menurutnya, berdasarkan pengalaman pada 2008, penyaluran BLT justru menimbulkan keresahan di masyarakat dan memicu konflik antarwarga. Sebab, banyak warga yang merasa miskin tidak mendapat jatah BLT. Kondisi itulah yang kemudian membuat situasi desa tidak kondusif.

Selain itu, konflik yang muncul juga semakin mengendurkan kegotongroyongan di tingkat masyarakat bawah. “Mereka yang tidak mendapat jatah BLT tidak mau ikut kerja bakti, termasuk kegiatan yang diselenggarakan oleh desa. Jadi intinya, BLT itu justru membuat situasi desa yang telah kondusif menjadi kacau,” ujarnya.

Perangkat Desa Somakaton, Kecamatan Somagede, Prayitno, menambahkan penyaluran BLT juga berdampak kepada perangkat desa. Mereka sering menjadi sasaran kekesalan warga karena dituding sebagai penentu penerima BLT. Akhirnya, hubungan antara warga dengan perangkat menjadi tidak baik.

Ia mencontohkan, pada penyaluran BLT beberapa tahun silam, seorang warga mengancam perangkat Desa Kuntili, Kecamatan Sumpiuh, dengan senjata gara-gara tidak masuk dalam daftar penerima BLT. [MICOM]