Zona Sejarah

Sejarah PEPERA 1969


Oleh : Mayor Inf Tri Ubaya,S.H*)

Zona Damai : Sebuah daerah sebagian Tanah Air kita Indonesia, yang sebelum tahun 1946 disebut orang dengan nama-nama : Onim (Majapahit), Nova Okmini (Portugis), Nieuw Guinea, Irian Barat dan Papua, merupakan daerah seluas 416.000 km2, terletak membentang dari 130 derajat BT sampai 141 derajat BT dan garis katulistiwa hingga ±9 derajat lintang selatan meliputi lebih kurang 47 % dari seluruh Pulau Irian.

Sebuah daerah yang terdiri atas lapisan-lapisan pegunungan dari Timur ke Barat dan bermahkota tiga : Puncak Trikora, Puncak Jamin dan Puncak Jaya dengan salju abadinya, diselingi dengan lembah besar/kecil, untuk selanjutnya mengarai dan mendatar rendah di selatan. Pantai dan teluk-teluk yang indah permai, hutan belantara yang kehijau-hijauan membentang menyelimuti hampir seluruh pulau, rawa-rawa dan danau-danau yang berkilau kemilau bercermin matahari beserta sungai-sungai, berliku mencari jalan menuju ke laut yang dirajai oleh sungai Mamberamo di utara dan oleh sungai Digul di selatan, hampir seluruhnya beralaskan kapur dan lumpur, kesemuanya walaupun dengan serba kontras melukiskan suatu komposisi keindahan alam, karunia Tuhan. Komposisi keharmonisan alam dan antar penghuninya tersebut bahkan dilukiskan dalam tulisan Pim Schoorl, “Orang Papua umumnya Kristen yang bukan Papua Islam, kelompok dan agama yang berbeda-beda tersebut secara turun temurun hidup berdampingan dengan rukun. Pada tahun 1960 malah terbentuk partai politik bersama Kristen-Islam Perchisra (persatuan Kristen Islam Raja Ampat) (Pim Schoorl, 2001:523)

Di atas wilayah yang seluas ± 3 ½ kali Pulau Jawa, Pusat Pemerintahan Republik Indonesia, berdiamlah ± 3.593.803 orang penduduk( BPS sensus penduduk 2010), terpencar sepanjang pantai dan di lembah-lembah pegunungan, terdiri atas berpuluh-puluh suku yang menggunakan lebih dari 250 macam bahasa, bervariasi dalam kebudayaan. Menurut sejarah wilayah Papua mula-mula masuk daerah kerajaan Sriwijaya dan pada abad ke 14, dan pada abad 15 merupakan bagian kerajaan Majapahit yang menggantikan kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan terkuat di Nusantara. Pada tahun 1760 Belanda mengakui hak Sultan Tidore atas wilayah Papua, pengakuan mana diulangi lagi pada tahun 1779. Begitu pula Pemerintahan Inggris dibawah Sir Thomas Stamford Raffles dalam : “The Convension of 1814” memperkuat pengakuan hak Sultan Tidore tersebut. Pada tahun 1824 wilayah Papua dimasukkan sebagai bagian Karesidenan Ternate, dan dalam tahun 1861 dengan resmi atas persetujuan Sultan Tidore wilayah Papua dimasukkan sebagai salah satu wilayah jajahan Belanda : Nederlands Indie. Dalam tahun 1948 nama Nederlands Indie oleh Belanda dalam Undang-undang Dasarnya, diubah menjadi Indonesia. Begitu pula dalam laporan tahunan Belanda pada tahun 1948 dan 1949 kepada PBB tentang Indonesia, Belanda dengan resmi dimuka dunia (PBB) menyebut Papua sebagai bagian dari Indonesia.

penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Presiden RI

Sejarah mencatat bahwa pangkal segala sengketa tentang Papua antara rakyat Indonesia dengan Pemerintah Belanda berpangkal pada diingkarinya oleh Pemerintah Belanda fakta-fakta sejarah yang diciptakan oleh mereka. Pengingkaran Pemerintah Belanda atas fakta-fakta sejarah ini nampak didalam perundingan Konperensi Meja Bundar pada tahun 1949. Meskipun pasal 1 ayat 1 Piagam Penyerahan Kedaulatan pada tanggal 2 Nopember 1949 berbunyi : “Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat”.

Namun mereka masih menyisipkan dalam pasal 2 ayat (f) kalimat sebagai berikut : “Mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan azas supaya semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak akan timbul diselesaikan dengan jalan patut dan rukun, maka status quo Karesidenan Irian (Nieuw Guinea) tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedudukan-kenegaraan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland”.

Perutusan Indonesia bersedia menerima clausule tersebut atas dasar kepercayaan akan itikad yang baik dan kejujuran sama-sama bangsa yang Merdeka.(Salikin Soemowardojo,1970:7)

Sejak sebelum Konperensi Meja Bundar, maupun sesudahnya pendirian Pemerintah Indonesia sudah berkali-kali dinyatakan dengan tegas seperti antara lain tercantum dalam Kesimpulan Rencana Indonesia Komisi Irian Barat Indonesia tertanggal Scheveningan 1 Agustus 1950 :

C.13. “Bahwa tuntutan Nasional Indonesia hendak membulatkan Indonesia dengan daerah dan rakyat Irian Barat adalah berarti hendak menyempurnakan Persatuan Indonesia yang meliputi Tanah Air dan Bangsa Indonesia atas keinginan nasional yang tentu batas dan tujuannya yaitu sesuai dengan perbatasan Hindia Belanda dahulu”.

D.18. “Rencana tersebut berbunyi : Bahwa dengan pendirian ini maka kami Bagian Indonesia hak alamiah atas Irian Barat itu dapat dikuatkan dengan alasan-alasan sejarah, perekonomian, politik, geografi, strategi, dan lain-lain. Yang menjelaskan bahwa menyempurkanan kebulatan daerah Indonesia berarti menguatkan negara demokrasi Indonesia yang dibutuhkan oleh dunia Internasional”.

Rencana Pemerintah Belanda untuk tetap berkuasa di irian Barat makin jelas dengan tindakan memasukkan Irian Barat sebagai wilayah Kerajaannya dalam Undang-Undang Dasar mereka tanggal 19 Pebruari 1952. Atas reaksi dan desakan Pemerintah Republik Indionesia untuk membuka perundingan kembali pada tanggal 24 Juli 1953 Menteri Luar Negeri Belanda menjawab, bahwa sebelum dapat diadakan perundingan dengan Pemerintah Republik Indonesia Belanda akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Australia. Akhirnya pada tanggal 14 April 1954 Pemerintah Belanda menyatakan terang-terangan tidak mau berunding lagi.

Karena ternyata perjuangan melalui Uni tidak berhasil maka Pemerintah Republik Indonesia menempuh jalan perjuangan melalui forum PBB. Permintaan perutusan Pemerintah RI kepada Sekjen PBB untuk memasukkan masalah Irian Barat sebagai salah satu acara dalam Sidang Umum tahun 1954, meskipun sudah diterima oleh Dewan Politik, akhirnya gagal, karena tidak memenuhi quorum 2/3 jumlah suara. Dalam tahun 1955 usaha ini diulang dan berhasil pada tanggal 15 Desember 1955 diputuskan sebuah resolusi Sidang Umum PBB sebagai berikut :

a. Setelah meninjau acara yang berkepala “Irian Barat”.
b. Mengharapkan bahwa soal itu akan diselesaikan secara damai.
c. Memperhatikan pernyataan bersama dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Nederland pada tanggal 7 Desember 1955, menyatakan harapan, bahwa perundingan yang dimaksud didalam pernyataan bersama tersebut diatas akan dapat berhasil.

Disamping usaha melalui PBB diintensifkan diadakan pula usaha-usaha pendekatan secara langsung terutama dengan negara-negara Asia-Afrika. Didalam Konperensi Kolombo tanggal 2 Mei 1954 di Kandy telah tercetus suatu pernyataan bersama mengenai kolonialisme antara lain dalam pasal 5 terdapat kalimat :”Para Perdana Menteri membicarakan soal kolonialisme, yang mereka sesalkan masih ada diberbagai-bagai bagian dunia. Mereka berpendapat, bahwa terus adanya keadaan seperti itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia dan merupakan ancaman bagi perdamaian dunia”.

Kemudian Konperensi Panca Negara : Birma, Sailan, India, Pakistan dan Indonesia pada tanggal 29 Desember 1954 di Bogor dalam komunike bersamanya tentang Irian Barat sudah lebih maju. Para Perdana Menteri kelima Negara dalam memperhatikan masalah irian Barat menyokong pendirian Indonesia dan mengharapkan sungguh Pemerintah Nederland akan segera membuka kembali perundingan dengan Republik Indonesia guna melaksanakan kewajibannya berdasarkan persetujuan-persetujuan yang dengan hikmat telah diadakan oleh mereka dengan Indonesia. Akhirnya maka dalam Konperensi Bandung atau Konperensi negara-negara Asia-Afrika yang diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan diikuti oleh 29 negara, benar dan adilnya tuntutan Rakyat Indonesia diakui, dan ke-29 Negara Asia-Afrika tersebut bersepakat membantu/menyokong pendirian Indonesia tentang Irian Barat.

Dilain pihak Pemerintah Belanda saat itu memperkuat diri. Pasukan-pasukan baru didatangkan lewat kutub utara karena RPA, Pakistan dan negara-negara Asia lainnya melarang pendaratan pesawat-pesawat Belanda yang mengangkut pasukan atau alat-alat perlengkapan perang. Keadaan makin tegang. Patroli-patroli oleh kedua belah pihak dilancarkan di daerah-daerah perbatasan perairan, yang kadang-kadang mengakibatkan terjadinya clash fisik. Pada tanggal 15 Januari 1962 pertempuran terjadi di laut Arafuru, yang mengakibatkan gugurnya Deputy PANGAL Komodor Laut (Laksamana Muda Anumerta) Jos Soedarso. Peristiwa ini merupakan peristiwa nasional yang kita kenal dengan nama “Peristiwa Aru”. Kemarahan Rakyat Indonesia memuncak. Seluruh potensi Angkatan Bersenjata dan ribuan Sukarelawan/Sukarelawati disiapkan. Keadaan benar-benar mulai gawat, Bahaya perang terbuka sudah hampir tidak terelakkan. Negara-negara besar mulai menaruh perhatian. Amerika serikat mengirimkan pesawat-pesawat pengintainya.

Pembahasan Bunker proposal di Villa Huntlands

Dalam keadaan kritis ini muncullah seorang diplomat Amerika, Duta Besar di India pada waktu itu, Elsworth Bunker dengan “Bunker Proposalsnya”. Pemerintah RI bersedia menerima usul-usul tersebut sebagai dasar penyelesaian pertikaian, dengan perkataan lain sebagai landasan penyerahan Kedaulatan atas wilayah Irian Barat dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia. Sebuah ultimatum Pemerintah RI kepada Pemerintah Belanda memaksa Belanda menerima perundingan atas dasar “Bunker Proposals” tersebut. Perundingan tersebut menghasilkan sebuah persetujuan “Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland Mengenai Irian Barat”. Persetujuan ini ditanda tangani pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York dan dicatat (taken note) oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusinya tanggal 21 September 1962 No. 1752 (XVII). Inilah yang biasa kita kenal dengan nama “Persetujuan New York” atau “New York Agreement”. Persetujuan tersebut terdiri atas 29 pasal dan mengatur 13 macam hal :

a. Pasal I mengatur tentang Pengesahan Persetujuan dan Resolusi Majelis Umum PBB.
b. Pasal II perihal Penyerahan Pemerintahan.
c. Pasal III s/d VIII mengatur Pemerintahan PBB
d. Pasal IX s/d XI Taraf Pertama Pemerintahan PBB
e. Pasal XII s/d XIII perihal Taraf Kedua Pemerintahan PBB
f. Pasal XIV s/d/ XXI tentang Pemerintahan Indonesia dan Penentuan Pendapat Rakyat
g. Pasal XXII s/d/ XXIII perihal Hak-hak Penduduk
h. Pasal XXIV Soal-solal Keuangan
i. Pasal XXV tentang Perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan terdahulu
j. Pasal XXVI tentang Kelonggaran dan Kekebalan PBB terhadap milik, uang, modal dan para pegawai PBB
k. Pasal XXVII tentang Ratifikasi
l. Pasal XXVIII tentang Waktu mulai berlakunya persetujuan
m. Pasal XXIX mengenai : Naskah Resmi Persetujuan.

Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditanda tangani pula Memorandum Pengertian Bersama mengenai Penghentian Permusuhan yang akan berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1962 dan Memorandum-memorandum lainnya mengenai soal-soal keuangan, surat-surat perjalanan, pembukaan kembali hubungan diplomatik antara Nederland dan Indonesia dan soal-soal detail lainnya.

Sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan ini, maka yang kami pandang perlu untuk diketengahkan kembali adalah pasal-pasal yang berhubungan seperti:

Pasal I Persetujuan tersebut berbunyi :
“Setelah Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Nederland sekarang ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Indonesia dan Nederland akan co-sponsor rencana resolusi dalam PBB yang mengandung ketentuan-ketentuan bahwa Majelis Umum mencatat persetujuan sekarang ini, memaklumi peranan Sekretaris Jenderal PBB dalam Persetujuan tersebut dan memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal PBB melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dalam persetujuan ini”,

sedang resolusi tersebut dalam pasal diatas berbunyi :
Majelis Umum menimbang bahwa Pemerintah-pemerintah Indonesia dan Belanda telah menyelesaikan pertikaian mereka mengenai Nieuw Guinea Barat (Irian Barat). Mencatat dengan penghargaan usaha-usaha yang berhasil dari pada penjabat Sekretaris Jenderal untuk mewujudkan penyelesaian secara damai ini.

Setelah memahami Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda tentang Nieuw Guinea Barat (Irian Barat),
1. Memperhatikan persetujuan itu,
2. Mengakui peranan yang diserahkan kepada Sekretaris Jenderal didalam persetujuan itu,
3. Mengusahakan kepada Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya didalam Persetujuan.

Jelaslah bahwa Persetujuan tersebut merupakan :
a. Sebuah Persetujuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda mengenai Irian Barat.
b. Persetujuan disetujui dan dicatat oleh Sidang umum sebagai suatu dokumen
c. Dalam pelaksanaan Persetujuan tersebut PBB memaklumi peranan dan memberi kuasa kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dalam Persetujuan tersebut
d. Bahwa Persetujuan sekarang ini merupakan persetujuan tentang Irian Barat yang lebih kuat, bahkan mengatasi segala persetujuan-persetujuan yang terdahulu.

Perihal tugas Sekretaris Jenderal PBB disebut :

a. Membentuk dan meletakkan dibawah jurisdiksinya :
Sebuah Badan Penguasa Pelaksana Sementara PBB (Unites Nations Temporary Executive Authority-Untea) yang menerima penyerahan Pemerintahan atas Irian Barat dari Pemerintah Belanda dan selanjutnya menyerahkan kepada Pemerintah Indonesia (Ps.II,IV dan XII).
b. Mengirimkan seorang wakil untuk mengadakan musyawarah singkat dengan Gubernur Nederland wilayah Irian Barat ) Ps. III).
c. Mengangkat seorang penguasa PBB yang dapat diterima oleh Pemerintah Belanda dan Indonesia (Ps. IV).
d. Memberi petunjuk-petunjuk kepada Penguasa Pelaksana UNTEA untuk menjalankan Pemerintahan (Ps. V)
e. Menyediakan Pasukan Keamanan bagi UNTEA yang dipandang perlu (Ps. VII)
f. Memberikan laporan lengkap kepada Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia dan atas kebijaksanaannya juga kepada Majelis Umum PBB (Ps. VIII)
g. Mengangkat seorang wakil dan stafnya untuk memberi nasehat, membantu dan mengambil bagian dalam mengadakan aturan-aturan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia mengenai soal Penentuan Pendapat Rakyat, yang harus dilaksanakan menurut kebiasaan Internasional (Ps XVII)
h. Melaporkan kepada Majelis Umum tentang pelaksanaan perwujudan Penentuan Pendapat Rakyat serta hasil-hasilnya.
Penyerahan Pemerintahan seperti dimaksud dalam pasal II Persetujuan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Aide Memoire U Thant kepada Indonesia mengenai Bendera dan Penyerahan Kuasa tertanggal 31 Juli 1962 yang dilengkapi dengan Aide Memoire tanggal 15 Agustus1962 yang berbunyi : Yang disebut dibawah ini adalah pengertian saja mengenai tata cara dari penyerahan kekuasaan atas Irian Barat :

1. Kekuasaan Pemerintah Nederland atas wilayah Irian Barat akan dihentikan pada saat Wakil Khusus Sekretaris Jenderal mulai memangku jabatannya. Pada hari itu juga bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dikibarkan.
2. Sejak hari tanggal itu juga penarikan dan pemulangan pasukan-pasukan bersenjata Nederland akan dimulai dibawah pengawasan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal dan akan diselesaikan secepat mungkin. Sambil menunggu pemulangannya pasukan-pasukan bersenjata itu tidak akan dipergunakan untuk operasi militer apapun.
3. Pada tanggal 1 Januari 1963 bendera Indonesia akan dikibarkan berdampingan dengan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.
4. Penyerahan kekuasaan kepada Indonesia akan dilaksanakan secepat mungkin sesudah 1 Mei 1963.

Amandemen pada Aide Memoire tertanggal 31 Juli 1962, penggantian dari pada ayat 3 sebagai berikut :
Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Nederland akan diturunkan, dan bendera Indonesia akan dikibarkan berdampingan dengan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Amandemen pada Aide memoire tertanggal 15 Agustus 1962, tata cara dibawah ini telah disetujui oleh Indonesia dan Nederland mengenai penyerahan kekuasaan atas Irian Barat :
1. Kekuasaan Pemerintah Nederland atas wilayah Irian Barat akan dihentikan pada saat Wakil Khusus Sekretaris Jenderal mulai memangku jabatannya. Pada hari itu juga bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dikibarkan.
2. Sejak tanggal hari itu juga penarikan dan pemulangan pasukan-pasukan bersenjata Nederland akan dimulai dibawah pengawasan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal dan akan diselesaikan secepat mungkin.
3. Pada hari penyerahan wilayah Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, bendera Nederland akan dikibarkan berdampingan dengan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan akan berkibar sampai tanggal 31 Desember 1962.
4. Penyerahan kekuasaan kepada Indonesia akan dilaksanakan secepat mungkin sesudah tanggal 1 Mei 1963.

Pemerintah UNTEA atas wilayah Irian Barat dilaksanakan berdasarkan Persetujuan tersebut dalam pasal VII s/d/ XIII. Dalam taraf pertama Pemerintah UNTEA mengatur penggantian penjabat-penjabat tertinggi Nederland dengan penjabat-penjabat bukan Belanda dan bukan Indonesia. Disamping itu sesuai dengan pasal X pemerintahan UNTEA berkewajiban mengadakan penerangan-penerangan secara meluas tentang persetujuan tersebut beserta akan dilaksanakannya penyerahan Pemerintahan kepada Indonesia dan akan dilaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat selambat-lambatnya pada akhir tahun 1969. Kepada penguasa UNTEA diberikan pula wewenang untuk mengeluarkan perundang-undangan yang dipandang perlu dengan bermusyawarah dengan Dewan-dewan Perwakilan yang ada sesuai dengan pasal IX Persetujuan tersebut.

Dalam taraf kedua Penguasa UNTEA diberi kebijaksanaan untuk menyerahkan Pemerintahan seluruhnya atau sebagian kepada Indonesia. Wewenang penguasa UNTEA akan berakhir pada saat penyerahan Kekuasaan Pemerintahan sepenuhnya kepada Indonesia (pasal XI). Pasukan-pasukan keamanan PBB akan diganti dengan Pasukan Keamanan Indonesia (Pasal XIII).

Penguasa UNTEA menyerahkan pemerintahan atas wilayah Papua kepada Indonesia


Pada umumnya Pemerintahan UNTEA melanjutkan Organisasi Pemerintahan dari zaman Pemerintahan Belanda, hanya dengan penggantian penjabat-penjabat dan nama-nama Dinas serta Urusan. Berangsur-angsur pegawai-pegawai Belanda meletakkan jabatannya dan meninggalkan Irian Barat. Dan berangsur-angsur pula tempat mereka diisi dengan pegawai-pegawai Republik Indonesia. Pegawai-pegawai Bangsa Belanda yang terakhir meninggalkan Irian Barat dalam bulan Maret 1963 dan pada tanggal 1 Mei 1963 Pemerintahan sepenuhnya diserahkan oleh Penguasa UNTEA kepada Republik Indonesia.(Salikin Soemowardojo, 1970:15)

Pembantu khusus Menlu untuk urusan Irian Barat Sudjarwo Tjondronegoro SH sebagai Ketua Kelompok Pelaksanaan Bidang Persetujuan New York telah mengeluarkan sebuah memorandum. Memorandum tersebut adalah merupakan suatu kebijaksanaan dan mencakup seluruh rencana kerja pelaksanaan PEPERA musyawarah. Dalam memorandum itu telah ditetapkan bahwa pelaksanaan PEPERA di Irian Barat akan dilakukan dengan cara yang demokratis. Cara tersebut telah mendapatkan pengertian yang baik dari Pemerintah Kerajaan Belanda dan Sekretaris Jenderal PBB U Thant serta utusannya Duta Besar Ortiz Sanz.
Memorandum ini meliputi, Pelaksanaan itu akan dilakukan di delapan (8) Kabupaten dan setiap kabupaten akan dibentuk sebuah badan atau Dewan Musyawarah Rakyat (Dewan Musyawarah Kabupaten) yang akan merupakan perwakilan dari seluruh kabupaten itu, yang lebih besar dari pada DPRD Kabupaten yang hanya berjumlah 25 orang (untuk setiap kabupaten) itu. Besarnya “Dewan Musyawarah PEPERA” itu disesuaikan dengan banyaknya jumlah unsur perwakilan yang mencakup seluruh masyarakat Irian Barat.

Unsur tersebut terdiri dari :
1. Unsur daerah : yaitu wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat daerahnya masing-masing misalnya per KPS, per Distrik dan lain-lain.
2. Unsur Parpol/Ormas : yaitu wakil-wakil yang dipilih oleh partai atau Organisasinya masing-masing.
3. Unsur Tradisionil : yaitu Kepala-kepala Suku/Adat yang berpengaruh dan merupakan pemimpin-pemimpin masyarakat Irian Barat secara tradisionil.

Besarnya perwakilan dalam Dewan Musyawarah PEPERA itu akan meliputi 750 orang pendududk diwakili oleh 1 (satu) orang wakil dari 800.000 jiwa penduduk seluruh Irian Barat, sehingga dengan demikian wakil keseluruhan dari Rakyat Irian Barat akan melebihi jumlah 1.000 orang dan ini adalah suatu jumlah perwakilan yang cukup besar. Tetapi karena jumlah penduduk setiap kabupaten ini tidak sama maka jumlah perwakilan setiap kabupaten akan berkisar 75 orang wakil untuk kabupaten yang jumlah penduduknya lebih sedikit dan 175 orang wakil untuk jumlah penduduk yang lebih padat. Maka berdasarkan perhitungan itu jumlah anggota Dewan Musyawarah PEPERA per kabupaten akan perperinci sebagai berikut :

Jayapura : Jumlah penduduk 81.246 – jumlah wakil 110
Teluk Cenderawasih : Jumlah penduduk 93.230 – jumlah wakil 130
Manokwari : Jumlah penduduk 53.290 – jumlah wakil 75
Sorong : Jumlah penduduk 86.840 – jumlah wakil 110
Fak-fak : Jumlah penduduk 38.917 – jumlah wakil 75
Merauke : Jumlah penduduk 141.373 – jumlah wakil 175
Paniai : Jumlah penduduk 156.000 – jumlah wakil 175
Peg.Jayawijaya : Jumlah penduduk 165.000 – jumlah wakil 175

Dengan demikian maka Jumlah Perwakilan adalah 1.025 orang

Sedangkan prosentase dan besarnya keanggotaan dari setiap unsur dalam Dewan musyawarah PEPERA itu tiap kabupaten diserahkan kepada penentuan oleh masing-masing daerah kabupaten. Cara pemungutan PEPERA didalam DMP (Dewan Musyawarah Pepera) itu dilakukan dengan cara musyawarah antara Pemerintah dengan Dewan tersebut. Yang diambil adalah kesepakatan dalam musyawarah tanpa ada pemungutan suara secara perorangan, dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan pasal XVII Persetujuan New York yaitu :
Tetap didalam RI atau Tidak (artinya, melepaskan hubungan)

Musyawarah-musyawarah di 8 Kabupaten ini akan dihadiri dan disaksikan oleh Duta Besar Ortiz Sanz sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PBB U Thant. Hasil keseluruhannya akan merupakan hasil “PEPERA” seluruh rakyat Irian Barat, hasil mana nantinya akan diberitahukan kepada DPRD Propinsi Irian Barat di Jayapura. Didalam DMP itu nanti maka anggota-anggota DPRD Kabupaten yang memenuhi syarat persetujuan New York, yaitu mereka yang telah merupakan penduduk/ rakyat Irian Barat sejak 15 Agustus 1962, akan merupakan inti (kern) dari pada DMP secara otomatis tanpa dipilih kembali oleh rakyat.(Salikin Soemowardojo,1970:35)

“Dewan Musyawarah PEPERA”, yang mewakili penduduk seluruhnya. Jadi kalau Dewan Musyawarah PEPERA suatu Kabupaten memutuskan tetap dalam RI, maka putusan itu dihitung sebagai putusan seluruh jumlah penduduk kabupaten. Dengan demikian nanti pada akhirnya (setelah musyawarah) semua “Dewan Musyawarah PEPERA” Kabupaten selesai dapat dihitung berapa jumlah penduduk yang ingin tetap dalam RI, berapa tidak. Proses Musyawarah ini disaksikan oleh Missi Ortiz Sanz. Sesuai dengan Persetujuan New York tugas Missi Oertis Sanz adalah “to asist, advies and participate in the aranggements” dari pada pelaksanaan PEPERA yang diadakan oleh Pemerintah RI atas tanggung jawab Pemerintah RI.

Missi Ortiz Sanz dalam memberikan “advies” itu adalah untuk membantu supaya Pemerintah RI dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan “Persetujuan New York” dan dengan “participation” diartikan “to be present” atau menyaksikan pelaksanaan tersebut. Tetapi yang berwenang memutuskan ialah Pemerintah RI yang memegang “sole responsibility”, tanggung jawab tunggal dalam pelaksanaan itu. Dalam proses pelaksanaan PEPERA Missi Ortiz Sanz dapat ikut hadir atau menyaksikan, baik dalam konsultasi dengan DPRD kabupaten, maupun dalam proses pembentukan “Dewan Musyawarah PEPERA” dan akhirnya dalam Musyawarah PEPERA itu sendiri.

Secara berturut-turut musyawarah PEPERA akan dilaksanakan menurut jenjang waktu yang sudah ditetapkan :

di Merauke ……………………tanggal 14 Juli 1969
di Jayawijaya ……………………tanggal 16 Juli 1969
di Nabire …………………….tanggal 19 Juli 1969
di Fak-fak ……………………tanggal 23 Juli 1969
di Sorong …………………….tanggal 26 Juli 1969
di Manokwari ……………………tanggal 29 Juli 1969
di Biak ………………………tanggal 31 Juli 1969
di Jayapura …………………..tanggal 2 Agu 1969

Musyawarah PEPERA ditiap kabupaten dihadiri oleh :
1. Ketua dan para anggota DMP
2. Menteri Dalam Negeri/Ketua Perutusan Pemerintah Pusat.
3. Menteri Luar Negeri
4. Utusan Sekretaris Jenderal PBB dipimpin oleh Duta Besar Ortiz Sanz
5. Beberapa Duta-Besar Negara-negara sahabat.
6. Wartawan-wartawan dalam dan luar Negeri.
7. Para Peninjau.

Sesuai dengan pasal XVIII-c Persetujuan maka DMP-DMP harus memusyawarahkan dan mennyusun jawaban atas pertanyaan yang di ajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia :
a. Apakah mereka tetap bersatu dengan Indonesia (whether they wish to remain with Indonesia).
b. Apakah mereka ingin melepaskan diri dari hubungan dengan Indonesia (whether they wish to sever theis ties Indonesia). Jawaban DMP atas nama rakyat yang diwakilinya adalah sah dan final.

Didalam tiap musyawarah Duta Besar Ortiz Sanz atas nama Sekretaris Jenderal P.B.B menyampaikan pesannya, pesan mana diberikan sebelum pembicaraan dalam musyawarah dimulai sebagai berikut :

Members of the assembly On behalf of Mr. U Thant, the Secretary General of the United Nations, I Would like to remind you of the following :On this solemn occasion You are going to be asked a question by the Government of the Republik of Indonesia.This is an important question regarding the future of West Irian. Of Yourself and the coming generation,And by answering this question you will not only speak for your self but also for all your people.This answer has to be clear and must state the true desire of the population.Do not hesitate to speak the truth and be faithful to the wishes of your own people.Thank you Mr. Chairman.

(Para Anggota Dewan Musyawarah, Atas nama Tuan U Thant, Sekretatir Jenderal PBB, saya ingin mengingatkan saudara-saudara akan hal-hal sebagai berikut :Pada kesempatan yang hikmad ini oleh Pemerintah Republik Indonesia akan diajukan kepada saudara-saudara suatu pertanyaan. Pertanyaan itu adalah sebuah pertanyaan penting, menyangkut masa depan Irian Barat, saudara-saudara sendiri, dan keturunan yang akan datang.Dan dalam menjawab pertanyaan ini saudara tidak hanya akan berbicara bagi saudara sendiri, tetapi juga bagi seluruh rakyat saudara. Jawaban ini harus jelas dan harus mewujudkan keinginan penduduk yang sebenarnya.Jangan ragu-ragu mengatakan yang benar dan setialah pada keinginan rakyat saudara. Terima kasih, Saudara Ketua).(Salikin Soemowardojo,1970:106) [Binpa]

*) Penulis adalah Kasi Lisainfo Pendam XVII/Cenderawasih

1 reply »

  1. Perlawanan Papua untuk pendudukan militer Indonesia telah konsisten setelah ‘Referendum PBB diamati lucu 1969 untuk mengkonfirmasi di Indonesia kedaulatan di Papua Barat dilipat “seperti tragedi Yunani, ditakdirkan kesimpulan,” mengirim telegram seorang diplomat AS. Sebagai resistensi tumbuh Soeharto mencoba taktik yang berbeda. Pada akhir 1969, ia menyerukan semua dua ratus ribu anak di Papua yang akan dihapus dan dikirim ke Jawa. Di sana mereka dapat kembali – dididik untuk menjadi orang Indonesia yang tepat. Karena saran dia, strategi yang dijatuhkan tetapi sejumlah pendekatan lain sedang digunakan untuk memusnahkan orang-orang benar-benar berbeda dengan orang Asia termasuk merek produk terbaru dari ‘lambat – genosida gerak’ kebijakan pembangunan yang disebut UP4B.It adalah alat terlambat untuk perlawanan sipil gerakan untuk kembali ke tanah – nol. Mungkin Indonesia bisa mencoba untuk melakukannya tanpa Papua Barat yang menyebabkan sakit kepala banyak untuk NKRI ….. mengapa menggantung ke Papua Barat tak diundang?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s