Zona Berita

Pemilukada Masih Diwarnai Politik Uang dan PNS “Nakal”

JAKARTA-Zona Damai : Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengungkapkan praktik politik uang dan ketidaknertalan pegawai negeri sipil (PNS) dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) sepanjang 2011 ini masih marak terjadi. Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Wirdyaningsih mengatakan, kedua hal tersebut adalah bentuk pelanggaran yang masih sering ditemukan oleh panitia pengawas pemilu di 53 kabupaten dan kota di Indonesia.

“Dalam catatan yang ditangani oleh Panwaslu dalam periode 2011 ini tercatat jumlah pelanggaran politik uang sebanyak 367 kasus, dan ketidaknetralan PNS mencapai 63 kasus,” ujar Wirdyaningsih dalam jumpa pers ‘Catatan Akhir Tahun 2011 Bawaslu’, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (20/12/2011).

Wirdyaningsih memaparkan, dalam catatan Panwaslu, kasus politik uang paling banyak terjadi di Kabupaten Wakatobi (48 kasus), Nunukan (37 kasus), dan Tanjung Jabung Timur (33 kasus). Menurutnya, pelaku pelanggaran politik uang tersebut diantaranya adalah tim sukses, warga biasa yang tidak jelas berkaitan dengan tim sukses, pemuka masyarakat, dan petugas PPS.

“Dan bentuk-bentuk pelanggaran itu biasanya adalah bujukan agar pemilih mencoblos pasangan calon tertentu dengan imbalan uang sejumlah Rp 20.000 hingga Rp 5.000.000. Selain itu ada juga dengan pemberian doorprize, pakaian, dan bahan makanan pokok,” katanya.

Sementara itu, untuk ketidaknetralan PNS hampir terdistribusi secara merata dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Sragen, Banjarnegara, dan Kediri dengan jumlah enam kasus di tiap daerah. Menurut Wirdyaningsih, kasus itu terjadi dalam berbagai bentuk diantaranya banyaknya PNS yang menjadi juru bicara kampanye, pejabat yang menyuruh bawahannya untuk memilih pasangan calon tertentu, serta pemasangan gedung untuk aktivitas tim sukses.

“Khusus untuk pelanggaran yang dilakukan PNS ini adalah masalah besar, karena biasanya itu langsung ditunjuk oleh atasannya. Sedangkan untuk menindak ini semua, menurut UU adalah atasannya, dan ini sama saja jeruk makan jeruk nantinya. Jadi dalam catatan kita, praktik-praktik ini semua masih sering terjadi dan harus menjadi perhatian oleh pemerintah pusat dalam hal ini KPU,” kata Wirdyaningsih. [KOMPAS.com]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s