Zona Berita

Otsus Papua, Anugerah atau Bencana?


Oleh : Pangi Syarwi *)

Zona Damai: SAYA terharu mendengar lagu ciptaan Franky Sahilatua yang petikan liriknya:
Tanah Papua tanah yang kaya,
Surga kecil jatuh ke bumi,
seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan.
Hitam kulit keriting rambut aku Papua biar nanti langit terbelahku Papua.

Lagu itu sering diputar di beberapa media TV swasta akhir-akhir ini.

Aceh ingin mardeka lewat organisasi Gerakan Aceh Mardeka, Papua ingin mardeka lewat perjuangan Gerakan Organisasi Papua Mardeka. Keduanya sama-sama punya keinginan mardeka, namun mengapa Aceh bisa diselesaikan dan tercipta kedamaian sekarang di sana, sementara Papua tidak?

Mengapa sulit mencapai kedamaian dan kesejahteraan di tanah Papua? Secara teoritis, konsep otonomi khusus sesungguhnya bagus. Dana otonomi khusus begitu banyak dikucurkan selama periode 2002 sampai 2010 sebesar Rp 28,8 triliun. Jabatan pemimpin (Gubernur dan Bupati) sudah diberikan kepada putra asli Papua. Selain itu, orang asli Papua sudah ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan di tanah leluhurnya sendiri. Namun apa yang salah dari semua pendekatan pembangunan ekonomi politik di tanah Papua selama ini?

Komplikasi Otsus Papua

Jalan panjang damai dan kesejahteraan di tanah Papua mengalami komplikasi yang sangat serius. Setidaknya ada lima akar persoalan. Pertama, kegagalan implementasi pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di antaranya adalah rumah sakit yang minim obat dan dokternya, serta sekolah-sekolah pun masih minim guru.

Kedua, untuk penyelesain kasus Papua belum ada lagi tokoh nasional yang dipercaya masyarakat Papua, seperti almarhum Gus Dur yang lebih bisa diterima oleh rakyat Papua. Pada tanggal 25 Januari 2010 almarhum Gusdur dikukuhkan sebagai bapak Demokrasi Papua oleh Dewan Adat Papua Gusdur yang berjasa besar bagi Papua, penyelesaian masalah Papua menjadi pendekatan yang dialogis dan menghargai HAM. Abdurrahman Wahid memberikan dukungan untuk menggunakan kembali nama Papua sebagai ganti Irian Jaya, memberikan izin untuk mempergunakan bendera Bintang Kejora sebagai bendera Provinsi Papua.

Ketiga, data hasil kajian demokrasi (Democratic Center) tahun 2010 Universitas Cenderawasih, menyimpulkan penyebab Otonomi Khusus Papua tidak berjalan efektif di antaranya permasalahan masih terjadi tumpang tindih aturan hukum yang dikeluarkan pusat dengan aturan perdasus dan perdasi.

Permasalahan menyangkut dimensi institusional (kelembagaan), yakni belum terbentuknya sejumlah institusi penting yang diamanatkan dalam UU Otsus seperti, pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Komisi Hukum Ad Hoc dan peradilan adat. Permasalahan belum optimalnya sinergisitas tiga pilar utama Pemerintah Daerah (Pemprov, MRP dan DPRP) di Papua.

Keempat, pemerintah pusat tidak serius, tegas dan berani untuk menyelidiki dan memeriksa elit atau pejabat pemerintahan daerah Papua yang terindikasi korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp319 miliar dalam penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) Papua. BPK hanya mengaudit 66,27% dana sebesar Rp19,1 triliun, ada indikasi penyelewengan dana otsus mencapai Rp319 miliar.

Kelima, kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik orang Papua, permasalahan menyangkut dimensi politik, menyangkut proses bergabungnya Tanah Papua ke dalam bagian NKRI. Artinya, anggapan pertama masyarakat Papua tentang ilegalnya hasil Pepera tersebut masih terus menguat. Anggapan tokoh masyarakat Papua, Pepera yang lama tidak fair dan memutarbalikkan sejarah Papua sebagai sebuah entitas. Sementara pemerintah RI tetap yakin hasil Pepera itu sah sesuai ‘New York Agreement’ 1962 dan Pepera ini pun sudah disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2505, pada tanggal 19 November 1969. Tidak ada yang harus diragukan.

Konflik Papua tidak bisa dipertahankan, dan harus diselesaikan secara serius. Kasus Papua menjadi lampu kuning bagi pemerintah, kalau pemerintah tidak punya itikad baik dan kesungguhan maka akan sama dengan proses terbentuknya Negara Sudan Selatan yang berpisah dari Republik Sudan (negara induk).

Apabila kita komperatifkan dengan Papua misalnya, maka polanya memiliki kemiripan. Pertama, wilayah Sudan selatan mayoritas beragama Kristen sementara, Republik Sudan mayoritas beragama Islam.

Kedua, Sudan Selatan memiliki SDA yang melimpah terutama dari minyaknya, di mana Republik Sudan sebagai negara penghasil minyak di dunia sebagian besar produksi minyaknya berasal dari wilayah Sudan Selatan. Ketiga, kurangnya pembangunan di wilayah Sudan Selatan mengakibatkan kesejahteraan tidak terwujud, sehingga menyebabkan konflik saudara yang berkepanjangan pasca mendapatkan kemerdekaan dari Inggris 1956. Padahal sebelumnya wilayah Sudan Selatan telah diberikan otonomi untuk mengurus wilayahnya, namun tetap berpisah dari Republik Sudan.

Sekali lagi, Otsus Papua yang diberikan oleh pemerintah pusat lebih sebagai solusi politik ketimbang solusi kesejahteraan. Itu sebabnya yang lebih kentara dari Otsus ini adalah proses politik untuk menekan aspirasi merdeka. Pada awalnya Otsus dianggap sebagai berkah besar untuk rakyat Papua, masyarakat memiliki ekspektasi yang sangat besar bahwa Otsus meningkatkan kesejahteraan, namun berubah menjadi bencana bagi rakyat karena salah kelola. Save Papua! [Mediaindonesia.com]

*)Pangi Syarwi : penulis buku Titik Balik Demokrasi, dan peneliti di Indonesian Progressive Institute

2 replies »

  1. integrasi papua ke dlm NKRI tidaklah serta-merta. Ada perundingan yg berarti pula ada dialog, melibatkan pihak netral, ada diplomasi yg dilakukan secara elegan oleh politisi2 top, ada proses politik mirip pemilu (referendum) yg diawasi badan dunia (PBB),dan ada pengesahan di tingkat sidang umum PBB, baru kemudian “diratifikasi” menjadi konstitusi RI.

    Tetapi opini yg dibangun oleh kelompok pro-M dan saat ini dipercayai sbg sebuah kebenaran di kalangan generasi muda papua adalah : “Indonesia telah Menyerbu lalu mencaplok wilayah papua” yg mereka sebut ANEKSASI….

    Maka sbg bangsa, mari kita ikuti peristiwa sejarah, karena dokumennya lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan. ABAIKAN saja opini yg mereka bangun…!!! bohong itu…!!!

    http://hankam.kompasiana.com/2011/12/19/mengenang-50-tahun-operasi-trikora/

  2. adanya berbagai pihak di wilayah papua bahwa bangsa indonesia telah merebut papua sebagai bagian NKRI, jelas hal itu merupakan pendapat yg salah, ada kelompok tertentu yg sengaja memutar balikkan sejarah tsb, hal itu karena para pengerak pro M yg berada di papua maupun luar papua telah meracuni para ormas maupun para pemuda papua saat ini, sehingga mereka gencar meneriakkan papua merdeka padahal hal itu salah, jelas papua merupakan bagian dari NKRI , Resolusi PBB No 2504 merupakan penegasan pengakuan PBB atas kedaulatan NKRI terhadap Papua, dan karena itu setiap upaya untuk memisahkan daerah tersebut dari NKRI merupakan penentangan terhadap hukum internasional yang berlaku, termasuk piagam PBB itu sendiri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s