Zona Berita

Kasus PT Silva Inhutani Lampung, Ditjen HAM Kirim Tim Pencari Fakta ke Mesuji

Keluarga korban kekerasan dan perwakilan warga Kabupaten Mesuji, Lampung, Kamis (16/12/2011), mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, didampingi ketua adat dan kuasa hukum mereka.


JAKARTA—Zona Damai : Sejumlah warga dan keluarga korban didampingi pengacara melaporkan dan menyampaikan bukti adanya pembunuhan keji yang terjadi pada akhir 2010 hingga awal 2011. Menurut mereka, kasus itu bermula dari perluasan lahan salah satu perusahaan sawit dan karet milik warga Malaysia.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman telah membenarkan adanya kasus tersebut. Kepolisian di Sumatera Selatan telah menetapkan enam tersangka dalam kasus bentrokan sengketa tanah yang terjadi antara warga Mesuji dan petugas keamanan perkebunan perusahaan itu, April 2011 lalu. Para tersangka, lima di antaranya adalah karyawan PT Sumber Wangi Alam (PT SWA) yang diduga membunuh dua orang warga Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, sedangkan satu tersangka diduga menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap lima karyawan PT SWA.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM mengirimkan tim pencari fakta ke Kabupaten Mesuji, Lampung, untuk mengecek kebenaran informasi soal pembunuhan keji di sana.

“Kami memutuskan untuk mengirim tim ke sana,” kata Direktur Jenderal HAM Harkristuti Harkrisnowo saat dihubungi pada Kamis (15/12/2011) malam.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan tim tersebut, Ditjen HAM kemudian akan mengambil sikap. Menurut Harkristuti, masalah pelanggaran hukum diserahkan ke pihak kepolisian. “Makanya hingga saat ini masih belum bisa mengeluarkan pernyataan atau sikap atas kasus itu,” ujarnya.

Terkait masalah ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi agar jajaran pemerintahan mencari solusi terbaik terhadap masalah ini. Presiden memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk melakukan pembuktian fakta dan pembenaran kasus Mesuji.

Seperti diberitakan, sejumlah warga di Mesuji menjadi korban pembantaian keji. Kasus ini bermula dari perluasan lahan salah satu perusahaan kelapa sawit dan karet milik warga negara Malaysia. Pembunuhan yang berawal dari konflik warga tersebut kemudian dilaporkan warga ke DPR.

Mengadu ke Komnas HAM

Keluarga korban kekerasan dan perwakilan warga Kabupaten Mesuji, Lampung, Kamis (16/12/2011), mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, didampingi ketua adat dan kuasa hukum mereka. Mereka mendesak Komnas HAM segera melakukan investigasi dan membuat rekomendasi kepada pemerintah atas kasus pembunuhan yang bermula dari sengeta lahan antara warga dengan perusahan sawit PT Silva Inhutani sejak 2003.

Komnas HAM mengaku sudah mengeluarkan rekomendasi terkait kasus kekerasan yang terjadi di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Mesuji, Lampung.

Komisioner Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo mengatakan, rekomendasi dikeluarkan setelah pihaknya menerjunkan tim investigasi di dua daerah itu untuk mengusut pembunuhan keji di Mesuji.
“Jadi, kita tidak diam, kita turun ke lapangan. Kenapa kekerasan ini bisa terjadi, salah satu kendalanya karena aparat setempat tidak melakukan langkah-langkah sesuai dengan permintaan dan rekomendasi Komnas HAM,” ujar Yosep.

Yosep mengatakan, salah satu rekomendasi yang paling penting adalah pemerintah harus membuat strategi untuk memastikan warga yang terusir dari lokasi permukiman karena sengketa dengan perusahaan itu dapat dikembalikan ke tempat asalnya. Menurutnya, pemerintah harus cepat melaksanakan hal tersebut agar berbagai konflik antara warga dan pihak perusahaan dapat diminimalkan.

“Rekomendasi ini sudah kita rekomendasikan ke Bupati, pemda, dan kepolisian daerah setempat. Bupati pernah menyatakan mau menyelesaikan, tapi sampai sekarang kan belum dilaksanakan,” kata Yosep.

Yosep mengharapkan agar pemerintah dapat segera menjalankan rekomendasi yang sudah dikeluarkan Komnas HAM itu. Komnas HAM akan terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya kementerian terkait untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerah tersebut.

“Ini memang harus dilakukan secara cepat oleh pemerintah untuk mengatasi soal itu karena warga-warga ini, khususnya di Kabupaten Mesuji, Lampung, sekarang tinggal di tenda-tenda, anak-anak tidak sekolah, lalu mencari mata pencarian juga susah. Sekarang mereka hidup terkatung-katung dibantu oleh organisasi sosial yang ada di sana,” ujarnya. [ KOMPAS.com ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s