Zona Berita

Buchtar Tabuni Harus Klarifikasi Sebut Presiden DPO

Ketua KNPB, Buchtar Tabuni dalam aksi Demo 10 Desember 2011

JAYAPURA—Zona Damai : Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Buchtar Tabuni saat peringatan Hari HAM Se-Dunia 10 Desember 2011 di Taman Imbi, Kota Jayapura menyampaikan keputusan Amnesty International yang menetapkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai seorang Kepala Negara yang tengah diburuh masyarakat internasional alias Daftar Pencarian Orang (DPO).

Pasalnya, SBY sebagai Kepala Negara harus bertanggungjawab terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia khususnya di Tanah Papua selama 10 tahun terakhir ini sebagaimana dilansir Bintang Papua Senin (12/12) ditanggapi Anggota Komisi A DPR Papua dr. Yohanes Sumarto di Jayapura, Rabu (14/12).

Menurut dia, pihaknya mempertanyakan pernyataan yang disampaikan Buchtar Tabuni itu merupakan pernyataan resmi dari Amnesty International atau bukan. Bila pernyataan tersebut bukan dari Amnesty International, maka pernyataan Buchtar Tabuni itu merupakan suatu fitnaan yang disampaikan kepada Presiden.

“Dalam KUHP Pasal 134 disebutkan bahwa penghinaan atau menghina Presiden RI termasuk didalamnya adalah memfitnah dalam bahasa asingnya Laster itu dikenakan pidana 6 tahun,” tandasnya. Dengan demikian, ujarnya, untuk membuktikan pernyataan Amnesty International itu sah atau tidak, maka Buchtar Tabuni perlu menyampaikan klarifikasi sekaligus menunjukan bukti atau setidaknya foto copi dari keputusan Amnesty International atau Mahkamah Internasional yang telah memutuskan SBY sebagai DPO.
Dikatakan dia, bila pihak Buchtar Tabuni tak bisa memberikan foto copi keputusan dari Mahkamah Internasional yang hendak menyeret SBY, maka alangkah baiknya Buchtar Tabuni menyampaikan klarifikasi terhadap pernyataannya sekaligus menyampaikan permohonan maaf sebelum aparat melakukan tindakan atau proses hukum.

“Meskipun sebetulnya dalam pidana tak ada maaf memaafkan, tapi setidaknya ada niat baik dari Buchtar Tabuni untuk mengakui kekhilafannya,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, keputusan Amnesty Internasional yang hendak menyeret SBY ke Mahkamah Internasional disebarluaskan keseluruh dunia oleh Benny Wenda, salah seorang tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kini menetap di Oxford, London (Inggris).

“Bila pernyataan hendak menyeret SBY ke Mahkamah Internasional merupakan keputusan Amnesty International tak masalah. Tapi bila datang dari seorang Benny Wenda adalah suatu fitnaan kepada Kepala Negara,” tukasnya.

Karena itu, kata dia, pihaknya menghimbau kepada aktivis pro kemerdekaan agar hati-hati terhadap suatu tindakan-tindakan tak boleh melanggar hukum seperti penghinaan kepada Kepala Negara bukan penghinaan kepada SBY secara pribadi.

Sementara itu, Juru Bicara KNPB Mako Tabuni yang dihubungi via ponsel pada Rabu (14/12) soal pernyataan Amnesty International disampaikan Buchtar Tabuni yang hendak menyeret SBY ke Mahkamah Internasional pernyataan Buchtar Tabuni berdasarkan laporan Organisasi Kriminal Internasional atau International Criminal Courge (ICC) mengeluarkan surat penangkapan atau International Criminal Warrant terhadap: Nama Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, Umur 62 Tahun. Telah melakukan tindakan openssive terhadap kejahatan kemanusiaan (Genocide) di Papua. (Sumber. http://www.freewestpapua.org).

Namun demikian ia justru tak menunjukan bukti bukti otentik keputusan Amnesty International yang hendak menyeret Presiden SBY ke Mahkamah Internasional. [ Binpa ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s