Zona Berita

DPR Setuju Perpanjang Waktu Tim Pemantau Otsus Aceh, Papua dan Papua Barat

Jakarta-Zona Damai : Permohonan untuk memperpanjang masa kerja Tim Pemantau Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No 21 Tahun 201 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua disetujui oleh DPR. Tim itu pun akan bekerja hingga tahun 2012.

“Karena masih banyaknya tugas yang belum terselesaikan, Tim Pemantau meminta perpanjangan waktu hingga 2012. Bagaimana, apakah setuju?,” tanya Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat memimpin rapat paripurna, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2011).

Semua anggota DPR pun bulat menyatakan setuju. Pramono akhirnya mengetukkan palu tanda disepakati permintaan Tim Pemantau yang dipimpin oleh anggota Komisi I DPR, Yorrys Raweyai.

“Tim Pemantau berkesimpulan bahwa pelaksanaan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No 21 Tahun 201 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua masih perlu perhatian khusus dari DPR mengingat masih banyak peraturan perundangan yang diamanatkan oleh kedua UU tersebut yang belum ditetapkan,” tutur Yorrys.

Dalam laporannya, Yorrys menyampaikan 3 poin pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Aceh. Pertama yaitu belum diselesaikannya semua peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang diamanahkan UU. Kedua, program pembangunan pasca tsunami oleh BRR dinilai sangat memprihatinkan.

“Masih banyak masyarakat korban tsunami yang belum memperoleh bantuan rumah,” ujar politisi Golkar ini.

Ketiga, lanjut Yorrys, persiapan pelaksanaan pemilu kepala daerah di Aceh yang akan diselenggarakan Februari 2012. Tim Pemantau pun berniat untuk mengawasi jalannya pemilu tersebut.

Sementara untuk di Papua dan Papua Barat, Tim Pemantau menyoroti 6 hal. Diantaranya:

1. Mendesak adanya penyelesaian Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.
2. Menilai penggunaan dana Otsus Papua dan Papua Barat tidak tepat sasaran dan rawan penyimpangan.
3. Tidak berjalannya komunikasi di antara institusi baik di Pusat maupun di daerah mengakibatkan semakin buruk kondisi politik di Papua.
4. Meminta kantor Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) dibangun di Papua agar lebih dekat dengan masyarakat Papua.
5. Menyikapi perkembangan sosial politik dan keamanan di Papua dan Papua Barat.
6. Masih ada jurang pemahaman antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat mengenai pemahaman implementasi UU Otsus.

“Tim juga akan diperkuat oleh Komisi I, III, VII dan IX untuk menangani permasalahan ketenagakerjaan dan keamanan di PT Freeport Indonesia,” imbuhnya. [ Detik.news ]

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s