Zona Berita

Otoritas Sipil Dipertanyakan

JAYAPURA–Zona Damai : Di era otonomi daerah, dan untuk di Papua, Papua Barat dan Aceh adalah Otonomi Khusus, kewenangan kepala daerah di tingkat Kabupaten/kota maupun provinsi lebih dominan dalam mengambil kebijakan di segala aspek yang ada di daerah.

Namun demikian, ketergantungan pemimpin suatu daerah, khususnya di Papua kepada Pemerintah Pusat terkesan masih lebih dominan. Sehingga otoritasnya pun dipertanyakan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Hal itu terungkap dalam jumpa pers dalam rangka hari Hak Asasi Manusia yang digelar di Kantor Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) Jumat (9/12), yang diselenggarakan Foker LSM Papua, Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Papua, Kontras dan AlDP.

Anum Siregar (Koordinator AlDP) bersama Pneas Lokbere (Kontras Papua), Victor Mambor (AJI Papua), Yusman Conoras (AlDP), Cory Silpa (AlDP), menyatakan bahwa, sepanjang tahun 2011 permasalahan hak asasi manusia di Tanah Papua meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pemerintahan sipil tidak mampu membela kepentingan rakyat bahkan terjebak dalam permasalahan institusional, penyelenggaraan poemerintahan yang tidak efisien serta sibuk dengan suksesi Pemilihan Gubernur,” tandasnya.

Untuk itu, Pneas Lokbere saat membacakan pernyataannya menyatakan :
1. Keprihatinan yang mendalam atas berbagai peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi sepanjang Tahun 2011 di tanah Papua.
2. Keprihatinan terhadap jalannya pemerintahan sipil karena tidak berhasil melindungi masyarakat dari berbagai peristiwa kejahatan kemanusiaan.
3. Kekecewaan terhadap kinerja aparat penegak hukum karena tidak mampu menunjukkan hasil kerja yang kongkrit dalam menyelesaikan berbagai kasus HAM berhkaitan dengan mengidentifikasi dan menemukan pelaku, motif dan jaringan kejahatan apalagi untuk memutuskan siklus kekerasan yang terjadi di Papua.
4. Perlunya segera melakukan reformasi sektor keamanan di Papua sebagai salah satu syarat mutlak untuk meminimalisir berbagai aksi kekerasan di Tanah Papua.
5. Perlunya membangun kesepahaman dan gerak yang sinergis dari berbagai pihak yang mendukung gagasan dialog sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan si Tanah Papua.
6. Dihentikannya berbagai aksi teror, intimidasi, kriminalisasi dan stigmatisasi terhadap gerakan demokrasi, khsusunya aktifis HAM.
7. Secara khusus pada kesempatan ini, kami mendesak agar Negara menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis. kami juga mendesak Pemerintah untuk membuka akses informasi seluas-luasnya bagi jurnalis lokal, nasional, maupun internasional di Papua. Negara harus bisa menjamin kebebasan pers serta mengusut dan mengadili pelaku kekerasan terhadap jurnalis di Papua. [ Binpa ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s