Zona Berita

Keputusan MK dan Geliat Panas Partai Aceh

oleh : Rafli Hasan

Zona Damai : Kemarin, Partai Aceh yang merupakan perwujudan dari mayoritas eks pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyelenggarakan Milad (Hari Ulang Tahun) tahunan yang dilaksanakan di berbagai pelosok Aceh sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jerih payah dan kerja keras para pejuang GAM dalam mewujudkan perdamaian di Aceh. Salah satu tokoh Aceh, Maleek Mahmood pada kesempatan MIlad GAM di Indrapuri menyatakan harapannya bahwa semua pihak tetap menjaga perdamaian Aceh dan bersama membangun Aceh untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Aceh demi kebaikan Aceh maupun Indonesia secara keseluruhan (http://atjehpost.com/nanggroe/politik/9849-mengapa-masih-ada-peringatan-milad-gam-ini-kata-malik-mahmud-.html). Selain itu, terkait dengan situasi politik yang cenderung memanas di Aceh pasca keputusan MK tanggal 24 November 2011 yang lalu, Maleek Mahmood menyatakan dalam pidatonya bahwa “Jika ada ulat-ulat atau batu kerikil, bahkan batu besar yang menghambat proses ini, maka harus segera dibuang (disingkirkan)”. Hal ini dapat diasumsikan sebagai konsistensi gerakan partai yang secara keras berpendirian untuk tetap menolak keputusan MK dan bahkan menentang keras keputusan tersebut yang dianggap bertentangan dengan UUPA dan MoU Helsinki.

Sementara itu, di tempat lain atau tepatnya Krueng Jawa pedalaman Kecamatan Geureudong Pase Aceh Utara “merayakan” milad dengan cara yang lain. 3 Orang tewas di tempat setelah diberondong senjata api oleh orang tak dikenal. Dalam kejadian tersebut, selain korban tewas juga terdapat 2 korban lainnya yang kritis dan beberapa lainnya luka ringan. Sebelum milad atau tepatnya tanggal 1 Desember lalu juga meledak granat di Wisma Lampriet Banda Aceh yang dikenal sebagai tempat tim sukses Irwandi-Muhyan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh melalui jalur perseorangan. Bulan Juli lalu, salah seorang tim sukses Irwandi sekaligus mantan panglima GAM Saiful Husen alias Pon Cagee juga mati ditembak orang tak dikenal. Masih banyak lagi peristiwa kekerasan yang mewarnai jalannya kehidupan politik di Aceh dengan berbagai cara maupun motif dan korbannya, mulai dari tokoh GAM, warga sipil (pasangan suami istri, anak kecil dan penjual emas) hingga warga Negara asing.

Latar Belakang Konflik Regulasi di Aceh

Setelah MK mengeluarkan putusannya beberapa waktu lalu, Partai Aceh meskipun sebagai pihak yang bukan sedang berperkara merasa kurang puas terhadap keputusan tersebut bahkan cenderung melawan keputusan lembaga resmi Pemerintah itu. Ketidakpuasan ini tentunya akibat syahwat politik yang tak terpenuhi semenjak qanun pemilukada Aceh 2011 yang diajukan oleh DPRA ditolak oleh Gubernur Aceh selaku eksekutif karena bertentangan dengan keputusan MK yang memperbolehkan calon independen untuk maju kembali dalam pemilukada 2011. Berbagai cara dan alasan dilakukan DPRA yang lebih dari 47% anggotanya adalah kader PA. Mulai dari menentang MoU Helsinki, UUPA, hingga bertentangan dengan Pancasila. Alasan yang mengada-ada terkadang sering dilontarkan demi menyampaikan maksudnya tersebut meskipun disadari bahwa mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia berkata berbeda dalam memandang keadilan.

Sebenarnya, menurut saya konflik regulasi ini merupakan kesalahan dari DPRA sendiri yang lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk merampungkan qanun pilkada pada tahun anggaran 2010 yang lalu hingga tertunda pada tahun anggaran 2011. Penundaan inipun tidak serta merta terselesaikan pada awal bulan tahun 2011, DPRA menundanya hingga pertengahan bulan dimana jarak waktu yang begitu dekat dengan rencana pelaksanaan pilkada 2011 yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Oktober 2011. Andaikan pada tahun anggaran 2010 DPRA berhasil merampungkan qanun tepat waktu, maka konflik regulasi ini dapat diselesaikan dengan kompromi yang bermartabat dan lebih berakal sehat. Kenapa saya katakan bermartabat dan akal sehat? Sebab setiap konflik sebaiknya diselesaikan melalui dialog, dalam dialog tentunya terdapat kompromi dimana di dalamnya ada “take and give” untuk saling mengerti dan memahami serta menghormati perbedaan sebagai warna dari demokrasi. Sayang yang terjadi justru sebaliknya, Perbedaan direspon dengan kekerasan sehingga hukum rimba “siapa kuat adalah sang pemenang” dikedepankan masing-masing pihak sehingga jauh dari akal sehat, karena menurut saya hanya orang-orang yang tidak berakal sehat yang mengabaikan hukum dan peraturan. Walhasil sesat hukum. Peraturan Mahkamah konstitusi no. 15 tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan pemilihan umum kepada daerah menyatakan bahwa semua yang bersengketa harus mematuhi apapun keputusan yang telah dikeluarkan MK.

Sikap Ambigitas Para Tokoh PA/Eks GAM

Sementara itu, para tokoh GAM yang rata-rata berpendidikan rendah berkecenderungan “memaksakan kehendak” dalam menerapkan cara-cara berpolitiknya yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penyampaian pesan politik disampaikan melalui cara-cara kekerasan dengan intimidasi, menyebar isu dan fitnah bahkan pembunuhan. Hal ini disebabkan oleh sikap para Tokoh elit GAM yang ambigitas (mendua). Di satu sisi mereka berbicara menjaga dan memelihara perdamaian namun di sisi yang lain mereka “membiarkan” (atau mungkin justru memerintahkan) “arus bawah” nya bergerak secara keras dan bergeliat panas. Memang tidak ada bukti apapun terkait dugaan saya tersebut, namun saya memprediksikan bahwa apabila para elit GAM/PA masih bersikap seperti saat ini maka harapan-harapan perdamaian akan sangat jauh dari kenyataan. Pernyataan Maleek Mahmood di atas dapat dijadikan gambaran umum “sikap” ambigitas elit GAM/PA.

Demikian saudara, ulasan saya di atas sebagai wujud kepedulian saya terhadap Aceh disertai harapan agar konflik di masa lalu tidak lagi terulang. Perdamaian di Aceh adalah harga mati, kita semua tidak menginginkan suasana konflik di Aceh sebelum tahun 2005 kembali terulang, dimana pembunuhan terjadi dimana-mana, pos militer di berbagai pelosok negeri, dentuman granat dan rentetan senjata menjadi irama kehidupan sehari-hari pagi, siang dan malam. Untuk menghindari itu semua diperlukan akal sehat yang selalu dapat mengkalkulasikan masa depan bukan kepentingan sesaat ataupun nafsu kekuasaan.

Salam damai

Rafli Hasan
[ Kompassiana ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s