Zona Berita

Pemerintah Anggap Otsus Papua Gagal

Jakarta-Zona Damai : PEMERINTAH menganggap pelaksanaan otonomi khusus (otsus) di Provinsi Papua selama 10 tahun ini gagal. Aparat pemerintah daerah dan politisi lokal tidak mampu melaksanakan amanat Undang-Undang No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

“Beberapa organ yang dibentuk dan tata kelola tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Jakarta, kemarin.

Kesimpulan tersebut, ungkap Djohermansyah, berdasarkan evaluasi pelaksanaan UU Otsus Papua yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum lama ini. “Laporan finalnya tuntas akhir bulan ini.”

Ia menjelaskan, ada tiga hal yang menjadi parameter pemerintah untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan. Yakni tata kelola dana otsus, efektivitas keterwakilan di Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, serta capacity building aparat birokrasi di Papua. “Ketiga hal ini bermasalah,” ungkapnya.

Misalnya dalam evaluasi MRP, fungsi lembaga itu yang semestinya sebagai representasi kultural dengan mengedepankan hak ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya, ternyata tidak jalan. “MRP justru sekadar menjadi lembaga representasi kepentingan politik,” ujarnya.

Begitu juga fungsi DPRP yang ternyata tidak mengerjakan dengan optimal pembahasan peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi. “Padahal hal itu diamanatkan UU Otsus,” jelasnya.

Masalah implementasi tata kelola dana otsus, lanjutnya, juga terkesan amburadul. Berbagai persoalan mulai dari sisi regulasi, perencanaan, monitoring, dan pengawasan. “Hal ini kemudian diperparah dengan kualitas aparat birokrasi di sana,” paparnya.

Oleh karena itu, Kemendagri saat ini tengah membenahi pelaksanaan otsus yang selama ini diserahkan sepenuhnya kepada elite politik dan birokrasi lokal. “Kita akan berikan pendampingan kepada mereka,” jelasnya.

Sekadar slogan

Pada bagian lain, Presiden National Congress West Papua Authority Teriyanus Yoku mengatakan masyarakat Papua hingga kini belum pernah merasakan kedamaian. “Perdamaian di Papua sekadar slogan,” ujarnya dalam diskusi Upaya Membangun Papua yang Sejahtera dan Damai dalam Bingkai NKRI di Kemendagri, kemarin. Hadir dalam acara itu sejumlah aktivis Papua, di antaranya tokoh OPM Jefri Warisyu.

Menurut dia, persoalan Papua terus muncul karena pembangunan di sana hanya melibatkan pemerintah daerah. Tokoh adat dan agama tidak pernah dilibatkan. “Program pemerintah hanya sampai di birokrasi, tidak pernah sampai ke rakyat kecil,” ungkapnya.

Di samping tidak aman, lanjut Teriyanus, hingga kini rakyat Papua tidak mempunyai hak milik terhadap tanah sendiri. Hal itu kemudian diperparah adanya pembiaran pemerintah pusat terhadap perilaku korup aparat di Papua. “Karena itu wajar sering terjadi gejolak di masyarakat,” ujarnya. [ Media Indonesia ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s