Zona Berita

Otsus Meningkatkan Kadar Kepapuaan Bangsa Indonesia

JAKARTA-Zona Damai : Pelaksanaan otonomi khusus di Papua yang ketentuannya telah diundangkan, diyakini bisa meningkatkan kadar kepapuaan bangsa Indonesia.

Konsistensi pemerintah pusat menjalankan otonomi khusus, menjadi bagian nyata dari upaya memajukan masyarakat Papua. Namun sayang, menurut mantan Wakil Ketua Panitia Khusus DPR untuk RUU Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Ferry Mursyidan Baldan, di Jakarta, Jumat (2/12/2011), pemerintah masih tak konsisten menjalankan otsus di Papua.

Padahal menurut Ferry, banyak sekali ketentuan dalam UU Otsus Papua yang diundangkan satu dasawarsa lalu, tak dijalankan.

Menurut Ferry, otsus sebenarnya didesain sebagai langkah awal dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh demi tuntasnya masalah di Papua.

UU Otsus Papua, lanjut Ferry, lahir karena sejak penyatuannya ke Indonesia, masih ada persoalan pemenuhan rasa keadilan bagi rakyat Papua, belum tercapainya kesejahteraan rakyat, belum tegaknya hukum di Papua, dan belum adanya penghormatan hak asasi manusia (HAM) khususnya terhadap warga Papua.

Ferry mengatakan, UU Otsus Papua dimaksudkan untukk mewujudkan keadilan, penegakan hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua.

Dia mengatakan, UU Otsus Papua menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subyek utama. Keberadaan pemerintahan sampai perangkat terbawah diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik.

“UU ini juga mengandung semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi, yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masa lalu untuk memantapkan persatuan dan kesatuan Indonesia di Papua,” kata Ferry.

Pada dasarnya, menurut Ferry, jika UU Otsus Papua dilaksanakan secara konsisten akan meningkatkan kadar kepapuaan bangsa Indonesia.

Beberapa hal dalam UU Otsus Papua yang tak dijalankan secara konsisten oleh pemerintah pusat, menurut Ferry antara lain, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu untuk menuju rekonsiliasi, pengaturan kekhususan kepolisian, di mana kebijakan keamanan harus dikoordinasikan dengan Gubernur Papua, affirmative policy yang menempatkan orang asli Papua di semua bidang pekerjaan, hingga evaluasi tahunan pelaksanaan otsus yang tak pernah dijalankan. [ KOMPAS.com ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s