Zona Berita

Kandidat Independen: Kemenangan Rakyat Aceh

Lhokseumawe-Zona Damai : Kalangan kandidat kepala daerah-wakil kepala daerah jalur perseorangan menilai putusan akhir Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pemilukada Aceh merupakan kemenangan rakyat Aceh. Para calon perseorangan dan pendukungnya diminta tidak eforia menyambut kemenangan ini, tapi terus berdoa supaya Pemilukada berjalan damai dan bermartabat.

“Ini Kemenangan rakyat Aceh, MK telah mempertimbangkan hak-hak demokrasi rakyat Aceh. Kita sudah memprediksikan jauh hari lalu putusan itu, karena gugatan TA Khalid dan kawan-kawannya tidak ada kompetensi sama sekali, bahkan tidak ada relevansi, karena TA Khalid tidak pernah mencalonkan diri. MK juga tidak mungkin akan membatalkan calon independen,” kata M Yusuf Ismail Pase SH, calon wali kota Lhokseumawe jalur perseorangan, Kamis (24/11) jelang malam.

Sebagaimana diketahui, dalam putusannya MK memerintahkan KIP melanjutkan pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Aceh. MK juga menyatakan calon perseorangan dalam Pemilukada adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak melanggar MoU Helsinki.

“Putusan MK itu kita sambut baik sebagai keagungan demokrasi. Ini bukan hanya kemenangan calon independen, tapi kemenangan seluruh rakyat Aceh yang berhak mendapatkan demokrasi. Makanya Uni Eropa sangat berhati-hati menanggapi masalah demokrasi yang memang harus diberikan kepada rakyat Aceh,” kata advokat senior ini yang akarab disapa Yusuf Pase.
Jangan Eforia

Sementara Amrizal J Prang SH LLM, calon wakil wali kota Lhokseumawe jalur perseorangan menilai putusan MK tersebut menunjukan bahwa dari aspek konstitusional dan perjanjian damai antara Pemerintah RI dan GAM, benar-benar telah ditegakkan dan tidak dikangkangi. “Berkaitan dengan realitas selama ini, di mana lebih 100 pasangan calon independen plus pasangan calon dari parpol nasional menunjukkan apa yang dilakukan selama ini secara hukum dan politik sudah benar, tidak ada pelanggaran,” katanya.

Mneurut J Prang, secara hukum tidak dikenal konflik regulasi. Yang terjadi selama ini, kata dia, lebih kepada konflik politik dan kepentingan para elite yang punya kepentingan politik dengan Pemilukada. “Jelas bahwa dengan putusan MK yang menyatakan secara UU ketika qanun baru atau qanun revisi belum ada, secara otomatis qanun lama tetap berlaku. Ini sebuah prinsip hukum,” kata J Prang yang juga akademisi Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Unimal.

Putusan akhir MK, lanjut J Prang, juga menunjukkan bahwa doa masyarakat Aceh terkait Pemilukada dikabulkan oleh Allah swt. “Kita berharap agar para calon perseorangan dan pendukungnya tidak eforia menyambut putusan MK ini, karena yang kita inginkan jangan sampai timbul kekisruhan. Masyarakat kita harapkan tetap berdoa agar Pemilukada berjalan damai dan bermartabat, serahkan kepada rakyat memilih pemimpinnya yang terbaik,” katanya. [ Harian Aceh ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s