Zona Berita

WALHI Laporkan Pemprov NTT ke KLH

Kupang-Zona Damai : Pemerintah Nusa Tenggara Timur dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait izin dan dana kompensasi lingkungan pertambangan. Direktur LSM lingkungan Walhi NTT Herry Naif meminta kedua institusi tersebut mengaudit dampak kerusakan lingkungan dan pendapatan daerah dari maraknya penambangan mangan di NTT. Menurut dia, selama ini Pemerintah NTT belum terbuka soal dana reklamasi tambang dan jaminan kelestarian lingkungan wilayahnya.

“Permintaan kita adalah audit BPK dan lingkungan untuk memeriksa berapa pendapatan yang masuk ke khas daerah dan seberapa kerusakan yang terjadi dan kemudian dikalkulasikan apakah ada keseimbangan antara kerusakan dengan pemasukan yang ada. Apakah kerusakan lebih besar dari pemasukan yang ada? Uang jaminan reklamasi sudah dimasukan ke daerah tapi sampai sekarang, sudah lima tahun sejak marak penambangan mangan, tidak ada bukti reklamasi terhadap penambangan yang dirusakan.”

Direktur LSM lingkungan Walhi NTT Herry Naif mengatakan, pemerintah daerah menerima lebih dari Rp 1,5 miliar dari perusahaan-perusahaan tambang setiap tahunnya untuk reklamasi. Namun, pemda belum melakukan transparansi penggunaan dana tersebut. [ KBR 68H ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s