Zona Berita

Tahapan Pemilukada Sudah Sesuai Hukum

Banda Aceh–Zona Damai : Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengatakan tahapan Pemilukada yang dilakukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) selama ini sudah sesuai hukum, sehingga tidak ada alasan untuk dihentikan. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi hingga kemarin belum menetapkan jadwal sidang putusan akhir gugatan terhadap tahapan Pemilukada Aceh.“Saya rasa, KIP tetap melaksanakan tahapan Pemilukada, sebelum ada instruksi penundaan oleh Mahkamah Konstitusi, karena tahapan selama ini masih dalam koridor hukum yang benar sesuai perundang-undangan NKRI,” kata Nazar di Meulaboh, Minggu (20/11).

Menurut Wagub, sebelum ada instruksi penundaan dari pemerintah pusat proses tahapan Pemilukada Aceh tetap diperhitungkan dan sah di mata hukum. “Tahapan Pemilukada terus berjalan, karena belum ada instruksi penundaan dan kita berharap ini akan terus berlanjut karena memang sudah sesuai prosedur hukum,” sebut Nazar usai membuka Rapim IX dan Muscab ke VIII Perti di Aceh Barat.

Ia menjelaskan, tahapan Pemilukada damai yang sudah berlangsung di Aceh tetap masih diperhitungkan sebagai proses yang sah dan demokrasi karena belum adanya putusan pemerintah pusat yang membatalkan semua itu. Karena itu, Wagub mengimbau para kandidat yang maju sebagai pimpinan kabupaten, kota dan provinsi harus tetap konsisten dengan proses dan tahapan, tidak usah terpancing dengan adanya wacana pembatalan tahapan Pemilukada.

Ia menyebutkan, keputusan yang semula telah diambil oleh pemerintah pusat dirasa sudah konsisten dan sudah tepat sasaran untuk keberlanjutan Pemilukada damai. Hanya saja, menyangkut jadwal hari pencoblosan itu yang masih jadi pertimbangan MK. “Kalaupun memang nantinya jadwal pencoblosan terus diperpanjang, namun tahapan Pemilukada yang sudah dilalui masih diperhitungkan sebagai proses yang sah, karena belum ada instruksi pembatalan dari MK,” sebutnya.

Kendatipun MK nantinya mengambil sebuah kebijakan lain menyangkut Pemilukada Aceh, lanjut dia, pastinya tidak mengubah sepenuhnya putusan semula, terlebih membatalkan proses yang sudah dijalankan KIP Aceh karena hal itu akan merugikan negara.

Menurut Wagub, pemerintah pusat jauh sebelum itu sudah mempertimbangkan putusan diberikan guna mewujudkan Pemilukada damai di Aceh. “Sementara menyangkut adanya perubahan, itu juga permintaan rakyat yang harus dipertimbangkan,” katanya.

Pemerintah Aceh mengharapkan apapun keputusan MK nantinya merupakan perwujudan demokrasi Pemilukada, karena dalam sistem demokrasi siapa pun berhak mencalonkan diri dan maju sebagai calon pimpinan pada Pemilukada 2012-2017 di Aceh. “Ini meruapkan wujud demokrasi di Indonesia dan terutama di Aceh, apapun keputusan pemerintah pusat kita di daerah tetap melaksanakan demi kebaikan bersama masyarakat Aceh,” katanya.

Sementara itu, hingga kemarin Mahkamah Konstitusi (MK) belum menentukan jadwal sidang putusan akhir atas keberlangsungan tahapan Pemilukada Aceh. Padahal, putusan akhir atas gugatan dua warga Aceh, TA Khalid dan Fadlullah, tersebut sangat menentukan apakah Pemilukada Aceh bisa dilanjutkan sesuai dengan tahapan baru yang telah disusun oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh atau akan terjadi penundaan.

Penelusuran Harian Aceh di situs MK (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), sejauh ini memang belum ditentukan jadwal sidang akhir soal nasib Pemilukada Aceh. Ketua MK Mahfud MD juga sempat menyatakan bahwah pihaknya tidak pernah mengagendakan sidang itu dilaksanakan 18 November 2011.

Sebelumnya, Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh meminta masyarakat berdoa agar MK dapat memutuskan sesuatu yang terbaik bagi kepentingan masyarakat Aceh ke depan. “Kita berdoa agar apa yang diputuskan oleh majelis hakim di Mahkamah Konstitusi nanti sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sebenarnya,” kata Abdul Salam Poroh.

Pada sidang akhir ini, KIP akan menyerahkan SK Nomor 26 Tahun 2011 yang memuat tentang penyesuaian tahapan Pemilukada yang dilakukan KIP sebagai tindak lanjut dari putusan sela Mahkamah Konstitusi pada 2 November lalu.

Salam Poroh berharap, SK tahapan baru itu nantinya menjadi pertimbangan dari majelis hakim dalam mengeluarkan putusan final. Apapun hasilnya, sebut Poroh, KIP Aceh tetap akan menjalankan putusan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. KIP Aceh menyatakan siap melaksanakan apapun keputusan MK nantinya apakah Pemilukada Aceh tetap lanjut ataupun harus ditunda. [ Harian Aceh ]

1 reply »

  1. kalau prosedurnya memang sudah sesuai hukum, maka mari kita kawal supaya tidak disimpangi ke ranah lain…. karena Pemilukada diselenggarakan dengan satu tujuan, yakni memilih pemimpin daerah yang legitimated, bukan utk mempersoalkan kedaulatan aceh… karena aceh yang berdaulat dalam bingkai NKRI, SUDAH FINAL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s